SORONG– Kunjungan kerja (Kunker) Komisi X DPR RI di Kota Sorong, Papua Barat Daya, Senin (6/10) memberikan angin segar bagi perkembangan dunia pendidikan di Provinsi Papua Barat Daya.
Dalam pertemuan yang dihadiri Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, S.Sos dan jajaran Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, serta pejabat lainnya dan pimpinan sejumlah perguruan tinggi di Sorong Raya, Komisi X DPR RI menyatakan dukungan terhadap kehadiran perguruan tinggi baru di Papua Barat Daya termasuk Universitas Negeri yang akan didirikan di Provinsi Papua Barat Daya.
Dukungan Komisi X DPR RI disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi X H. Lalu Hadrian Irfani sekaligus Ketua Tim dalam Kunker di Soron. Saat ditemui media usai pertemuan, Lalu Hadrian menjelaskan bahwa kehadiran perguruan tinggi di provinsi ke-38 itu untuk memperkuat layanan pendidikan tinggi di daerah ini.
“Kami Komisi X sangat mendukung dan berharap tentunya meminta kepada Mendiktisaintek untuk segera mengabulkan ini,”tandasnya yang ditemui usai pertemuan di Gedung Lambert Jitmau, Kota Sorong.
Ditegaskan bahwa Komisi X akan berjuang untuk mewujudkan aspirasi Gubernur Papua Barat Daya terkait kehadiran perguruan tinggi negeri di Papua Barat Daya. “Kita dan teman-teman Komisi X akan kawal 2026, yang penting Papua Barat Daya siap maka Insya Allah akan beroperasi di 2026,”ujar Lalu Hadrian.
Pihaknya akan terus mengawal aspirasi itu untuk memastikan bahwa perguruan tinggi itu sudah harus beroperasi pada 2026. “Yang terpenting pemerintah daerah sudah siapkan fasilitas pendukungnya, maka kita pastikan akan beroperasi pada 2026,” ujarnya.
Jika Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, maka Komisi X menjamin proses perijinan mendirikan Universitas Negeri di Papua Barat akan cepat. “Kalau dari sisi izin kami jamin tentunya akan dipercepat,” katanya.
Kedua adalah pemerintah daerah harus mempersiapkan sarana dan prasaran penunjang, seperti lahan dan gedung kampusnya sudah harus siap jika mau beroperasi pada tahun 2026. “Kalau izinnya, kami Komisi X akan tetap kawal supaya izinnya segera diproses,”tandasnya.
Sementara itu Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu menegaskan, karena usulan untuk mendirikan Universitas Negeri di Papua Barat Daya berasal dari pihaknya tentu semua harus siap.
“Mendirikan universitas ini kan sejumlah persyaratan harus dipenuhi, persyaratan itu yang sedang kita persiapkan sekarang. Di APBD Perubahan itu kita sudah anggarakan untuk berbagai persiapan, kajian-kajian untuk itu dan itu kita serahkan kepada perguruan tinggi yang mau bekerja,”jelas Gubernur Elisa Kambu kepada media.
Jika semua persyaratan telah disiapkan maka akan diajukan ke Kementerian Pendidikan . Terkait dengan ketersediaan dosen, dikatakan oleh Gubernur Elisa Kambu bahwa anak-anak Papua Barat Daya banyak yang jadi dosen di Uncen, di Unipa sehingga jika Universita Negeri berdiri di Papua Barat Daya, maka mereka akan pulang kampung semua.
Dalam pertemuan dengan Komisi X DPR RI, banyak hal yang dibahas terkait dunia pendidikan, termasuk permintaan dari Rektor Universitas Pendidikan Muhammadiyah (Unimuda) Sorong, Dr Rustamadji yang minta agar kuota penerima KIP ditambah. (min)
