SORONG– Rapat Koordinasi (Rakor) Program Pendidikan Sekolah Gratis yang dipimpin Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu, S.Sos di Gedung Lambert Jitmau Kantor Walikota Sorong, Jumat (11/4) yang dihadiri para kepala sekolah dan ketua-ketua Komite Sekolah di Kota Sorong berlangsung lancar.
Rakor Program Pendidikan sekolah gratis ini sangat istimewa karena selain dihadiri Gubernur, Elisa Kambu, Wakil Gubernur Ahmad Nausrau dan Pj Sekda Papua Barat Daya, Jhoni Way, juga hadir Walikota Sorong Septinus Lobat dan Wakil Walikota Sorong H. Ansar Karim serta anggota Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) Otto Ihalauw.
Dalam sambutannya, Walikota Sorong Septinus Lobat mengatakan , Rakor Program Pendidikan Sekolah Gratis ini merupakan salah satu wujud dari janji kampanye pada Pilkada Kota Sorong lalu. Sebagai pemimpin kata walikota , janji harus ditepati. “Janji 1 laksanakan 1, jangan janji 10 laksanakan 1,”tandas Septinus Lobat.
Walikota Sorong juga mengaku bersyukur karena Tuhan mengirim Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu yang memiliki persamaan persepsi dalam program pendidikan sekolah gratis. “Kami diutus Tuhan untuk jadi berkat bagi Papua Barat Daya,”tandas Walikota Septinus Lobat yang disambut aplaus dari para kepala sekolah dan ketua-ketua komite sekolah yang hadir memenuhi seluruh kursi di Gedung Lambert Jitmau.
Lanjut dikatakan oleh walikota bahwa pendidikan gratis roh modelnya di Kota Sorong. Dan rapat koordinasi digelar untuk menyerap aspirasi dari kepala sekolah dan ketua-ketua komite sekolah mulai dari TK hingga SLTA.
Agar tidak membias dalama rakor pendidikan sekolah gratis, walikota menegaskan tidak membicarakan angka atau hal-hal teknis karena untuk angka-angka semua sudah ditentukan. Yang pasti ujar Walikota Sorong Septinus Lobat, pendidikan gratis adalah pergumulan bersama dalam mewujudkan generasi yang maju, generasi emas Papua tahun 2045. Dan salah satu aksinya adalah dengan adanya pendidikan sekolah gratis.
Sementara itu dalam Rakor Program Pendidikan Sekolah Gratis, Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu memberikan PR (pekerjaan rumah) bagi kepala sekolah maupun ketua-ketua komite untuk menyerahkan data yang diperlukan. Yang tercepat menyerahkan data, Gubernur Elisa Kambu menyiapkan reward berupa dana Rp 1.000.000.
Mengawali sambutannya, Gubernur Elisa Kambu mengatakan, kewenangan untuk melaksanakan Program Pendidikan Sekolah Gratis ada pada kabupaten dan kota. Dalam hal ini, Gubernur kata Elisa Kambu hanya mendorong Walikota Sorong untuk menepati janjinya. “Jadi bebannya ada pada walikota, bukan gubernur. Ini kita bicara kewenangan,”tandas Elisa Kambu.
Dalam investasi pendidikan untuk kemajuan anak-anak di Provinsi Papua Barat Daya, Gubernur Elisa Kambu menegaskan pertama, harus berlaku adil untuk semua anak bangsa.
“Tidak ada negeri, tidak ada swasta. Itu yang pertama prinsip keadilan. Karena semua yang ada adalah anak bangsa, jadi kita dititipkan untuk mempersiapkan mereka,”ujarnya.
Point kedua Gubernur dalam arahannya minta agar membagi sekolah jadi dua, yakni sekolah yang mampu bisa membiayai dirinya sendiri melalui orang tua siswa yang memiliki kemampuan ekonomi yang mapan itu akan dikeluarkan dari data. “Jadi dia tidak termasuk dalam kelompok yang kita bantu, setuju?,”tanya gubernur yang disahut kepala sekolah dan ketua-ketua komite sekolah,”setujuu”.
“Sekolah seperti itu orangnya sudah mampu. Ada yang tidak mampu yang perlu kita gotong royong bersama-sama,”imbuh gubernur.
Dalam hal ini, gubernur meminta walikota untuk menginvestarisir sekolah-sekolah yang punya kemampuan (sekolah elit) agar dikeluarkan dari kelompok program pendidikan sekolah gratis.
