SORONG –Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Sorong, Yakob Kareth menegaskan akan menindak tegas aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Kota Sorong bilamana terlibat politik praktis. Sekda Kota Yakob Kareth mengatakan, sanksi terberat adalah diberhentikan dari ASN.
“Untuk memberhentikan ASN yang terbukti melanggar aturan netralitas, kami akan mengajukan usulan pemberhentian secara berjenjang hingga ke pusat, mengingat statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tercatat secara nasional,” jelas Sekda Kota Sorong, Yakob Kareth usai mengikuti acara Sosialisasi Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Tahun 2024 di Aston Hotel, Rabu (14/8).
Suasana sosialisasi netralitas ASN oleh Bawaslu Kota Sorong (Rin/SuaraSorong)
Yakob mengaku selain pemberhentian ada juga sanksi berupa teguran lisan. Oleh sebab itu, Dia berharap ASN harus bersikap netral dalam politik. Artinya, ASN tidak boleh berpihak pada partai politik atau calon tertentu.
Ketua Bawaslu Kota Sorong, Nirma Tindoy menegaskan bahwa pengawasan terhadap netralitas ASN, TNI, dan Polri merupakan salah satu fokus pengawasan Bawaslu. Hal ini didasarkan pada amanat UU Pemilu Pasal 93 ayat (f).
“Kegiatan sosialisasi ini tidak hanya berhenti hari ini, tetapi akan terus berlanjut. Apabila kami menemukan pelanggaran netralitas di lapangan, kami akan segera melakukan tindakan teguran,” bebernya.
Sementara itu Ketua Panitia, Muhammad Saiku menambahkan tujuan kegiatan tersebut adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada seluruh ASN mengenai tugas, fungsi, dan tanggung jawab mereka sebagai abdi negara. Harapannya, ASN dapat memberikan pelayanan publik yang optimal dan berkeadilan.
“Pelaksanaan pemilihan di 2024, bagaimana fungsi tugas asesmen menempatkan pada posisi yang tepat sebagaimana sebab di sana adalah larangan dan himbauan yang memang harus ditaati bersama,” pungkasnya. (rin)
