SORONG– Dalam kunjungan dan reses Komisi VII DPR RI di Papua Barat, sebagai anggota dari Dapil Provinsi Papua Barat Daya, Rico Sia, M.Si banyak berbicara, mengungkapkan harapannya kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya.
Salah satu yang disampaikan dalam pertemuan di Hotel Aston, Kamis, (28/5/2025) yang dihadiri Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, S.Sos beserta jajaran dan unsur Forkopimda adalah agar pemerintah daerah memanfaatkan anggota DPR RI Dapil Papua Barat Daya untuk menyampaikan aspirasi langsung kepada pemerintah pusat.
Dua periode di DPR RI, Rico Sia dari Partai Nasdem telah banyak berbuat, memperjuangkan untuk kepentingan masyarakat. Dan salah satu yang telah diperjuangkan adalah Papua Barat Daya yang baru dimekarkan bisa ikut dalam kontestasi Pemilu 2024.
Hal ini juga diakui oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR RI saat memimpin rombongan dalam kunker dan reses di Papua Barat Daya.
Bahwa saat itu, dalam proses pemekaran Provinsi Papua Barat Daya, tidak ada yang memperjuangkan Papua Barat Daya untuk bisa ikut kontestasi di tahun 2024.
“Semuanya mengatakan yang penting jadi (dimekarkan duku) dulu, biar nanti 2029 tidak apa-apa. Tapi dengan adanya dorongan dari masyarakat , dorongan dari kepala-kepala daerah, saya terus bersuara, hingga betul-betul kita bisa ikut kontestasi di 2024,”tutur Rico Sia.
Jika perjuangannya telah berhasil menembus batas hingga Ketua DPR RI Puan Maharani ketuk palu dan Papua Barat Daya pun resmi jadi provinsi ke-38, maka di periode kedua duduk di senayan DPR RI, Rico Sia tidak ingin berpangku tangan.
Ia siap memperjuangkan aspirasi sampai titik darah penghabisan. “Pak Gubernur manfaatkan saya yang sudah terpilih dari Dapil sini , jangan sampai di DPR cuma duduk, dengar, terima gaji dan pulang. Tolong kasi saya kerjaan-kerjaan, aspirasi tembusannya ke kita,”ucap Rico Sia.
“Jadi sekali lagi , jangan biarkan saya jadi penganguran di Kantor DPR. Berikan aspirasi-aspirasi untuk saya kerjakan di sana,sesuai dengan mitra yang ada di Komisi VII,”ujarnya lagi.
Ditemui media usai pertemuan, Rico Sia mengatakan, harapannya untuk tidak jadi “pengangguran” di DPR RI disampaikan tak lain untuk memberikan pemahaman yang lebih kepada pemerintah daerah bahwa dengan adanya anggota DPR RI perwakilan Papua Barat Daya, terlebih yang duduk di badan anggaran (Banggar) seperti dirinya, tentunya bisa memperjuangkan aspirasi dari daerah yang diwakili.
Terlebih sebagai provinsi yang baru dimekarkan tentunya butuh anggaran besar untuk membiayai pembangunan di Provinsi Papua Barat Daya.
“Jadi jangan membiarkan atau tidak memberikan pekerjaan untuk bersuara di sana (DPR RI) karena sumpah janji anggota DPR RI adalah menyuarakan aspirasi terutama dari Dapilnya,”ujar Rico Sia.
Dalam pertemuan Komisi VII DPR RI dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, aspirasi, keluhan telah disampaikan oleh Gubernur Papua Barat Daya, Elisa kambu dan Bupati Raja Ampat,Orideko Burdam.
Kepada Kementerian Pariwisata, Rico Sia minta agar membantu Provinsi Papua Barat Daya dengan dukungan anggaran.
“Kalau di kementerian ada dana, sementara kita sendiri (Papua Barat Daya,Red) hanya ada dana Rp 1,4 triliun, kenapa sih kita tidak bantu Papua Barat Daya untuk menjaga milik negara Indonesia ini, bahkan dunia. Itu salah satu tugas Kementerian Pariwisata, wajib hukumnya. Jadi tolong bantu Raja Ampat, tolong bantu Papua Barat Daya,”pungkas Rico Sia. (min)