Selain itu gubernur juga meminta agar kepala sekolah dan ketua-ketua komite untuk kumpul sendiri dan menghitung komponen yang selama ini jadi beban sehingga biaya itu dibebankan kepada siswa.
“Komponennya apa saja. Jadi kepala sekolah, komite sendiri, coba didiskusikan. Tapi ini tidak bisa lama-lama, dalam minggu ini sudah harus selesai. Komponennya dihitung, mulai dari biaya pendaftaran sampai dengan ujian, satu siswa itu kira-kira apa, sehingga nanti kita lihat, tim yang dibentuk bisa menganalisa apakah itu semua bisa terakomodir,”ujar Gubernur Elisa Kambu.
Yang berikut , Gubernur juga minta kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Sorong untuk melihat 3 tahun terakhir, trend siswa yang masuk setiap tahun ajaran pendaftaran baru itu berapa. “Sehingga kita mampu memproyeksikan rencana tahun ini, sehingga bisa diestimasi,”tandasnya.
Lebih lanjut, gubernur mengatakan, walikota Sorong sudah komitmen untuk bebaskan anak sekolah dari biaya sekolah. “Memang idealnya kita mau begitu, tapi ini juga kita kembalikan kepada walikota. Kalau dia punya uang cukup, sudah bebaskan semua. Tapi kalau uangnya tidak cukup ya kita lihat lagi,”ujar gubernur.
Yang pasti dalam program pendidikan sekolah gratis, keputusan yang akan diambil tegas gubernur adalah keputusan terbaik dari yang terbaik untuk kemajuan Papua Barat Daya.
Lebih lanjut, dalam arahannya gubernur juga minta kepada para kepala sekolah dan ketua-ketua komite sekolah untuk mampu memiliki data yang akurat tentang siswa yang ada di sekolah. Terutama terkait dengan kemampuan ekonomi dari orang tua siswa sehingga ada subsidi silang.
“Orang yang mampu juga harus juga jujur bahwa saya mampu jadi saya bayar. Yang tidak mampu negara melalui pak Walikota. Bisa to, bisa ka tidak komite. Data ini kita bisa dapat kapan,”tanya gubernur.
Saat pendaftaran siswa baru, tepatnya di bulan Juni (dua bulan lagi), gubernur minta agar data itu sudah diterima dari kepala sekolah atau komite. “Berapa siswa yang ada di sekolah itu yang mampu. Kalau yang mampu tidak berkata jujur, juga akan berdosa. Jadi harus katakan sejujurnya. Ini tugas komite dan kepala sekolah,”tandas gubernur.
“Nanti siapa yang punya data cepat masuk saya kasi pulsa, 1 juta saja. Pak Kabag catat ya, yang punya data cepat masuk 1 juta, kalau lambat lewat dua mingggu tidak dapat. Memang harus kerja begitu, reward untuk mereka yang cepat,”imbuh gubernur.
Menyimpulkan arahannya, 3 data dibutuhkan oleh gubernur yakni kepada Dinas Pendidikan agar memisahkan sekolah yang mampu dari kelompok sekolah gratis, selain itu data tentang trand penerimaan siswa baru dalam 3 tahun terakhir.
“Data 3 tahun terakhir penerimaan siswa apakah akan meningkat , menurun itu juga membantu kita proyeksikan angka siswa baru di tahun ini sehingga kita ada waktu untuk bebaskan biaya pendaftaran sambil yang lain kita diskusikan,”ujar gubernur.
Dan data ketiga yang dibutuhkan oleh gubernur adalah agar ketua-ketua komite dan kepala sekolah menginventarisir komponen-komponen yang selama ini jadi dasar biaya yang dibebankan kepada siswa, mulai dari pendaftaran dan lainnya.
Usai gubernur menyampaikan arahan, dalam rakor yang dipandu Sekda Kota Sorong, Drs Jacob Kareth, M.Si, perwakilan kepala sekolah dari TK hikngga SLTA dan ketua komite diberikan kesempatan untuk menyampaikan tanggapannya atas program sekolah gratis yang akan diberlakukan di Kota Sorong.
Pantauan media ini, diantara kepala sekolah yang diberikan kesempatan berbicara ada yang menanyakan bagaimana membayar guru honor jika sekolah digratiskan, kebutuhan buku cetak dan perlunya subsidi dari pemerintah Provinsi Papua Barat Daya.
Ketua Komite dari SD Negeri 01 Kota Sorong, Pdt Paulus Laturmase mengatakan, yang dibutuhkan dalam program sekolah gratis adalah buku sekolah dan pakaian seragam. (min)
