SORONG– Anggota DPRP Papua Barat Daya Fraksi Otonomi Khusus (Otsus) Robert Wanma menilai pemangkasan anggaran yang dialami Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan Pemda lainnya di tanah Papua sangat tidak tepat.
Karena menurutnya, dengan luas wilayah dan potensi daerah yang begitu besar, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya tidak bisa berbuat banyak untuk membangun provinsi termuda di negeri ini.
“Yang pertama kita sampaikan supaya dana Otsus itu tidak boleh dipotong. Kalau dipotong, kita mau buat apa? Kita punya gubernur tidak bisa bisa buat apa-apa hari ini. Karena menurut doktor tadi di depan (pemateri) menyampaikan bahwa dana Otus ini sangat kecil. Nah kalau sangat kecil ya jangan dikurangi, harusnya ditambah. Karena bukan saja kita lihat luas wilayah, tapi hari ini kan kita punya hutan. Ini adalah paru-paru dunia, anggaranya kemana?,”ujar Robert Warnma yang ditemui media disela mengikuti Rapat Koordinasi Penguatan Kapasitas dan Kinerja Kelembagaan Otsus di Vega Prime Hotel, Rabu (15/4/2026).
Dengan anggaran yang tidak dikurangi, lanjut Robert Wanma maka Pemprov Papua Barat Daya tentunya bisa bekerja lebih luas dalam melihat implementasi yang sangat dibutuhkan masyarakat seperti bidang kesehatan, pendidikan. Hal inilah yang disampaikan oleh Fraksi Otsus kepada Direktur Penataan Daerah, Otonomi Khusus dan DPOD Kemendagri, Dr Sumule Tumbo, SE MM, dan Direktur Fasilitas Kepala Daerah dan DPRD, Kemendagri, Dr Deddy Winarwan, S,STP, M.Si yang hadir dalam Rakor untuk disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.
Dalam upaya untuk meminta agar tidak ada pemangkasan anggaran di Provinsi Papua Barat Daya, Robert Wanma mengatakan bahwa bersama Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, S.Sos dalam waktu dekat akan menyiapkan tim untuk ke Jakarta bertemu Mendagri.
“Kalau bisa kita bertemu dengan Bapak Presiden menyampaikan sendiri, bukan saja Papua Barat Daya tapi Papua secera keseluruhan,”tutur Robert Wanma.
Dalam penguatan kelembagaan Otsus, terkait dengan hukum adat, Robert Wanma mengatakan jangan lagi “Jakarta” mengeluarkan ijin tanpa koordinasi dengan daerah.
Karena menurutnya selama ini terjadi tumpang tindih dalam kebijakan mengeluarkan aturan dimana pusat seakan lebih dominan dalam mengeluarkan perijinan. “Kita tidak bisa bikin apa-apa kalau izin dikeluarkan dari Jakarta,”tandasnya. dala
Bahkan Robert Wanma menilai, hukum adat selama ini sudah “diperkosa” oleh pemerintah pusat. Padahal dengan adanya Undang-Undang Otsus Nomor 21 tahun 2001, Papua telah diberikan kewenangan untuk mengurus “rumah tangganya”.
“Tapi kepala diberikan, ekor ditahan. Jadi kita minta kepada pemerintah pusat untuk supaya kewenangan menyangkut hak adat, hak ulayat atau perijinan mengenai proyek-proyek nasional itu kita dilibatkan. Dan ijin jangan dikeluarkan dulu, harus koordinasi dengan kita, karena Tanah Papua ini bukan tanah kosong,”ulas Robert Wanma.
Papua Barat Daya sebagi provinsi baru, lanjut Robert Wanma,banyak regulasi yang perlu dibicarakan dan dibahas bersama pemerintah pusat.
Yang pasti tim yang akan dibentuk akan memperjuangkan angaran agar dana Otsus tidak dipangkas. Sebab menurutnya, dana Otsus itu bagian dari Papua minta Merdeka sehingga dianggap pemberian.
“Jadi jangan samakan dengan daerah lain, kalau di Aceh itu syariat Islam, kalau kita syariat adat. Jadi jangan dikaitkan bahwa Papua ini karena ada efisiensi lalu dana kita ikut dipotong. Karena kita ini Papua minta Merdeka sehingga khusus pemerintah kasi. Jadi ini pemberian dan ini hak kami orang Papua,”pungkasnya. (min)
