14.605 Anak di Sorong Selatan dapat Program Sekolah Gratis

TEMINABUAN– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sorong Selatan (Sorsel), Papua Barat Daya, memberikan sekolah gratis kepada 15.605 siswa. Sekolah gratis itu terdiri dari TK/ Paud hingga SMA.

“Berdasarkan data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  Sorsel, jumlah satuan pendidikan dan siswa yang akan mendapatkan program sekolah gratis, terdiri atas TK/PAUD dengan jumlah satuan pendidikan 25 sekolah siswanya 607 anak”,” kata Bupati Sorsel, Petronela Krenak kepada wartawan.

Ia mengatakan, sekolah gratis tersebut akan berlaku pada awal tahun ajaran baru  2025/2026. Pembiayaan program sekolah gratis ini dilakukan dengan sistem kolaborasi anggaran antara Pemerintah Sorsel dengan Pemprov Papua Barat Daya.

“Jumlah SD berjumlah 103 dengan jumlah siswa 7.666 orang. SMP 33 sekolah dengan jumlah siswa 3.684 siswa. SMA berjumlah 12 sekolah dengan jumlah siswa 1.684, SMK berjumlah lima dengan total siswa 964 anak,” kata Petronela.

Ia mengatakan, program pendidikan sekolah gratis ini untuk meningkatkan akses pendidikan bagi seluruh masyarakat dan mengurangi angka putus sekolah serta mengurangi buta aksara bagi keluarga kurang mampu.

“Implementasi sekolah gratis ini menyasar item-item seperti uang pendaftaran masuk, sumbangan, SPP, uang buku, seragam dan biaya operasional sekolah, seluruhnya menjadi tanggung jawab pemerintah,” tegasnya.

Sementara itu Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, mengatakan, pendidikan merupakan tanggung jawab bersama. Anak-anak didik mulai dari TK, SD, SMP hingga SMA/SMK telah diambil alih oleh pemerintah.

“Peran orang tua tetap dikedepankan untuk membantu menyiapkan anak-anak didik menjadi lebih baik. Jangan sampai bapak ibu berpikir seolah-olah ini menjadi tanggung jawab pemerintah. Tidak, ini adalah tanggung jawab bersama untuk menentukan kualitas anak didik kita ke depan menjadi lebih baik,” tegasnya.

Elisa mengatakan pendidikan merupakan hak dasar setiap anak bangsa wajib terpenuhi secara baik dan maksimal. Pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara, sehingga pemerintah memiliki kewajiban untuk hadir memberikan intervensi konkret  melalui penyediaan akses pendidikan yang muda dan terjangkau bagi setiap anak bangsa di Kabupaten Sorong Selatan. (Cr-4)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.