SORONG – Majelis Muslim Papua (MMP) Provinsi Papua Barat Daya bersama lintas suku, adat Papua Muslim, dan ormas Islam menggelar diskusi publik. Forum ini menjadi ruang silaturahmi strategis sekaligus wadah untuk menyuarakan aspirasi umat Muslim Papua.
“Umat Muslim harus selalu menjadi Rahmatan Lil Aalamin, pembawa kedamaian di mana pun berada. Ada hal urgen diantaranya memperkuat sistem dan data Orang Asli Papua (OAP) Muslim agar dapat lebih aktif berperan dalam pembangunan, bukan sekadar menjadi penonton,” kata Ketua MUI Papua Barat Daya H. Abd. Manan Fakaubun, kepada wartawan, Sabtu (4/10/2205).
MPP itu berlangsung di Aula Asrama Haji, Kota Sorong, pada Sabtu (4/10/2025). Kegiatan tersebut dibuka oleh Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu.
‘Forum ini menjadi ruang silaturahmi strategis sekaligus wadah untuk menyuarakan aspirasi umat Muslim Papua,” katanya.
Asisten I Pemkot Sorong mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan hanya bisa dicapai dengan kerja sama antara pemerintah, masyarakat adat, dan ormas Islam.
“Komitmennya mendukung peningkatan kualitas SDM OAP Muslim melalui beasiswa dan program pendidikan. MMP harus kembali pada visi-misinya sebagai jembatan aspirasi umat Muslim Papua.
Atika Sangaji Moi As dari Majelis Ta’lim PBD meminta perhatian pemerintah agar jamaah majelis ta’lim mendapat akses program haji dan umroh. Menanggapi itu, panitia dan pemerintah berjanji membawa aspirasi tersebut ke Kementerian Agama.
Sementara itu H. Abdul Gani Rumakat dari Dewan Ukhuwah MMP Kota Sorong mengusulkan agar forum seperti ini digelar rutin setiap bulan. Usulan itu disambut positif dengan rencana menjadikannya agenda tetap di tingkat kota maupun provinsi.
Tokoh Muslim Papua dari Sailolof, Muhidin Umalelen, mengangkat isu keterwakilan OAP Muslim di MRP, DPRP, hingga DPRK melalui mekanisme Otsus, termasuk peluang di eksekutif. Usulan ini dinilai penting dan akan dikaji lebih lanjut.
Peserta lain juga menekankan agar forum menghasilkan rekomendasi resmi yang dapat disampaikan ke Walikota, Bupati, Gubernur, hingga pemerintah pusat.
Diskusi menyimpulkan beberapa hal pokok diantaranya memperkuat ukhuwah islamiyah, peningkatan SDM OAP Muslim, pemberdayaan ekonomi umat, akses ke program keagamaan, serta representasi politik OAP Muslim.
Dalam kegiatan tersebut disepakati beberpa hal diantaranya menyusun rekomendasi resmi untuk pemerintah daerah dan pusat. Mengkaji mekanisme kuota Otsus untuk keterwakilan Muslim Papua.
Selian itu merancang program pemberdayaan ekonomi, pelatihan, dan beasiswa generasi muda Muslim. Menjadikan diskusi publik sebagai agenda rutin tiap tiga bulan. Menetapkan MUI, NU, Muhammadiyah, dan MMP sebagai mitra resmi pemerintah dalam program sosial-keagamaan. (Cr-4)
