SORONG– Dihadiri Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Papua Barat, Arif Rahadian, High Level Meeting (HLM) TPID (Tim Pengendalian Inflasi Daerah) Provinsi Papua Barat Daya yang digelar Kamis (16/7/2026) di Rylich Panorama Hotel membahas berbagai isu terutama terkait upaya pengendalian inflasi di Provinsi Papua Barat Daya.
Dalam High Level Meeting TPID yang dipandu Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Umum Pemprov Papua Barat Daya, Eksan Musa’ad, SE, M,Si, Gubernur Papua Barat Daya diwakili Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Papua Barat Daya, Viktor F Solossa, mengatakan, sejak terbentuknya Provinsi Papua Barat Daya, Pemerintah Daerah terus memperkuat berbagai langkah pengendalian inflasi melalui koordinasi antar lembaga.
Termasuk memastikan kelancaran distribusi logistik dan konektivitas transportasi yang menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas harga barang kebutuhan pokok.
Salah satu strategi yang ditempuh TPID Provinsi Papua Barat Daya dalam menjalankan pilar 4 K (keterjangkauan harga, ketrsediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif adalah melakukan langkah taktis jangka pendek dan pembenahan struktural jangka panjang.
Dan salah satu terobosan yang dinilai sangat efektif meredam gejolak harga pangan bulanan adalah program Gerakan Pangan Murah (GPM) melalui armada mobile bernama “Si Gerak”. Program ini dirancang untuk menyambangi langsung kantong-kantong pemukiman warga secara fleksibel.
“Gerakan Pangan Murah melalui ‘Sigerak’ ini sifatnya mobile ke beberapa lokasi. Ini merupakan bentuk operasi pasar yang dinamis untuk menjangkau daerah yang lebih luas.”ujar Arif Rahadian, Deputi Kepala Perwakilan BI Provinsi Papua Barat Kamis (16/07/26)
Operasi pasar keliling ini dinilai lebih efektif menjangkau masyarakat dibanding pasar murah konvensional yang bersifat menetap di satu titik lokasi saja.
Selain melakukan intervensi harga secara cepat di tingkat pasar, TPID Papua Barat Daya menyadari perlunya langkah besar untuk menyelesaikan masalah pangan yang sifatnya struktural, terutama mengenai ketergantungan pasokan dari luar daerah.
Untuk itu, program Cetak Sawah diwacanakan sebagai solusi strategis jangka panjang agar daerah mampu memenuhi kebutuhan beras secara mandiri.
“Untuk jangka panjang, kita harus memikirkan bagaimana caranya agar Papua Barat Daya bisa mandiri pangan. Salah satunya melalui program cetak sawah agar kita mampu menyediakan beras sendiri tanpa harus selalu bergantung dari luar.” tambahnya.
Pemerintah Daerah berharap dengan kombinasi strategi jangka pendek (intervensi pasar langsung) dan strategi jangka panjang (swasembada pangan), laju inflasi di Papua Barat Daya dapat terus ditekan secara konsisten demi kesejahteraan masyarakat
“Kalau tadi melihat dinamika diskusi, sebenarnya masing-masing dari instansi itu kan sudah punya kewenangan, tugas pokok dan juga program kerjanya masing-masing untuk bisa memastikan ketersediaan stok gitu ya, memastikan distribusi dan yang tadi yang sesuai dengan pilar 4K dalam hal TPID gitu ya. Masing-masing sudah melaporkan juga mengenai program kerja yang sudah dikerjakan,”ulas Arif yang ditemui media usai pertemuan.
Diakuinya, gerakan pangan murah “Si Gerak” yang memang mobile ke beberapa lokasi diyakini bisa mengendalikan inflasi dari sisi harga. “Berupa semacam kayak operasi pasar tetapi bersifat mobile gitu bisa menjangkau daerah yang lebih luas. Tidak hanya di pasar setempat dan itu salah satu bentuk inovasi gitu,”terangnya.
Yang pasti dikatakan, di dalam TPID , mendorong instansi atau pemda bisa melakukan terobosan, inovasi . “Jadi program-program yang bagaimana untuk mengatasi defisit atau kelangkaan dari suatu komoditas yang bisa menyebabkan inflasi,”tandasnya.
Di kesempatan HLM TPID yang dihadiri unsur Pemerintah Provinsi, Bank Indonesia, BPS, Bulog, instansi vertikal, serta pemerintah kabupaten dan kota se-Papua Barat Daya itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Papua Barat Dayam Dr. Sellvyana, SE M.Si memaparkan hasil inspeksi mendadak (sidak) TPID bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia Papua Barat yang dilaksanakan sehari sebelumnya.
Hasil pemantauan menunjukkan adanya kenaikan harga pada sejumlah komoditas perikanan seperti tuna, cakalang, dan berbagai jenis ikan laut.
Kondisi tersebut dipicu oleh gelombang tinggi yang mengurangi aktivitas melaut, menurunkan volume tangkapan nelayan, serta menghambat distribusi ikan antarpulau.
Selain komoditas perikanan, beberapa kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, telur ayam, cabai, bawang merah, dan bawang putih juga masih mengalami tekanan harga. Tingginya biaya logistik, ketergantungan pasokan dari luar Papua, terbatasnya frekuensi kapal, hingga mahalnya biaya distribusi menjadi faktor utama yang memengaruhi kondisi tersebut.
Tak hanya itu, hasil pengawasan di gudang distributor juga menunjukkan stok minyak goreng mulai menipis sehingga perlu segera dilakukan penambahan pasokan guna mengantisipasi lonjakan harga maupun praktik spekulasi di pasar.
Sebagai langkah nyata, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya terus memperkuat Program Sinergi Gerakan Pangan Murah Keliling (SIGERAK) yang menghadirkan bahan pangan pokok dengan harga terjangkau langsung kepada masyarakat menggunakan armada mobil boks.
Program tersebut ditargetkan berlangsung 10 hingga 15 kali setiap bulan dan akan diperluas ke seluruh kabupaten/kota di Papua Barat Daya.
Selain SIGERAK, pemerintah juga terus melakukan monitoring harga harian, pengawasan stok dan distribusi, serta koordinasi intensif dengan distributor agar pasokan komoditas strategis tetap terjaga..
High Level Meeting TPID Papua Barat Daya diikuti dengan penandatanganan perjanjian kerjasama bisnis to bisnis antara Pemprov Papiua Barat Daya dengan beberapa perusahaan.
“Kami akan mendorong kerjasama bisnis to bisnis antar daerah seperti ini lebih banyak lagi, sehingga ada daerah yang surplus bisa membantu daerah yang deficit,”jelas Arif Rahadian. (min)
