SORONG- Setelah dievakuasi dari Kabupaten Maybrat, tiga warga sipil yang jadi korban penembakan telah tiba di IGD RS Sele Be Solu Kota Sorong untuk menjalani perawatan medis, Jumat (14/8/2026).
Insiden penembakan terjadi di Kampung Ainod, Distrik Aifat, Kabupaten Maybrat, Papua Barat Daya, pada Kamis (13/8/2026) sekitar pukul 18.00 WIT.
Ketiga korban masing-masing dua perempuan dan satu laki-laki, yakni Silvester Asem, Selfiana Sory, dan Anike Fatie.
Menurut keterangan keluarga korban sekaligus Tokoh Masyarakat Aifat, Zakeus Momau, peristiwa penembakan terjadi di rumah korban pada Kamis sore (13/8/2026).
Zakeus mengutuk keras kejadian tersebut dan meminta Presiden Prabowo Subianto segera mengungkap identitas serta pihak yang bertanggung jawab atas penembakan tersebut.
“Kami kasih waktu sampai hari Sabtu untuk mengungkap pelakunya dari mana, sehingga proses Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2026 bisa berjalan dengan baik,” ujarnya.
Zakeus juga menduga penembakan dilakukan oleh oknum aparat yang masuk ke dalam rumah korban. Namun, dugaan tersebut perlu dibuktikan melalui penyelidikan yang objektif dan transparan.
“Jangan jadikan tempat ini sebagai sumber konflik untuk mendapatkan sesuatu. Saya bertanggung jawab atas kata-kata saya, karena wilayah ini terlantar,” tegasnya.
Sementara itu, Anggota DPR Papua Barat Daya, Wilem Asem, meminta peristiwa tersebut segera diusut secara transparan untuk memastikan kronologi kejadian dan pihak yang bertanggung jawab. Pernyataan tersebut disampaikan Wilem pada Jumat (14/8/2026).
Sebagai bentuk kekecewaan terhadap negara yang dinilainya belum mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat, Wilem melakukan aksi simbolis dengan membuka bajunya di hadapan publik.
Ia mengatakan tindakan tersebut merupakan bentuk protes sekaligus ungkapan rasa malu sebagai seorang wakil rakyat ketika masyarakat yang diwakilinya menjadi korban.
“Hari ini saya membuka baju karena kecewa terhadap negara yang tidak melindungi rakyat. Saya sangat malu sebagai anak kampung sendiri karena rakyat saya ditembak tanpa kesalahan,” ujar Wilem.
Wilem menyampaikan, masyarakat di wilayah tersebut merupakan masyarakat kecil yang selama ini menjalani kehidupan dengan berkebun dan berburu untuk memenuhi kebutuhan hidup. Menurutnya, masyarakat tidak seharusnya menjadi korban dalam pelaksanaan operasi keamanan.
Ia juga mempertanyakan penggunaan senjata oleh aparat yang menurutnya dibeli menggunakan uang rakyat, tetapi kemudian digunakan dalam tindakan yang berdampak terhadap masyarakat.
“Senjata itu dibeli dengan uang rakyat, lalu rakyat ditindas. Kira-kira kesalahan masyarakat kami itu ada di mana?” tegasnya.
Menurut Wilem, keberadaan anggota DPR, MRP, bupati maupun gubernur tidak memiliki arti apabila masyarakat yang mereka wakili tidak mendapatkan perlindungan. Ia menilai jabatan politik dan pemerintahan pada dasarnya ada karena adanya rakyat.
“Tidak ada artinya kalau kita jadi DPR, jadi anggota MRP, jadi bupati, jadi gubernur, tetapi rakyat kita ditindas. Percuma kalau rakyat tidak dihargai,” katanya.
Wilem secara khusus mendesak Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi keberadaan pasukan keamanan di Papua serta menarik Satgas Petik Bintang dan pasukan TNI-Polri nonorganik, khususnya dari Kabupaten Maybrat.
Menurutnya, kehadiran aparat seharusnya memberikan rasa aman kepada masyarakat, bukan menimbulkan keresahan.
“Presiden Prabowo, segera tarik pasukan dari seluruh Tanah Papua, lebih khusus pasukan yang ditugaskan di Kabupaten Maybrat. Kami tidak membutuhkan kehadiran pasukan yang membuat masyarakat resah,” tegasnya.
Wilem meminta seluruh unsur Forkopimda Papua Barat Daya dan Kabupaten Maybrat, pemerintah daerah, serta institusi keamanan melakukan investigasi secara terbuka terhadap insiden yang menimpa Silvester Asem, Selfiana Sory, dan Anike Fatie.
Ia meminta setiap dugaan keterlibatan aparat dibuktikan melalui penyelidikan yang objektif dan transparan.
Wilem juga meminta agar masyarakat sipil tidak dijadikan korban atau imbas dalam operasi pengejaran kelompok bersenjata. Menurutnya, aparat harus dapat membedakan masyarakat sipil dengan pihak yang menjadi sasaran operasi keamanan.
“Silakan mencari TPN-OPM jika memang menjadi tugas aparat, tetapi jangan masyarakat sipil dijadikan imbas. Mereka bukan binatang. Mereka manusia, mereka rakyat kecil,” ujarnya.
Ia meminta Presiden, Panglima TNI, Menteri Pertahanan, Kapolri, Kapolda, Pangdam, Danrem, Gubernur Papua Barat Daya, MRP Papua Barat Daya, DPR Papua Barat Daya, serta seluruh Forkopimda segera mengambil langkah konkret untuk mencegah kejadian serupa kembali terjadi.
“Cukup sudah. Kami punya batas kesabaran. Tidak ada arti menjadi DPR, bupati, gubernur, wali kota atau MRP kalau rakyat kami tetap ditindas,” pungkas Wilem.
Wilem menegaskan, penyelesaian insiden tersebut harus dilakukan secara transparan berdasarkan fakta dan hukum. Ia berharap negara hadir memberikan perlindungan kepada masyarakat Maybrat serta memastikan warga dapat kembali menjalankan aktivitas sehari-hari, seperti berkebun dan berburu, dengan aman. (**/min)
