Sesuai Keputusan Bersama 3 Menteri, Minta Gubernur Gratiskan BPHTB
SORONG- Dalam rangkaian kunjungan kerjanya di hari kedua, Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait meninjau perumahan subsidi Aqwa Mulia Resindence 6 Jln Petrocina Kelurahan Klamana Distrik Sorong Timur di Kota Sorong.
Setelah meninjau kualias rumah subsidi, Menteri PKP memberikan penilaian kepada pengemban, Fadly dengan nilai 8. “Bagus rumahnya,”ujar Menteri Ara- sapaan akrabnya- setelah meneliti kusen, pintu di salah satu rumah yang dibangun.
Memastikan bagaimana perumahan subsidi yang dibangun developer, Menteri PKP pun menanyakan tanggapan Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu yang dijawab, “Rumahnya bagus, mantap”.
Melihat model rumah subsidi itu bagus dengan bercanda, Gubernur Elisa Kambu pun mengatakan Ia juga menginginkan memiliki rumah subsidi itu. Dan langsung dijawab oleh Menteri PKP bahwa gubernur tidak boleh miliki rumah subsidi.
Sekelas gubernur, menteri seperti dirinya tidak bisa memiliki rumah subsidi karena rumah subsidi hanya diperuntukkan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
“Kalau gubernur termasuk saya itu bukan MBR tapi MBB (masyarakat berbadan besar),”kelakar Maruarar Sirait yang membuat Gubernur Elisa Kambu dan semua yang hadir tertawa.
Setelah menanyakan langsung kepada pengemban terkait pembangunan perumahan subsidi kepada pengemban perumahan Aqwa Risedance, satu kabar gembira bagi masyarakat Papua Barat Daya dimana untuk tahun 2026, Menteri PKP Maruarar Sirait menambah alokasi perumahan subsiddi sebanyak 3.000 unit.
Seperti dilaporkan bahwa tahun 2025 untuk Tanah Papua mendapatkan alokasi perumahan subsidi sebanyak 4.281 unit. Khusus untuk Provinsi Papua Barat Daya mendapatkan alokasi 946 unit.
“Saya alokasikan tahun ini kali 3 jadi 3,000,”ujar Menteri PKP yang mendapat aplaus dari pengemban, REI dan undangan yang hadir,
“Jadi jangan bilang menterinya tidak siap ya,”imbuh menteri seraya meminta kepada Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu yang hadir mendampinginya untuk berkoordinasi menyiapkan segala sesuatuanya mulai perijinan dan kebutuhan lainnya.
Dikesempatan tersebut, Menteri PKP Maruarat Sirait menegaskan bahwa untuk BPTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan) sejak November 2024 dimana hasil Keputusan Bersama 3 Menteri (Menteri PKP, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Dalam Negeri) itu nihil.
Namun seperti diungkapkan oleh pengemban perumahan Aqwa Residance 6, Fadly bahwa sampai saat ini, BPHTB masih dibayar. Selain BPHTB, ijin lain yang semestinya nihil (gratis) tapi sampai saat ini masih ditarik bayaran oleh pemda setempat adalah ijin PBG (Persetujuan Bangunan Gedung).
Terkait dengan dua ijin yang masih dipungut bayaran itu, Menteri PKP minta kepada Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu agar diperhatikan, “Pak Gubernur tolonglah,”ucap Maruar Sirait, yang kemudian dijawab oleh Gubernur Elisa,”Pokoknya bulan ini kita selesaikan”.
Dalam pembangunan perumahan, Menteri PKP mengungkapkan telah melakukan terobosan dimana di 6 provinsi di Tanah Papua dari 42 kabupaten/kota, setiap kabupaten/kota diberikan 500 bedah rumah. Kemudian untuk Kota Sorong juga dibedah dimana pemukiman kumuh menjadi tidak kumuh. Semua program yang dilaksanakan, Menteri PKP Minta agar diawasi secara ketat, tidak ada pungli-pungli.
“Kita buat percontohan dari kumuh menjadi tidak kumuh, perbaikan ekonominya, proyeknya benar jangan dikorupsi karena diawasi ketat oleh masyarakat, Itu wartawan-wartawan awasi semua proyek-proyek yang ada, supaya tidak ada yang dikorupsi, Kalau ada viralin aja biar ramai, begitu caranya supaya pengawasan publiknya bagus,”ujar Menteri PKP.
Saat meninjau perumahan subsidi Aqwa Residance 6, developer, Fadly yang ditanya oleh Menteri PKP mengaku dari 3 Ha lahan yang digunakna, dibangun 136 unit rumah, yang ditempati sudah 128 unit.
Kepada Menteri PKP, Fadly juga mengungkapkan, dengan harga rumah Rp 250 juta, satu rumah, Ia untung sekitar Rp 25 juta, Dalam bincang-bincang ringan, Menteri PKP Maruarar Sirat melihat jalan di Perumahan Aqwa belum bagus karena itu, Ia minta kepada developer untuk segera dibangun jalannya.
“Jalan belum bagus ini, jalannya diperbaiki sedikitlah,”ucap Ara kepada developer. Yang kemjudian dijawab oleh Fadly selaku developer bahwa Ia akan menyelesaikan jalan di perumahan setelah semua rumah dibangun.
Namun Menteri PKP minta agar pembangunan jalan di perumahan subsidi itu jangan lama-lama dan akhirnya Fadly menyanggupi untuk menyelesaikan pembangunan jalan di perumahan itu pada bulan Agustus 2026.
Selain kepada developer, Menteri PKP Maruarar Sirait juga menanyakan kepada salah satu warga yang beli rumah subsidi, Risma. Bagaimana kondisi rumah subsidi itu apakah banjir atau tidak, serta jarak perumahan dengan fasilitas umum seperti sekolah, pasar, yang semua dijawab oleh Risma bahwa perumahan Aqwa Residance dinilai bagus karena itulah Ia yang baru saja akad dengan BRI tertarik untuk membelinya.
Selain itu Menteri PKP juga menanyakan bagaimana pengurusan akad apakah ada pungli-pungli, ada yang dibayar lagi di BRI, yang dijawab oleh Risma tidak ada.
“Ini warga di sini,warga happy, ada keluhan-keluhan?,”tanya menteri saat menyapa warga yang tinggal di Perumahan Aqwa Mulia Residance.
Selain Gubernur Elisa Kambu, kunjungan Menteri PKP ke Perumahan Aqwa Mulia Residance turut dihadiri Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti. (min)
