BOGOR – Wali Kota Sorong, Septinus Lobat, S.H., MPA., didampingi Wakil Wali Kota, H. Anhsar Karim, A.Md, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang berlangsung di Sentul International Convention Center (SICC), Senin (2/2).
Pertemuan ini menjadi agenda strategis nasional untuk menyatukan gerak langkah pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.
Kegiatan ini berfokus pada penyampaian arahan langsung dari Presiden Republik Indonesia mengenai arah kebijakan negara ke depan. Fokus utama yang ditekankan adalah pentingnya sinergi yang kokoh antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah guna memastikan setiap program strategis dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat.
Menanggalkan ego sektoral dalam pidato arahannya, Presiden memberikan peringatan keras kepada seluruh jajaran pimpinan daerah dan instansi terkait untuk menanggalkan ego sektoral.
Presiden menegaskan bahwa hambatan pembangunan sering kali bukan berasal dari kurangnya sumber daya, melainkan karena minimnya koordinasi dan adanya sekat-sekat antarinstansi yang menghambat efisiensi.
Pemerintah daerah diinstruksikan untuk memastikan bahwa tidak ada kebijakan yang tumpang tindih. Kolaborasi lintas sektor menjadi syarat mutlak dalam mengelola anggaran negara dan daerah agar lebih tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.
Presiden menekankan bahwa efektivitas pemerintahan hanya dapat dicapai apabila seluruh elemen bekerja sebagai satu kesatuan tim yang solid demi kepentingan nasional.
Implementasi di tingkat daerah kehadiran pimpinan Pemerintah Kota Sorong dalam forum ini merupakan bentuk kesiapan daerah dalam menyelaraskan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan visi besar pemerintah pusat.
Hal ini mencakup upaya peningkatan iklim investasi, pengendalian inflasi, serta percepatan kesejahteraan sosial yang sering kali memerlukan penanganan lintas sektoral.
Melalui Rakornas ini, Pemerintah Kota Sorong berkomitmen untuk membawa semangat kolaborasi tersebut ke tingkat lokal.
Harapannya, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Kota Sorong dapat mengimplementasikan instruksi Presiden terkait efisiensi birokrasi dan penguatan koordinasi demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih responsif terhadap kebutuhan warga di gerbang timur Indonesia.
Acara yang dihadiri oleh jajaran Forkopimda dan kepala daerah dari seluruh Indonesia ini ditutup dengan penekanan pada pentingnya stabilitas nasional dan keberlanjutan program prioritas menuju visi Indonesia Emas 2045. (“”/min)
