Amankan Papua Barat Daya, Wakapolda PBD Tegaskan Butuh Kolaborasi
SORONG– Pasca gangguan keamanan seperti yang pernah terjadi di Kabupaten Maybrat dan Kabupaten Tambrauw Provinsi Papua Barat Daya, Wakapolda Papua Barat Daya Brigjen Pol Semmy R. Thabaa, SE menegakan penambahan personel dilakukan jika gangguan keamanan eskalasi meningkat. Jika situasi kondusif pengamanan dilakukan seperti biasnya (pengamanan rutin).
“Menambah pasukan itu salah satu cara bertindak yang kita lakukan setelah apabila eskalasinya meningkat,, ada perubahan situasi, menuntut bahwa harus ada penambahan personel. Selama nanti upaya-upaya persuasif yang dilakukan, deteksi dini, peringatan-peringatan dini, yang dilakukan di lingkungan Kamtibmas di situ bisa kita kendalikan, tidak perlu ada penambahan personel. Jadi kita menyikapi itu dengan tugas-tugas kepolisian, tugas rutin. Kalau dia perlu kita tingkatkan, ada namanya kegiatan rutin yang ditingkatkan,”jelas Wakapolda kepada media disela acara peringatan Hari Bhayangkara ke- 80 di Alun-Alun Aimas Kabupaten Sorong, Rabu, 1 Juli 2026.
Ditegaskan oleh Wakapolda bahwa dalam melaksanakan pengamanan, Polri tidak bisa kerja sendiri, melainkan butuh kolaborasi dengan berbagai stakeholder, perangkat desa, toko desa, dan masyarakat, pemerintah daerah hingga perangkat pemerintah di desa, kampung, hingga kecamatan.
“Kemudian nanti kita bangun komunikasi dengan teman-teman TNI yang ada di sana, lintas sectoral untuk kemudian bagaimana kita berupaya maksimal untuk menjaga, merawat situasi Kambtibmas yang tetap aman dan kondusif,”tandas Wakapolda.
Sesuai dengan tema peringatan Hari Bhayangkara ke-80, bahwa 80 tahun mengabdi, 80 Polri untuk masyarakat itu, adalah bagaimana anggota Polri menerjemahkan itu dalam tugas pokoknya.
Anggotq Polda Papua Barat Daya tidak saja sebagai aparat penegak hukum, tetapi juga sebagai pelindung, pengayam, dan pelayan masyarakat.
Polri kata Wakapolda harus memberikan pelayanan-pelayanan terbaik untuk mendapatkan legitimasi publik sehingga ekspetasi masyarakat bagaimana kehadiran polisi itu bisa benar-benar dirasakan dengan terwujudnya situasi Kambtibmas yang kondusifi itu nyata.
“Jadi tidak secara slogan atau cuma di mulut saja kalau Bapak Presiden kita bilang omon-omon saja, tidak omon-omon saja, tapi kalau ada demo kita turun di situ, berdiri di situ dengan masyarakat, jangan dari belakang kita teriak-teriak di belakang atau orang di belakang. Nah ini salah satu contoh yang kemudian ke depan saya pikir dengan dinamika situasi tidak usah di Maybrat dan Tambrauw, di Kota Sorong sampai Aimas itu kita tahu sendiri fenomena dalam masyarakat yang terjadi, ada kecelakaan, ada apapun, ujung-ujungnya palang jalan, demo, bakar ban, dan lain-lain,”ujar Wakapolda.
Sementara itu Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, S.Sos mengatakan Pemprov Papua Barat Daya selalu siap berkolaborasi dengan Polri.
“Karena polisi itu dia ada sampai di kampung. Polsek dan juga ada di kampung. Koordinasi itu kita lakukan, kita tetap memberikan dukungan. Polisi tidak bisa jalan sendiri. Dalma berbagai aktivitas yang dilakukan di lapangan itu tetap mendapatkan dukungan dari pemerintah. Dukungan itu adalah dukungan moril, juga dalam bentuk dukungan dengan operasional. Itu juga tetap kita berikan perhatian,”ujar Elisa Kambu.’
Dalam dukungannya kepada Polda Papua Barat Daya yang belum memiliki kantor permanen, Gubernur Elisa Kambu mengatakan, pihaknya berkewajiban membantu menyediakan tanah. Dan menurutnya, hal itu adalah bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah.
“Itu juga dilakukan oleh para bupati dan itu selama ini berjalan begitu. Polisi tidak bisa jalan sendiri tanpa dengan para kepala daerah,”tandas Elisa Kambu. (min)
