SORONG– Ketua Sementara Henry A.G. Wairara didampingi Wakil Ketua Sementara Anneke Lieke Makatuuk, Rabu (18/12) membuka secara resmi Rapat Paripurna DPR Papua Barat Daya (PBD) yang pertama kali digelar dalam sejarak terbentuknya Provinsi Papua Barat Daya.
Rapat Paripurna yang berlangsung di Hotel Aston digelar dalam rangka Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Barat Daya.
Dalam penyampaian nota keuangan APBD Provinsi PBD Tahun Anggaran 2025, Pj Gubernur Papua Barat Daya, Dr Drs Mohamad Musa’ad, M.Si mengungkapkan pendapatan RAPBD Provinsi Tahun 2025 Rp 1.693. 424.915.206 dengan rincian PAD Rp 179.828.712.361. (10, 62 % dari total APBD yang direncanakan.
Dengan uraian, PAD tersebut terdiri dari pajak daerah sebesar Rp 177.887.712.361 (98,87 % dari total APBD),lain-lain PAD yang sah sebesar Rp 2 miliar ( 0,12 % dari total APBD). Pendapatan transfer sebesar Rp 1.508.019.827.000. (89, 05 % dari total PAD yang direncanakan) dengan rincian sebagai berikut, dana bagi hasil (DBH) sebsesar Rp 83.956.237.000 (2,49%), Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp 613.815.791.000. (36,25 % dari total transfer), Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik sebesar Rp 92. 927.469.000. (5,49 % dari total transfer), DAK non fisik sebesar Rp 9.739.824.000 (0, 58 % dari total transfer.
Adapun Dana Otonomi Khusus (Otsus) dalam RAPBD 2025 sebesar Rp 396. 573. 842.000. (41,78% dari total transfer). Dana tambahan infrastruktur dalam rangka Otsus sebesar Rp 707. 597.506.000.
Sementara untuk belanja daerah secara keseluruhan untuk RAPBD tahun 2025 diperkirakan sebesar Rp 1. 663. 424.915.206 dengan rincian diantaranya untuk belanja operasional Rp 1.082.029.291.846 .(63,90 % dari total belanja), belanja pegawai sebesar Rp 302.219.328.054. (17, 85 % dari total belanja operasi), belanja barang dan jasa Rp 598.390.710.920.25. (35, 33% dari total belanja operasi). Belanja hibah Rp 160.969.192.469.75 (9,51%).
“RAPBD kita Rp 1, 6 triliun akan dibahan nanti dengan Dewan, kita harapkan dalam beberapa hari kedepan akan ditemukan format yang terbaik. Tapi kita sudah menyampaikan prioritas-prioritas anggaran di tahun 2025. Jadi kita sudah sampaikan kepada dewan, dokumennya sudah disampaikan, akan ada RDP (Rapat Dengar Pendapat), dengan SKPD-SKPD, OPD-OPD akan didalami nanti program-progam yang ada, misalnya terkait dengan beasiswa, terkait dengan bagaimana stunting, bagaimana program-program unggulan kita, prioritas kita itu akan dibahas,”jelas Pj Gubernur Mohamad Musa’ad kepada media usai menghadiri pembukaan Rapat Peripurna DPR Provinsi Papua Barat Daya di Hotel Aston, Kota Sorong.
Dalam proses menentukan APBD Provinsi Papua Barat Daya, dalam Sidang Parpurna tahap akan ada pertemuan dengan tim anggaran DPR Provinsi dengan tim anggaran Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya.
” Itu yang kemudian memastikan kesepakatan antara kedua belah pihak. Kita tunggu saja, hasil dengan Dewan itulah yang nanti jadi APBD, ini masih RAPBD. Masih bisa berubah karena DPR juga memiliki kewenangan dari aspek anggaran itu, (budgeting), ”ujar Pj Gubernur.
Menanyakan rencana alokasi anggaran terbesar, Musa’ad mengatakan tetap sesuai dengan mandatorng. Dimana untuk dana Otsus telah ditetapkan 30 % untuk pendidikan dan 15 % untuk kesehatan. Sudah ada mandatoringnya. Demikian pula pada dana infrastruktur , peruntukkan jelas dimana hanya untuk transportasi, air bersih, energi listrik, telekomunikasi dan sanitasi,”jelas Musa’ad.
Sementara itu, Ketua DPR Provinsi Papua Barat Daya, Hanry A G Wairara, mengatakan, setelah rapat perdana Paripurna DPR Provinsi dibuka, akan dilanjutkan dengan rapat-rapat komisi. Dan diharapkan pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD), organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemprov Papua Barat Daya untuk hadir tanpa diwakili.
Menanggapi hal ini, Pj Sekda Papua Barat Daya, Jhoni Way, S.Hut M.Si mengatakan akan mengistruksikan kepada seluruh pimpinan SKPD, OPD untuk hadir dalam hearing bersama DPR Provinsi Papua Barat Daya. “Saya akan instruksikan semua wajib hadir, karena ini agenda yang sangat penting untuk dibahas Bersama,”:ujar Jhoni Way.
Pembukaan Sidang Paripurna DPR Provinsi Papua Barat Daya yang dihadiri anggota DPR Provinsi Papua Barat Daya, pimpinan SKPD, OPD Pemprov Papua Barat Daya, unsur Forkopimda dan tamu undangan lainnya ditandai dengan penyerahan dokumen RAPBD 2025 oleh Pj Gubernur Mohamad Musa’ad kepada Ketua Sementara DPR Provinsi Papua Barat Daya, Henry AG Wairara. (min)
