SORONG– Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait, Sabtu sore(25/4/2026) melihat secara langsung kondisi rumah tidak layak huni yang ditempati masyarakat di Kompleks Kokoda Kelurahan Klasabi Km 9 Kota Sorong, Papua Barat Daya.
Satu persatu, Menteri Ara- sapaan akrabnya- masuk ke rumah tidak layak huni dan berbincang dengan pemilik rumah. Rumah tidak layak hini benar-benar membuat Menteri PKP sangat prihatin.
Bagaimana tidak, saat masuk ke rumah selain bangunan rumah kayu terasa goyang nyaris roboh, kondisi di dalam rumah juga sangat pengap. Bukan hanya itu, di rumah reot itu bisa dihuni hingga 3 Kepala Keluarga dengan 15 hingga 20 orang lebih.
Usai meninjau salah satu rumah tidak layak huni, Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan ingin cepat membantu membangun perumahan masyarakat bahkan secara masif di Kota Sorong.
“Karena jalannya saja becek, rumahnya banyak yang tidak layak huni, saya masuk dua rumah saja itu sudah gawat-gawat semua rumahnya,”ujar Menteri PKP Maruarar Sirait.
Dalam kunjungan kerjanya di Kota Sorong Papua Barat Daya, Menteri PKP juga menghadirkan PNM (Permodalan Nasional Mandiri). Kepada pejabat PNM menteri pun minta dijelaskan program PNM dijelaskan.
“PNM itu programnya adalah pemberian pinjaman modal usaha kepada ibu-ibu masyarakat prasejahtera, khusus untuk ibu-ibu. Kami segmennya ultra mikro, jadi pinjaman pertama kami itu sebesar Rp juta. Nanti naik siklus itu bisa sampai 15 juta, Bapak,”jelas pelaksana program PNM.
“Ada pendampingan usaha juga kan?,”tanya menteri. “Ada pendampingan, ada pelatihan juga kita berikan pada masyarakat sini. Jadi kita hanya bukan memberikan bantuan usaha saja tetapi juga pelatihan dan pendampingan untuk seluruh nasabah-nasabah kami yang ada di seluruh Indonesia,”jelas pelaksana PNM.
Yang menarik, saat Menteri PKP menanyakan apakah program PNM sudah masuk ke Kelurahan Klasabi. Dijawab oleh pelaksana program PNM, sudah masuk Bapak.
”Tapi kenapa masyarakat masih begini, masih banyak yang saya lihat ekonominya belum kuat. Kalau memang (program PNM) sudah masuk, harusnya ekonomi rakyat sudah lebih baik,”ujar Menteri Ara.
Dari program PNM yang dilaksanakan Menteri PKP minta untuk berani introspeksi. “Kalau memang bagus, sudah turun, kenapa rakyat masih banyak yang miskin?,”ujarnya. Dikatakan Menteri PKP, penerima manfaat dari program PNM adalah ibu-ibu yang jumlah sudah mencapai 16,2 juta orang.
“Dua bulan lalu sudah diturunkan bunganya sama Presiden Prabowo 5%. Akhirnya biaya bunganya jadi rendah. Tolong ya pak ya. PNM harus jalan, kemudian rumah subsidi juga harus jalan, KUR perumahan harus jalan ya. Saya akan evaluasi nanti. Saya akan bikin tim evaluasi yang kuat, kerja-kerja kepala Balai. Bedah rumah, ada rumah subsidi, ada juga KUR perumahan, ada PNM, saya minta itu dievaluasi. Bikin tim yang kuat ya,”pinta Menteri PKP kepada Kepala Balai.
Dikatakan oleh Maruarar Sirait, jangan cuma bangun rumahnya. Jika hanya rumah dibangun, direnovasi, tapi jika tidak ada uang maka besok ada yang perlu perbaikan di dalam rumah hanya dibiarkan begitu saja hingga rumah pun kembali jadi kumuh.
Tegaskan Ijin PBG dan BPHTB Gratis
Disela kunjungannya, Menteri PKP juga mengenalkan aplikasi Sikumbang (Sistem Informasi Kumpulan Pengembang) yakni aplikasi yang dirancang untuk pengembang mendaftarkan data supply rumah subsidi secara real time.
Rumah subsidi diperuntukka bagi masyarakat berpenghasilan rendah, merupakan rumah pertama dimana bisa menggunakan fasilitas KPR subsidi yang merupakan program pemerintah dengan cicilan yang ringan setiap bulannya.
“Bapak- bapak keluarkan handphonenya, ayo bapak-bapak termasuk wartawan yang belum punya rumah, coba buka aplikasi Sikumbang. Dalam kunkernya, Menteri PKP juga menegaskan bahwa untuk ijin PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) dan BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) bagi rakyat itu gratis.
“PBG dari tahun lalu seluruh Indenesia gratis dan harus gratis juga di Papua ini, bagi masyarakat perumahan subsidi, kalau tidak itu namanya pelanggaran. Jadi buat rakyat kecil itu gratis,”tegas Menteri PKP Maruarar Sirait.
