SORONG– Ditengah pemerintah gencar melaksanakan program Makan Bergizi Gratis (MBG), anggota DPD RI Dapil Papua Barat Daya, Vincen Mayor, S.IP, CM, NNLP menyatakan Papua tidak butuh MBG yang dibutuhkan adalah pendidikan gratis.
“Kalau makan gratis saya pikir di Papua tidak boleh karena akan melanggar adat istiadat budaya kita, ini wilayah Otonomi Khusus, kita tolak saja. Karena ini kan merusak, kita siapkan makanan anak-anak pulang makan, karena ada MBG, anak-anak sudah tidak makan kita punya makanan,”ujar Senator Vincen Mayor kepada media di Sekretariat Dewan Adat Papua,Jln Pendidikan Km 8 Kota Sorong.
Yang disesalkan, kasus keracunan makan yang menimpa anak-anak setelah makan MBG seperti yang pernah terjadi di Kabupaten Raja Ampat sampai saat ini tidak ada yang diproses hukum, tidak ada tersangkanya. “Orang makan di warung saja, kita keracunan yang punya warung diproses hukum, jadi tersangka. Ini MBG tidak ada,”ujarnya.
Jadi MBG di Papua sebaiknya distop ? “Oh kalau di Papua MBG tidak usah, MBG diubah jadi pendidikan gratis,”tandas Vincen Mayor. Lanjut dikatakan bahwa di era pemerintahan Probowo, kepala daerah hanya fokus pada bidang pendidikan, kesehatan dan lapangan kerja.
“Jangan bikin yang lebih-lebih, orang Papua ini masih butuh pendidikan gratis, kesehatannya gratis. Kalau pendidikan gratis itu dari topi, dasi, seragam sampai sepatu, tas, buku, pensil semua gratis,”tandas Vincen Mayor.
Lebih lanjut, selaku anggota DPD RI, Vincen Mayor yang ditanya upaya apa yang Ia lakukan agar MBG di Papua tidak perlu ada, dikatakan bahwa dirinya sudah berupaya dari awal hingga hari ini.
“Dan saya yakin bisa. Karena Papua ini wilayah Otonomi Khusus ada 305 suku, kita baru masuk NKRI tahun 1969, kita punya karekteristik yang berbeda. Jadi Papua ini harus diberlakukan khusus dari awal. Itu perintah UU Otsus. Otsus itu setelah UUD 1945 itu Otsus. Dia tidak bisa diubah dengan Kepres ka, undang-undang umum , itu undang-undang Khusus. Saya pikir pak Prabowo paham,”tandasnya.
Terkait dengan program MBG di Papua Barat Daya, Ketua Satgas MBG, Ahmad Nausrau, S.Pd.I mengatakan sangat mendukung program Presiden Prabowo Subianto karena dinilai sangat besar manfaatnya bagi masyarakat khsusunya anak-anak sekolah.
Hingga Januari 2026, tercatat 59.464 warga PBD menerima program MBG. Jumlah itu terdiri dari 53.484 peserta didik mulai dari SD hingga SLTA yang tersebar di 230 sekolah dan 5.980 kelompok 3 B (ibu hamil, ibu menyusui dan balita) di 51 posyandu.
Dari 6 kabupaten kota di Provinsi Papua Barat Daya, menurut Ahmad Nausrau, yang sehari-hari Wakil Gubernur Papua Barat Daya, sudah 4 daerah yang melaksanakan program MBG yakni Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan dan Kabupaten Raja Ampat. Sedangkan Kabupaten Maybrat dan Kabupaten Tambrauw direncanakan melaksanakan program MBG di tahun 2026 ini.
“Kehadiran program MBG ini sangat membantu masyarakat apalagi masyarakat kami di Papua Barat Daya tidak semua memiliki kecukupan ekonomi. Terutama kalangan masyarakat ekonomi lemah dan masyarakat bawah, mereka menyambut dengan antusias,”ujar Ahmad Nausrau kepada media di sela kegiatan penyerahan bantuan kepada warga di Klalin 4 belum lama ini.
Total SPPG yang beroperasi di Papua Barat Daya 31 unit, terdiri dari 29 unit melayani peserta didik dan 2 unit melayani kelompok 3 B. Wagub menyebut sebagian besar SPPG yang beroperasi di Papua Barat Daya dikelola oleh para pelaku UMKM lokal sehingga dianggap sangat membantu upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat. (min)
