Yunus Muharrahman : Tidak Bisa hanya Seremonial, Sidak Langsung Hilang
SORONG– Memastikan distribusi bahan bakar minyak (BBM) di Provinsi Papua Barat Daya tepat sasaran, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melalui Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) menggelar Rapat Monitoring dan Evaluasi Distribusi BBM di Rylich Panorama, Rabu (1/4/2026).
Rapat Monitoring dan Evaluasi Distribusi BBM yang dipimpin Kepala Bidang ESDM Yance Susim, SE, M.Si dihadiri Sales Branch Manager Pertamina Patra Niaga Provinsi Papua Barat Daya, Yunus Muharrahman, Wakil Ketua Hiswanamigas Provinsi Papua Barat Daya, Maximus Air, SE, MM, dan sejumlah pimpinan OPD terkait serta para pelaku usaha BBM di Provinsi Papua Barat Daya.
Kepada media, Yance Susim mengatakan, kegiatan evaluasi dan monitoring BBM telah dilaksanakan setiap tahun. Dan menurutnya, selama ini pengawasan distribusi BBM di Papua Barat Daya telah dilakukan dengan maksimal.
“Pengawasan kami lakukan baik dari Pertamina hingga transportir bahkan sampai ke titik yang kita harapkan. Dan kami juga sudah ada perjajian kerjasama (PKS) antara Pemerintah Provinsi Papua BPH Migas tahun 2005,ujar Yance Susim.
Sesuai SOP yang dimiliki, jelas Yance Susim, pengawasan pertama dilakukan apakah distribusi BBM itu sudah sampai ke titik yang diharapkan atau tidak. Selain itu pengawasan juga dilakukan terkait ketersediaan BBM sehingga pihaknya kata Yance Susim terus melakukan koordinasi dengan Pertamina untuk mendapatkan penjelasan bahwa “stok BBM tersedia atau tidak”.
Dan ditegaskan oleh Kabid ESDM bahwa dari hasil rapat evaluasi dan monitoring, dipastikan stok BBM di Papua Barat Daya aman bahkan bertahan hingga 9 hari kedepan. Diakuinya, pengaruh media sosial menyebarkan adanya informasi bahwa harga BBM naik pada tanggal 1 April 2026.
“Karena isu, harga BBM akan naik padahal sementara ini kan belum. Dan kita di Papua Barat Daya ini, stok BBM masih tersedia sampai 9 hari kedepan. Jadi ini diharapkan masyarakat jangan panik,”himbaunya.
“Soal ada isu lain di Timur Tengah kita di sini kan jauh, ketersediaan (stok) ada jadi kita tidak perlu berpikir ke sana. Kita di Provinsi Papua Barat Daya ketersediaan ada berarti kami harus melakukan pengawasan ketat supaya jangan disalahgunakan,”imbuh Yance Susim.
Dari hasil pengawasan distribusi BBM dikatakan oleh Yance Susim bahwa pengawasan yang dilakukan sebelum Hari Raya Idul Fitri 1447 H, diakuinya temuan “kecil-kecil” pasti ada seperti pendistribusian yang terlambat, dan penyaluran yang tidak sesuai kuota.
Kembalikan Kuota BBM Sesuai Kebutuhan Daerah
Satu hal yang diingatkan bahwa kendaraan yang antri berulang-ulang untuk mendapatkan BBM subsidi di SPBU itu tidak dibenarkan. Jika hal ini ditemukan maka sanksi berupa pencabutan ijin bisa diberikan kepada SPBU. Namun menurutnya kewenangan itu ada pada Pemda masing-masing yang telah mengeluarkan ijin opersional bagi SPBU.
“Saat ini teman-teman,pelaku usaha BBM ada pengurangan kuota. Makanya kami sudah mengusulkan ke BPH Migas dalam hal ini Dirjen Migas untuk tidak mengurangi kuota BBM yang sudah ada,”tandasnya. Dan dikatakan bahwa pengurangan kuota ini berlaku secara nasional.
Sebelum ijin dicabut, Yance Susim mengatakan, pihaknya tentu akan memberikan pembinaan. Diakhir perbincangan, Yance Susim menghimbau masyarakat untuk tidak perlu panik karena stok BBM aman dan yang mengatakan harga BBM akan naik itu tidak benar.
