SORONG– Guna menyamakan persepsi dan mengitegrasikan sumber data serta memastikan adanya satu data kemiskinan ekstrem yang dapat digunakan bersama oleh seluruh pemangku kepentingan, Badan Perencana Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Papua Barat Daya menggelar rapat koordinasi (Rakor) Pengentasan Kemiskinan Ekstrem Provinsi Papua Barat Daya di Rylich Panorama Kampung Baru Kota Sorong, Selasa (31/3/2026).
Ditandai dengan penabuhan tifa, Rakor yang diikuti Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Provinsi dan OPD Kabupaten/Kota dibuka oleh Gubernur yang diwakili Plt Sekda Provinsi Papua Barat Daya, Drs Yakob Karet, M.Si.
Dalam laporannya,Ketua Panitia Rakor Pengetasan Kemiskinan Ekstrem di Provinsi Papua Barat Daya, Edison Kambu, S.Sos mengatakan, salah satu kunci keberhasilan penghapusan kemiskinan eksrem adalah tersedianya data yang akurat, mutakhir dan terinstegrasi sebagai dasar perencanaan dan pelaksanaan program.
“Rakor ini dimaksudkan untuk memperkuat koordinasi dan sinergi Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan instansi terkait dalam hal sinkronisasi data,”ucap Edison Kambu.
Plt Sekda Provinsi Papua Barat Daya Yakob Karet dalam sambutannya mengatakan, yang namanya kemiskinan bukan hanya terjadi di Indonesia, dan Papua Barat Daya pada khususnya tapi orang miskin juga banyak dijumpai di berbagai negara.
Hanya saja di beberapa negara orang miskin dibiayai oleh negara. Sedangkan di Indonesia merupakan satu persoalan yang ditangani secara bersama oleh seluruh pemangku kepentingan di negara ini.
“Sesuai Undang-Undang dan arahan Presiden, seluruh kekuatan negara diharapkan bersinergi untuk mengatasi kemiskinan di Indonesia,”tandasnya.
Lebih lanjut, Plt Sekda Papua Barat Daya mengatakan kurang begitu setuju dengan penggunaan kata ekstrem. Karena menurutnya dari dulu orang-orang tua hidup dengan ekonomi yang pas-pasan, tapi bisa menyekolahkan anaknya hingga jadi orang yang berhasil. Sementara saat ini dimana pembangunan infrastruktur sudah mulai berkembang, jalan tembus sudah ada, pesawat mulai lancar, tetapi kenyataannya masih banyak yang hidup menderita.
Karena itu menurutnya, untuk kemiskinan ekstrem di Papua Barat Daya perlu dipetakkan daerah mana yang benar-benar mengalami kemiskinan ekstrem dan bagaimana tingkat kemampuan masyarakat saat ini. “Dulu peredaran uang sangat sedikit tetapi kehidupan berjalan biasa-biasa saja; sekarang peredaran uang lebih banyak tetapi masalah kemiskinan masih ada.”tandasnya.
Dalam upaya pengentasan kemiskinan ekstrem di Papua Barat Daya, saat menyampaikan materi, Yakob Kareth yang juga sebagai Plh Kapala Bapperida Papua Barat Daya menjelaskan arah kebijakan RPJMD dimana strategi utama yang bisa dilakukan adalah pengurangan kemiskinan berbasis wilayah, intervensi terpadu lintas OPD dan peningkatan akses layanan dasar.
Sedangkan untuk program prioritas yakni adanya bantuan sosial tepat sasaran, pemberdayaan ekonomi masyarakat (UMKM, perikanan.pertanian), pembangunan infrastruktur dasar dan penguatan kampung/desa. (min)