Saat meninjau rumah tidak layak huni di Kompleks Kokoda Kelurahan Klasabi Ko)a Sorong, Menteri PKP melihat masih banyak rumah tidak layak huni yang perlu diperbaiki tapi tidak masuk dalam daftar.
Dalam program rumah bedah, ditengah kerumunan masyarakat, Menteri PKP meminta stafnya untuk menjelaskan syarat beda rumah. Saat disebutkan bahwa salah satunya syarat rumah bedah adalah kondisi rumah berbahaya jika terjadi gempa.
“Kalau menurut saya rumah tadi (rumah yang dikunjungi) tidak usah ada gempa pun berbahaya. Jalan saja begitu dia punya lantai sudah goyang-goyang. Jadi menurut saya tidak usah ada bencana, rumah itu sudah berbahaya. Jadi memang kita harus turun lapangan, tidak usah menunggu bencana saya pikir berapa rumah tadi itu bahaya semua karena lantainya sudah kropos/rapuh, atapnya juga sudah bolong-bolong. Jadi menuruy saya sudah harus mendapatkan bantuan program bedah rumah,”ujar Maruarar Sirait.
Setelah memasuki beberapa rumah tidak layak huni, Menteri PKP minta agar program beda rumah di Kota Sorong ditambah. Jika tahun 2025 lalu ada 40 rumah yang dibedah, tahun 2026 meningkat jadi 607 rumah.
“Dari 40 ke 607 itu meningkatnya luar biasa. Ini bantuan dari Bapak Presiden Prabowo semoga bermanfaat bagi saudara-saudara di Kota Sorong ini,”ujar Ara.
“Jadi saya mohon itu diawasi dengan baik pak, meningkatnya luar biasa pesat, meningkatnya 15 kali lipat,”imbuh Maruara Sirait kepada Wali Kota Sorong Septinus Lobat, SH, M.PA yang mendampinginya dalam kunker di Kelurahan Klasabi.
Lebih lanjut, dari laporan Kepala BPS disebutkan bahwa di Papua Barat Daya, Kota Sorong memiliki jumlah rumah tidak layak terbanyak yakni mencapai hingga 18.300 rumah tidak layak huni.
Setelah mengetahui bahwa di Kota Sorong ada 18.300 rumah tidak layak huni, Menteri PKP pun menanyakan kepada Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu apakah ada program beda rumah dari Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya.
“Saya tahun 2025 kemarin ada 111. Tahun ini karena TKD kita kurang, kita 70 saja,”ungkap Gubernur Elisa Kambu. Sementara Wali Kota Sorong Septinus Lobat mengatakan untuk beda rumah, Pemerintah Kota Sorong di tahun 2025 melaksanakan 70 bedah rumah, dan tahun 2026 turun jadi 65.
Setelah dijumlahkan, beda rumah yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah pusat, provinsi dan Pemerintah Kota Sorong total 742 rumah sudah dibedah.
“Saya minta tolong, jangan sampai tidak tepat sasaran. Jangan sampai rumah orang yang menengah atau mampu, kaya dapat program ini sementara yang miskin tidak dapat. Tolong tepat sasaran,supaya ada keadilan di sini, ini yang saya mau, “pinta Menteri PKP yang disahut tepuk tangan oleh warga yang hadir.
Dikatakan oleh Menteri PKP, bahwa pemerintah juga menerima koreksi. Dalma hal ini jika saat pendataan BPS menyebutkan rumah tersebut tidak layak huni, tapi ternyata setelah rumah tersebut dicek ternyata layak huni. Demikian pula sebaliknya.
“Mari kita terbuka untuk perbaikan, perubahan. Saya tadi sudah jalan, sepanjang jalan ini saya sedih, begitu banyak rumah yang tidak dapat bantuan,”ujar Maruarar Sirait.
Pantauan media ini, disela kunjungannya meninjau rumah tidak layak huni, Menteri PKP Maruarar Sirait singgah di kios dan lapak yang dikelola warga setempat dan secara spontan memberikan uang Rp 600.000 kepada salah satu pemilik kios.
Di kios tersebut, Menteri Ara membeli susu kemasan dan dibagikan kepada anak-anak. “Terima kasih pak menteri,”ujar Hasnawati, pemilik kios. Demikian pula di salah satu lapak jualan warga, Menteri PKP borong jagung dan dibagikan kepada anak-anak.
“Senang sekali Pak Menteri datang dan lihat kami punya rumah. Saya rasa gembira bisa bangun yang baru karena selama ini saya tidak pernah dapat bantuan. Baru tahun ini saya dapat, terima kasih untuk bangun rumah yang baru. Bahan turun (datang, Red), saya langsung kerja. Dan saya harap bantuan bahan segera datang biar kami bisa bangun rumah secepatnya,”harap salah satu warga yang mendapatkan bantuan bedah rumah.
Turlap Menteri PKP di.Kompleks Kokida Km 9 didampingi.anggota Komisi V DPR RI Dapil Papua Barat Daya Faujia Helga Tampubolon. (min)
