SORONG– Pemerintah Kota Sorong terus berupaya menurunkan angka stunting di kota ini, salah satunya adalah dengan melaksanakan Rapat Koordinas (Rakor]
Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS ) Kota Sorong.
Ketua Panitia Rapat Koordinasi TPPS Kota Sorong Tahun 2025 yang juga Kepala Dinas Kesehatan Kota Sorong, Jemima Elisabeth Lobat, SKM, MAP, Rakor digelar bertujuan untuk menyampaikan hasil analisis situasi stunting di Kota Soron.
Selain itu juga untuk menyepakati rencana intervensi terintegrasi baik untuk tahun berjalan maupun tahun perencanaan, serta membangun komitmen publik dalam pencegahan dan penurunan stunting.
Rakor TPPS Kota Sorong berlangsung dalam beberapa hari, mulai 20–23 Januari dan dilanjutkan pada 27 Januari 2026, dengan jumlah peserta sebanyak 100 orang.
Peserta Rakor terdiri dari unsur TPPS Kota Sorong, Forkopimda, TPPS tingkat distrik dan kelurahan, lintas sektor, kepala puskesmas, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, serta akademisi, dan didukung melalui Dana Fisik BOKB Tahun 2025.
Rakor dihadiri Wakil Wali Kota Sorong, H. Ansar Karim, Koordinator BP3OK Otto Ihalauw, Wakil Ketua DPR Kota Sorong, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Papua Barat, Philmonia Maria Yarollo, S.Sos M.Si, Sekda Kota Sorong Rudy R Laku, S.Pi MM, pimpinan OPD, Direktur RS Sele Be Solu dan undangan lainnya.
Kepada media, Kepala Dinas Kesehatan Kota Sorong Jemima Elisabeth Lobat mengungkapkan, target yang dicapai dalam penurunan stunting di Kota Sorong tahun 2025 yakni 27, 6 %.
Sedangkan di tahun 2024 target yang dicapai 29,3 %. “Ini berart ada mengalami penurunan 1,6 %,”ungkap Jemima Lobat.
Kemudian untuk di tahun 2029 Pemkot Sorong menargetkan penurunan stunting 21,2 %, tahun 2034 ditargetkan turun 15,6 %, 2039 ditargetkan turun 10,8 % hingga di tahun emas tahun 2045 Pemkot Sorong menargetkan angka stunting tinggal 6,4 %.(rata-rata 1,1 % per tahun).
“Itu target, tinggal kolaborasi kita Tim Percepatan Penurunan Stunting sejauh mana pelaksanaan aksi konvergensi dilakukan. Dan kami punya komitmen baik OPD pendukung maupun OPD pelaksana,”ujar Jemima Lobat.
Disebutkan OPD pelaksana dalam penurunan stunting adalah Dinas Kesehatan, Dinas Pengendalian Penduduk, Dinas PU, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Ketahanan Pangan.
“Lima dinas penanggung jawab ini mereka juga akan bertanggung jawab dalam melaksanakan semua aksi-aksi konvergensi dalam rangka pencegahan dan penurunan angka stunting di Kota Sorong,”terang Kadis Kesehatan, Jemima Lobat.
Peran Dinas Kesehatan dalam upaya penurunan angka stunting di Kota Sorong lanjut Jemima Lobat yakni mengentervensi dari segi spesifik.
“Kami menginterfensi semua penanganannya secara spesifik. Untuk pelayanan dan program kerja sebagian besar dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan. Terkait dengan pemberian makanan tambahan itu sudah merupakan program kami yang harus kita laksanakan dan kita tingkatkan,”terangnya.
Pemberian Makanan Tambahan dan Bagikan Tablet Tambah Darah
Selain itu lanjut Jemima Lobat, pihaknya juga terus melakukan edukasi, sosialisasi terutama kepada keluarga-keluarga yang memiliki Balita yang berisiko stunting.
Semua tim yang berkolaborasi dalam upaya penurunan stunting di Kota Sorong sudah dibentuk yang selalu turun melaksanakan tugasnya di lapangan.
Selain pemberian makanan tambahan, Dinas Kesehatan Kota Sorong juga memberikan obat-obatan berupa tablet tambah darah.
“Tablet tambah darah ini sangat penting untuk.remajq puteri gunanya adalah untuk mencegah stunting. Jangan sampai di masa remaja dia kekurangan darah sehingga pada saat dia hamil dia berisiko melahirkan bayi stunting,”jelas Jemima Lobat.
Rakor TPPS Momentum Satukan Langkah
Sementara itu Wali Kota Sorong, Septinus Lobat, SH,MPA saat membuka Rakot TPPS Kota Sorong menegaskan, percepatan penurunan stunting merupakan fondasi utama dalam menyiapkan sumber daya manusia unggul guna mewujudkan Papua Emas 2045.
Karena stunting tidak hanya berdampak pada kesehatan anak, tetapi juga menentukan kualitas kecerdasan, karakter, dan masa depan generasi Papua Barat Daya.
Dikatakan oleh Wali Kota, Rakor TPPS menjadi momentum strategis untuk menyatukan langkah seluruh pemangku kepentingan dalam menurunkan prevalensi stunting secara terukur, berbasis data, dan berkelanjutan.
Wali Kota Sorong juga mengungkapkan, target nasional prevalensi stunting pada tahun 2045 sebesar 5 persen, target Provinsi Papua Barat Daya sebesar 8,3 persen, sementara Kota Sorong ditargetkan berada pada angka 5,6 persen.
Namun saat ini, angka stunting di Papua Barat Daya masih berada di kisaran 27,5 persen dan Kota Sorong sebesar 27,6 persen, sehingga dibutuhkan kerja cerdas, sinergi lintas sektor, dan intervensi tepat sasaran hingga tingkat kelurahan.
“Data yang valid penting sebagai dasar pengambilan kebijakan. Tanpa data yang akurat, intervensi akan berjalan tanpa arah dan tidak berdampak signifikan,”ujarnya
Wali Kota mengungkapkan, ratusan kasus stunting di Kota Sorong, dengan Distrik Sorong Barat menjadi wilayah dengan prevalensi tertinggi, sementara Sorong Timur terendah.
Kondisi ini berkaitan erat dengan faktor lingkungan, termasuk keberadaan 43 titik permukiman kumuh serta keterbatasan akses air bersih yang turut mempengaruhi tingginya angka stunting,” kata Wali Kota.
Ia juga mengapresiasi peran Tim Penggerak PKK dan para kader posyandu, yang aktif melakukan pendampingan dari rumah ke rumah dengan pemberian asupan gizi, sehingga mampu menurunkan angka stunting sebesar 1,7 persen di Kota Sorong dan Papua Barat Daya.
Wali Kota juga menegaskan bahwa upaya penurunan stunting harus terintegrasi dengan peningkatan layanan kesehatan, termasuk percepatan pembangunan rumah sakit representatif di Kota Sorong untuk mendukung pelayanan kesehatan regional bagi lima kabupaten di Papua Barat Daya. (min)