Sementara itu, Sales Branch Manager Pertamina Patra Niaga Provinsi Papua Barat Daya, Yunus Muharrahman mengatakan pihaknya telah berupaya optimal dalam melakukan pengawasan di wilayah kerjanya di SPBU-SPBU, pangkalan dan agen minyak tanah.
Dibanding awal tahun, dikatakan, antrian di SPBU lebih kondusif. Meski demikian diakuinya masih ada beberapa oknum yang berkeliaran di SPBU untuk membeli BBM dengan jumlah yang tidak wajar.
Dan pihaknya kata Yunus Muharrahman selalu berkoordinasi dengan pihak terkait bahkan dengan SPBU ditegaskan untuk tidak melayani pembeli BBM subsidi yang tidak tepat sasaran.
“Itu simultan dan reguler terus kita lakukan dan menurut saya itulah kerjaan yang memang harus kami lakukan setiap hari. Tidak bisa kita seremonial sidak langsung hilang. Jadi kita terus konsisten melakukan pengawasan sesuai tupoksi masing-masing,”ujar Yunus.
Dengan dukungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dikatakan bahwa pengawasan dalam Satgas Ramadan kondusif.
“Sejauh ini, stok dari field terminal Sorong yang mengkafer wilayah Papua Barat Daya itu aman. Jadi jangan terpancing dengan isu-isu diluar Papua Barat Daya. Dan kita sampaikan semua plain masih sesuai rencana. Dan 1 April itu tidak ada kenaikan harga dari sisi BBM subsidi maupun non subsidi. Jadi jangan terbakar dengan kabar-kabar miring, tetap tenang saja,”pintanya.
Ia juga menjelaskan bahwa ketahanan stok BBM sampai 7 atau 9 hari itu bukan berarti hanya bertahan sampai hari ke 7 atau hari ke 9 tapi itulah kondisi stok dibandingan dengan kebutuhannya. “Tapi diantara 7 hari itu ada lagi kapalnya,”jelas Yunus.
Terkait dengan usulan penambahan kuota BBM dikatakan, untuk tujuan peningkatan perekonomian di daerah, pihaknya tentu sangat mendukung. Hanya saja, untuk penambahan kuota BBM ada alurnya dimana kepala daerah harus mengajukan surat ke BP Migas dengan mencantumkan jumlah permohonan dan landasan atau alasan penambahan kuota BBM.
Sementara itu Wakil Ketua Hiswanamigas Provinsi Papua Barat Daya, Maximus Air mengatakan, pengusaha minyak yang tergabung dalam Hiswanamigas bekerja sesuai SOP dan kalau ada yang melanggar perjanjian kerja sama maka tentunya ada sanksi yang akan diberikan.
Ia mengakui penurunan kuota BBM secara nasional juga dialami SPBU-SPBU di Papua Barat Daya. “Kita di SPBU, misalnya saya di Maybrat yang tadinya 7 tangki berkurang jadi 3-4 tangki, sudah dikurangi, solar 2 tangki pertalite 1. Penurunan ini secara nasional merata yang dialami semua teman-teman pelaku usaha,”ujar Maximus Air.
Terkait dengan penurunan kuota BBM ini, Maximus Air mengatakan pihaknya berkoordinasi dengan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan untuk meminta kepada BPH Migas agar kembalikan kuota BBM di Papua Barat Daya guna memenuhui kebutuhan masyarakat.
“Selama kami kolaborasi dengan Pertamina dan Pemerintah Daerah,ada langkah-langkah yang kami lakukan sehingga yang tadinya di Kota Sorong antrian panjang sudah berkurang,”ujarnya.
Mengatasi persoalan BBM, Maximus Air yang juga mantan anggota DPRD Maybrat berharap untuk secepatnya membentuk Tim Pengawas. “Kami juga tentunya punya tugas untuk menertibkan anggota kami di bidang usahanya masing-masing baik di SPBU, minyak tanah dan elpiji sehingga kita bisa menertibkan tatacara penyaluran agar tepat sasaran kepada masyarakat,”tandas Maximus Air. (min)
