GENAP satu tahun kepemimpinan Gubernur Elisa Kambu dan Wakil Gubernur Ahmad Nasarau di Provinsi Papua Barat Daya (PBD) pada 20 Februari 2026.
Momen ini bukan hanya refleksi, melainkan panggilan untuk memperkuat komitmen pembangunan di tengah realitas kebijakan efisiensi fiskal nasional. Pasangan Kambu-Nasarau, yang mengemban amanah besar dari masyarakat, kini dituntut untuk menunjukkan adaptabilitas dan strategi konkret dalam menjawab harapan akan perubahan dan kesejahteraan.
Yanto Ijie, ST, Ketua Umum Forum Pengawal Perjuanagan Rakyat (Fopera), menegaskan bahwa janji kampanye seperti sekolah gratis, insentif bagi tenaga pendidik dan kesehatan, serta gaji aparat kampung yang setara UMR dan pembangunan Konektifitas adalah cerminan kerinduan masyarakat akan peningkatan kualitas hidup.
Namun, ia juga memahami bahwa realisasi janji-janji tersebut membutuhkan navigasi cerdas di tengah badai fiskal.
Masyarakat Papua Barat Daya menaruh ekspektasi tinggi terhadap Kambu-Nasarau, pasangan yang menjanjikan “mimpi surga” melalui program-program seperti sekolah gratis, insentif guru, perawat, dan dokter, serta gaji aparat kampung yang setara Upah Minimum Regional (UMR) Provinsi setiap bulan, serta konektivitas yang lebih baik.
Janji-janji ini, yang disampaikan memantik semangat perubahan di tengah masyarakat yang mendambakan perbaikan.
Namun, realita di lapangan seringkali jauh panggang dari api. Kondisi efisiensi anggaran, atau yang lebih tepat disebut “cekikan fiskal,” telah menjadi kambing hitam atas belum terealisasinya janji-janji tersebut.
Bukan hanya itu, isu lemahnya tata kelola juga santer terdengar, menambah daftar panjang tantangan yang harus dihadapi. Akibatnya, ekspektasi rakyat yang menggunung kini berpotensi berubah menjadi kekecewaan mendalam.
“Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya di bawah kepemimpinan Kambu-Nasarau memiliki kesempatan emas untuk membuktikan kemampuannya. Di satu sisi, mereka harus menjaga kepercayaan publik. Di sisi lain, mereka harus mampu merumuskan strategi inovatif dalam menghadapi pembatasan anggaran akibat kebijakan nasional,” ujar Yanto Ijie.
“Ini bukan lagi hanya tentang wacana, tetapi tentang eksekusi yang terukur dan berdampak,”imbuhnya.
Mempertegas Solusi Konkret dan Proyeksi Harapan
Kebijakan efisiensi fiskal, yang membatasi belanja daerah, memang menjadi hambatan signifikan bagi provinsi baru seperti Papua Barat Daya. Namun, Yanto Ijie menekankan bahwa ini adalah momentum untuk menciptakan terobosan, bukan menyerah pada keadaan. Solusi yang diusulkan Fopera tidak hanya adaptif, tetapi juga visioner, dengan harapan kuat untuk masa depan Papua Barat Daya:
1. Revisi Prioritas yang Berani dan Terukur: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya harus berani mengevaluasi kembali setiap janji kampanye dengan pandangan realistis. Prioritaskan program-program dengan dampak sosial-ekonomi tertinggi.
2.Transparansi Anggaran sebagai Pilar Kepercayaan: Keterbukaan data anggaran yang mudah diakses dan dipahami publik akan menjadi fondasi kepercayaan. Lebih dari itu, pemerintah harus secara aktif mencari sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru melalui optimalisasi potensi lokal yang melimpah, seperti pengembangan ekowisata, hilirisasi produk perikanan dan pertanian, serta menarik investasi yang berkelanjutan dan saling menguntungkan.
3. Memperkuat Tata Kelola untuk Efisiensi Maksimal: Tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel adalah keharusan. Audit internal dan eksternal harus menjadi rutinitas dengan hasil yang dipublikasikan secara transparan.
Pengawasan yang ketat terhadap setiap rupiah anggaran harus ditingkatkan untuk mencegah pemborosan dan praktik korupsi. Peningkatan kompetensi ASN dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan proyek akan memastikan setiap program berjalan efektif dan efisien.
4. Komunikasi Publik yang Membangun Harapan dan Keterlibatan: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya harus proaktif dalam berkomunikasi dengan masyarakat.
Jelaskan tantangan fiskal secara jujur, sampaikan langkah-langkah konkret yang diambil, dan ajak masyarakat untuk turut serta dalam solusi. Forum dialog yang konstruktif akan memperkuat pemahaman bersama dan menumbuhkan rasa kepemilikan terhadap pembangunan provinsi.
5. Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal: PBD memiliki kekayaan alam dan budaya yang tak ternilai. Pembangunan harus diarahkan pada sektor-sektor yang memanfaatkan potensi ini secara berkelanjutan, dengan tetap menghormati kearifan lokal dan memberdayakan masyarakat adat.
Infrastruktur harus dibangun secara selektif, mendukung sektor produktif, dan meningkatkan konektivitas yang efisien.
Mewujudkan Papua Barat Daya yang Lebih Baik
Satu tahun adalah waktu yang esensial untuk meletakkan fondasi. Kepemimpinan Kambu-Nasarau kini memiliki kesempatan untuk menunjukkan kepemimpinan yang adaptif, strategis, dan berorientasi pada hasil.
Dengan keberanian untuk mengambil keputusan sulit, keterbukaan terhadap inovasi, dan komitmen teguh pada tata kelola yang baik, harapan akan Papua Barat Daya yang lebih adil, sejahtera, dan mandiri bukanlah sekadar mimpi, melainkan target yang dapat dicapai.
“Ini adalah panggilan bagi seluruh elemen di Papua Barat Daya – pemerintah, masyarakat, akademisi, dan sektor swasta – untuk bersatu. Kolaborasi yang kuat akan menjadi kunci utama dalam membangun masa depan yang gemilang bagi provinsi ini,” tegas Yanto Ijie, ST dengan nada optimis.
“Fopera akan terus mengawal dan memberikan masukan konstruktif demi tercapainya cita-cita pembangunan di Papua Barat Daya,”pungkasnya. (**/min)
