SORONG– Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat Daya (PBD) patut berbangga, berdasarkan hasil penilaian dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dari 38 provinsi di Indonesia, Pemprov Papua Barat Daya masuk dalam 7 provinsi dengan predikat pelayanan SPM (Standar Pelayanan Minimal) Paripurna.
Dari 7 provinsi yang masuk dalam SPM Paripurna, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya berada di urutan 6.
“Sebagai daerah otonom baru tentu merupakan kebanggaan atas prestasi yang dicapai tapi juga tantangan untuk kami bagaimana melakukan pembenahan dari 6 OPD (organisasi perangkat daerah) yang melakukan pelayanan,”ujar Pj Sekda Provinsi Papua Barat Daya, Drs Jacob Karet, M.Si kepada media usai hadir dalam pembukaan Workshop Evaluasi Penerapan SPM Tahun 2025 di Hotel Aston Kota Sorong, Senin (13/4/2026).
Dikatakan oleh Pj Sekda, SPM Paripurna diraih setelah pihaknya melakukan penyusunan dan pelaporan sesuai ketentuan yang berlaku, menyusun dokumen, kemudian menyampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri khususnya direktorat pembinaan urusan pemerintahan daerah yang diberi amanat oleh undang-undang.
“Kami telah menyampaikan laporan secara berjenjang, baik provinsi maupun kabupaten/kota yang ada di Papua Barat Daya,”tandasnya.
Adapun 6 OPD yang menyelenggarakan urusan/layanan SPM seperti PU, perumahan, bidang kesehatan, kependudukan, sosial, dan terkait perijinan.
Lebih lanjut dikatakan oleh Sekda untuk kabupaten dan kota, pihaknya juga bersyukur karena 1 kota dan 5 kabupaten di Papua Barat Daya dapat masuk kategori (meski belum mencapai paripurna), tetapi berada pada posisi penilaian yang baik
“Setelah kita pacu, meski belum Paripurna, Kota dan Kabupaten berada pada posisi nilai 78, 95. Nilai itu bukan kami yang tentukan melainkan oleh teman-teman kita di Kementerian Dalam Negeri,”jelas Sekda.
Atas dukungan pemerintah kabupaten dan kota, lanjut Yakob Karet, Pemprov Papua Barat Daya berupaya mendorong percepatan penerapan SPM agar memenuhi standar.
Dan menurutnya ada satu target lagi dimana materinya akan dievaluasi secara berjenjang dan ada tim yang juga ke lapangan akan melakukan penilaian.
Adapun target yang ingin dicapai dijenjang berikutnya adalah Paripurna Award. Yang diraih saat ini baru Paripurna. Selanjutnya jelas Selda ada satu tingkatan lagi yang ditargetkan untuk dicapai yakni Paripurna Award.
Dalam hal ini langkah-langkah dan strategi apa yang akan dilakukan oleh Pemprov Papua Barat Daya dalam berpacu dengan 6 provinsi lain untuk mencapai Paripurna Award yang ditentukan oleh Kementerian Dalam Negeri
“Harapannya, kita akan capai itu (Paripurna Award) dan mudah-mudahan pemerintah pusat memberikan perhatian terhadap kerja-kerja nyata, kerja konkret yang dilakukan dari waktu ke waktu, baik oleh Bupati, Wali Kota, didukung para Sekda, kepala dinas/OPD pengampuh SPM serta jajaran pemerintahan kabupaten dan kota, yang adminnya ada di pemerintahan,”ujar Sekda Yakop Karet.
“Mudah-mudahan Tuhan menggerakkan orang-orang di Jakarta sana agar kita yang mendapatkan Paripurna ataupun Paripurna Award bisa mendapatkan reward dari pemerintah pusat,”pungkas Sekda.
Sementara itu Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nausrau, S.Pd.I, MM dalam sambutannya mengatakan hasil yang dicapai oleh Pemprov Papua Barat Daya yang masuk dalam urutan 6 SPM secara nasional merupakan suatu kebanggaan dan patut disyukuri.
“Karena itulah capaian ini menjadi motivasi dan dorongan bagi kita untuk terus memacu serta meningkatkan kinerja,”ujar Wagub yang membuka kegiatan Workshop Evalasi Penerapan SPM Tahun 2025.
Pada kesempatan tersebut, Wagub menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, bupati,wali kota dan seluruh pihak yang telah ikut berperan dalam proses persiapan, penyesuaian, serta penyusunan pelaporan SPM dengan sangat baik.
Untuk mendapatkan hasil yang terbaik, pada Workshop Evaluasi Penerapan SPM, narasumber dari Kemendagri melalui zoom mengingatkan agar mengutamakan pelayanan kepada masyarakat dan pelayanan benar-benar dilakukan dengan dengan niat yang baik/tulus.
Pelaporan dan pelaksanaan diharapkan “tegak lurus”, jangan laporannya baik tapi dalam pelaksanaannya tidak sebagaimana yang diharapkan.
Selain Wagub Papua Barat Daya Ahmad Nausrau, acara pembukaan Workshop SPM dihadiri Waki Wali Kota Sorong, H. Ansar Karim, Wakil Bupati Sorong, H. Ahmad Sutejo, S.Pd, Sekda Maybrat Ferdinandus Taa, SH, M.Si serta sejumlah pejabat lainnya. (min)
