SORONG– Tampil sebagai keynot speaker pada Seminar Nasional bertajuk Membangun Indonesia Dari Timur yang digelar DPP Gerakan Kristiani Rakyat Indonesia (GEKIRA) Partai Gerindra di Ballroom Vega Hotel Kota Sorong, Papua Barat Daya, Jumat (16/1/2026), Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo yang tak lain adik kandung Presiden RI Prabowo Subianto, bicara blak-blakan tentang banyak hal termasuk tentang tuntutan keadilan dan kucuran dana Otsus.
Ditegaskan oleh Hashim Djojohadikusumo bahwa tuntutan keadilan bukan hanya ada di Papua, melainkan di Pulau Jawa juga ada, di Jakarta juga ada.
“Dan kalau orang Papua menuntut keterwakilan, perhatian, saya mau sampaikan juga kepada para hadirin, terutama dari asli Papua, bahwa saya sering ke Kalimantan, dan di situ saya dengar rakyat Dayak juga minta perhatian. rakyat Dayak juga minta perhatian,”ujar Hashim yang juga Ketua Dewan Pembina DPP GEKIRA Partai Gerindra.
Dibandingkan dengan daerah lain, Hashim mengatakan, Papua masih ada beberapa perwakilan yang jadi menteri di Kabinet Prabowo, tapi sampai saat ini orag Dayak tidak pernah ada yang jadi menteri, demikian pula dari Toraja juga belum ada yang jadi menteri.
Karena adanya tuntutan, jeritan yang menuntut keadilan sosial maka Prabowo Subianto berjuang menjadi Presiden ke 8 dan akhirnya jadi. Berbagai program yang dilaksanakan itu untuk menjawab adanya tuntutan keadilan.
“Bahwa di dalam darah Prabowo, genetik Prabowo, genetik saya mengalir beberapa suku dan beberapa ras. Prabowo adalah bukti ras, bukti suku, ibunya dari Indonesia bagian Timur, dari Minahasa. Dimana orang Minahasa juga menuntut keadilan,”tandasnya.
Karena adanya tuntutan keadilan lanjut Hashim, terjadi pemberontakan. “Sebelum ada OPM ada Permesta, sebelum ada OPM ada PRRI, pada intinya menuntut keadilan untuk daerah. PRRI, Permesta tidak pernah minta pisah dari politik Indonesia melainkan tujuannya reformasi pemerintah dan salah satu tujuannya adalah otonomi daerah,”ucapnya.
Dari adanya tuntutan keadilan, Hashim secara blak-blakan mengatakan sejak adanya Undang-Undang Otonomi Khusus 20 tahun lamanya, semestinya dinikmati oleh rakyat Papua terlebih pemerintah telah mengucurkan dana yang begitu besar untuk rakyat di Papua.
“Bahwa sejak 20 tahun dana dari pemerintah pusat yang dikirim ke Papua sudah lebih dari 200 triliun rupiah. Ini angka, perkapita lebih besar yang dikirim ke Pulau Jawa. Rakyat Papua dapat lebih besar dari rakyat di Jawa, itu betul, itu fakta,”ungkapnya.
Dikatakan, bahwa kita semua harus secara jujur kembali perlu menganalisa dana Rp 200 tiliun sudah dikucurkan tapi kenapa rakyat di Papua masih banyak yang belum sejahtera. “Coba dipikirkan,”tandasnya.
Dikatakan, dana Otsus yang telah bergulir 20 tahun lebih harus transparan dalam penggunaanya. Tanpa menuduh siapa oknum kepala daerah yang menyelewengkan dan Otsus, Hasyim pun secara blak-blakan mengatakan sering ketemu oknum-oknum gubernur terdahulu di hotel paling mewah di Jakarta.
“Tinggal dimana? Tinggal di Presidential Suite yang paling mahal di Jakarta. Dan yang tinggal disitu siapa?, Gubernur-Gubernur dari Papua beserta stafnya. Saya diam, menteri-menteri dari cabinet manapun dari sekarang sampai dulu tidak pernah tinggal di Presidential Suite. Tidak berani tinggal di Presidential Suite,”ujar Hashim Djojohadikusumo.
Saat menyampaikan aspirasi di penghujung kegiatan Seminar Nasional, Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu menyanggah pernyataan Hashim hingga keduanya sempat berbalas pantun.
Gubernur Elisa Kambu mengatakan, membangun di Papua tidak bisa disamakan dengan membangun infrastruktur di Jawa.
“Kita bangun jalan satu meter di sini itu 5 juta belum cukup karena rawa, tebing harus kita belah,”ujar Elisa Kambu, karena itu untuk membangun di Papua tentunya butuh dana yang jauh lebih besar.
Hashim kemudian mengatakan, untuk dana Otsus yang sudah dikucurkan Rp 200 triliun, tidak pernah ada audit.
“Pemerintah pusat tidak tahu uang itu dipakai untuk apa, ini jujur. Ini keluhan dari Presiden SBY, Jokowi dan Prabowo. Karena pimpinan-pimpinan daerah menolak audit terhadap 200 triliun itu. Saya tidak bilang bapak, tapi para pendahlu bapak itu banyak yang menolak diaudit, pemerintah pusat tidak tahu uang itu kemana, jujur. Saya dengar sendiri dari pimpinan negara,”ujarnya.
