Rico Sia : Yang Dilaporkan Lain Yang Dibahas Lain
SORONG– Masalah tambang nikel di Kabupaten Raja Ampat yang dilaporkan ke Komisi VII DPR RI saat kunjungan kerja dan reses di Papua Barat Daya belum lama ini mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat.

Dalam kunjungannya di Papua Barat Daya, Sabtu (7/6/2025), Menteri ESDM Bahlil Lahadalia bersama Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, dan Bupati Raja Ampat, Orideko Burdam, melakukan peninjauan lewat udara apakah ada pencemaran di laut sekitar Pulau Gag.
Dan ditemukan tidak ada pencemaran lingkungan atau semuanya aman, sehingga Gubernur Elisa Kambu dalam keterangan persnya mengatakan air laut yang berubah jadi coklat dan muncul di medsos itu adalah hoax.
Yang jadi pertanyaan adalah, kenapa yang diamati Kawasan Pulau Gag. Bukankah selama ini, masyarakat Raja Ampat demo menuntut aktifitas tambang ditutup itu ditujukan kepada PT Raymon Perkasa, bukanlah PT Gag Nikel. Yang dilaporkan lain, yang dibahas lain.
Karena itu secara tegas anggota Komisi VII DPR RI Dapil Papua Barat Daya, Rico Sia mengatakan, ada apa dibalik kunjungan Menteri ESDM yang justru menyasar PT Gag Nikel. Bukannya ke perusahaan tambang nikel yang dipersoalkan masyarakat.
“Aspirasi yang saya sampaikan adalah 4 perusahaan yang ijinnya melanggar UU Nomor 1 tahun 2014 yang sudah diperkuat dengan putusan MK Nomor 35/PU-XX1/2023 yang memperkuat kebijakan larangan aktivitas tambang di wilayah pesisir dan pulau-pulau keci, yang mana pada kasus saverajaampat ini ijin-ijin tersebut bersinggungan dengan daerah wisata yang menjadi mitra/domain dari kami, Komisi VII,”jelas anggota DPR RI Dapil Papua Barat Daya, Rico Sia.
Seperti diketahui, dalam putusanya, MK menegaskan bahwa pertambangan mineral di wilayah-wilayah tersebut (pesisir dan pulau-pulau kecil), dapat menimbulkan kerusakan yang tidak dapat dipulihkan, melanggar prinsip pencegahan bahaya lingkungan dan keadilan antar generasi.
Empat perusahaan yang ijinnya masuk dalam wilayah pariwisata yakni PT Kawei Sejahtera Mining, PT Mulia Raymond Perkasa, PT Anugrah Surya Pratama dan PT Nurham.
Hal ini kata Rico Sia, yang kemudian disampaikan melalui media. Namum beberapa saat setelah itu bermuculan gambar-gambar yang banyak diedit, berita-berita lain yang bersamaan dengan greenpeace.
Berselang kemudian, muncul pernyataan dari Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, bahwa akan segera memerintahkan untuk menghentikan sementara kegiatan PT Gag. “Kami langsung bingung, jujur langsung bingung. Yang kami maksudnya 4 PT yang melanggar kenapa yang distop PT Gag yang notabene punya Badan Usaha Milk Negara (BUMN) ANTAM. Yang adanya sangat tahu dan diluar dari wilayah destinasi,”tutur Rico Sia,
“Itu yang jadi pertanyaan kami, kenapa kemudian, dalam kunjungannya ke Pulau Gag , beliau sampai disana mengumpulkan orang-orang dan menyatakan PT Gag tidak ada masalah. Menanyakan apakah PT Gag merusak lingkungan. Tentu saja tidak, karena PT Gag punya ijin resmi, PT Gag punya IUP, PT Gag punya RKAB, PT Gag punya PPKH dan punya dokumen lingkungan,”ungkapnya kemudian.
Keempat perusahaan yang kami maksudkan itu lain dari PT Gag,dimana mereka belum mempunyai dokumen yang lengkap tapi sudah beroperasi.
“Bahkan ada yang menurut informasi dari yang bermasalah yang kami adukan, malah pergi ke tempat yang tidak ada masalah, lalu kemudian, kembali dari sana memberitakan kepada publil bahwa PT Gag tidak ada masalah. Ini kan namanya pembodohan atau pembohongan publik,”ujar politisi dari Partai Nasdem ini.
“Yang masalah lain, yang diperiksa lain lalu kembali menuduh bahwa ini adalah hoax. Padahal tidak pergi periksa yang memang bermasalah. Oleh karenanya kami tetap minta ijin 4 perusahaan yang suda melanggar UU No 1 tahun 2014 dicabut. Juga karena perusahaan tersebut berpotensi mencemari lingkungan wisata, yang mana oleh Unesco telah memberi gelar Kabupaten Raja Ampat sebagai Global Geopark, dimana jantung dari segitiga karang dunia itu berada,”imbuh Rico Sia.
Pada persoalan Raja Ampat ini, Rico Sia mengajak kepada semua pihak untuk melindungi Raja Ampat sebagai destinasi wisata dunia sebagai sebagai kesejahteraan yang tentunya akan berkelanjutan, dibanding dengan pertambangan yang apabila sudah selesai hanya akan menimbulkan bencana, kerusakan baik hutan maupun ekosistem di laut yang tentunya akan mengusir biota-biota laut yang ada.
“Yang tentunya pertambangan ini tidak berkelanjutan, sementara pariwisata berkelanjutan. Bisa mendatangkan pendapatan bagi masyarakat setempat, bagi Indonesia pada umumnya dalam waktu yang panjang, berkelanjutan sampai anak cucu,”pungkas Rico Sia.
Pada kunjungan kerja dan reses di Papua Barat Daya belum lama ini, dalam pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, Bupati Raja Ampat Orideko Burdam melaporkan aksi demo masyarakat terhadap aktifitas perusahaan tambang nikel yang ada di pulau-pulau kecil Raja Ampat.
Karena tidak punya kewenangan dalam perusahaan tambang itu dan kuatir pariwisata Raja Ampat hanya tinggal kenangan, Bupati Raja Ampat pun minta kepada Komisi VII DPR RI yang membidangi pariwisata untuk melihat persoalan kehadiran perusahaan tambang di Raja Ampat yang hadir dengan berlindung ijin dari pusat. (min)