Hasyh
Hashim pun berharap kepada Gubernur PBD Elisa Kambu untuk menyampaikan kepada kepala daerah lainnya dimana pemerintah pusat minta agar dalam penggunaan dana transparan seperti daerah-daerah lainnya.
“Kita jujur saja ya pak, pemerintah pusat sampai sekarang tidak tahu dana itu dipakai untuk apa, dipakai untuk jalan, jembatan, pemerintah pusat tidak tahu,”tandas Hashim.
Menanggapi pernyataan Hashim Djojohadikusumo, Gubernur Elisa Kambu mengatakan, dirinya yang mantan Bupati Asmat 2 periode, juga pernah menjabat Sekda dan Inspektur dimana dirinya dan para kepala daerah lainya bekerja ada aturan
“Tiap tahun kita diaudit oleh BPK, jadi saya pikir tidak semua daerah digeneralisir seperti itu. Ya kalau memang ada masalah, kepala daerah bersangkutan harus jelas, atau daerah ini saja, jangan Papua secara keseluruhan. Ini juga jadi masalah, karena spirit kita sama-sama ingin negeri yang kita cintai ini kita rawat sama-sama, kita maju sama-sama. Jadi tidak bisa digeneralisir , tidak semua daerah melakukan hal seperti itu,”ujar Elisa Kambu.
Ia kemudian mengatakan bahwa “kita kan diaudit setiap tahun. BPK yang audit, kalau BPK tidak benar berarti BPK yang salah,”ujar Elisa Kambu yang disahut peserta seminar “betuul,”.
Kepada Hashim, Gubernur PBD, Elisa Kambu menyampaikan 4 point aspirasi. Salah satunya minta kepada pemerintah pusat untuk mengembalikan 3 pulau di Raja Ampat yang dicaplok Provinsi Maluku Utara. Rangkaian acara Seminar Nasional diakhiri dengan penyerahan sertifikat kepada para narasumber dan moderator.
Seperti diketahui dengan mengusung tema “Membangun Indonesia Dari Timur” dan Sub Tema “Strategi Percepatan Program Prioritas Presiden Untuk Menyongsong Indonesia Emas 2045”, Ketua Umum yang diwakili Sekjen DPP GEKIRA (Gerakan Kristiani Indondonesia Raya) Jeremias Dun membuka Seminar Nasional di Ballroom Antar9es Vega Prime Hotel, Kota Sorong, Papua Barat Daya, pada Jumat pagi (17/1/2026).
Pembukaan Seminar Nasional yang ditandai dengan penabuhan tifa dihadiri Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu yang sekaligus sebagai Ketua Panitia, Ketua DPD Gerindra PBD, Oktasari Sabil, dan Ketua TP PKK Ny Orpa Susana Kambu, Kapolda Papua Barat, Brigjen Pol Gatot Haribowo, Ketua DPR PBD, Ortis Sagrim, Bupati Manokwari, Hermus Indou, Bupati Fakfak, Samaun Dahlan, Wakil Wali Kota Sorong, H. Ansar Karim, anggota BP3OKP, Otto Ihalauw dan sejumlah pejabat dan tamu undangan lainnya.
Dengan dipandu MC Yuda Wibawa dan moderator, Celsi, seminar nasional diawali dengan tampilnya narasumber Arsyad dari Kementerian PU yang diantaranya menjelaskan tentang pembangunan infrastruktur PU 2025-2929.
Dalam pembangunan infrastruktur PU disebutkan.ada 5 yang jadi perhatian yakni sistem pertahanan dan swasembada pangan, energi dan air. Pengembangan infrastruktur dan lapangan kerja berkualitas, penguatan pembangunan SDM, pemerataan ekonomi dan pembangunan dari desa serta kehidupan harmonis dengan lingkungan dan budaya.
Seminar dilanjutkan dengan narasumber kedua, Fary Djemy Francis, Deputi Bidang Investasi dan Pengusahaan BP Batam. Kepada peserta seminar, Fary Djemy Francis mengatakan 3 hal yang jadi kunci memajukan ekonomi daerah yakni kepastian, kecepatan dan kepercayaan.
Ia mengatakan, dari luas wilayah, Batam tidak luas bahkan jauh dari luas wilayah di Papua namun perekonomian maju pesat, hal itu karena pemerintah setempat komitmen dalam menerapkan “Segitiga Investasi Berkelanjutan”.
Pada sesi tanya jawab, suasana berlangsung seru dan penuh dinanika dimana peserta seminar khususnya para pejabat daerah menyampaikan sejumlah persoalan diantaranya terkait efisiensi anggaran.
Usai Seminar Nasional dilanjutkan dengan Perayaan Natal Nasional Partai Gerindra yang digelar di ACC Aimas, Sabtu (17/1/2026) pukul 09.00 Wit. Terkait degan hajatan Partai Gerindra di provinsi ke 38 ini, puluhan pengurus DPP Gerindra hadir di Kota Sorong mendampingi Hashim Djojohadikusumo.
Turut hadir Menteri HAM, Natalius Pigai yang diminta Hashim agar sering-sering berkunjung ke Papua. (min)
