SORONG– Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (HIPKA) Ir H. Kamarussamad, P.hD melantik pengurus HIPKA Papua Barat Daya yang dipimpin Nasir Silehu, ST, Senin (2/2/2026) di Hotel Aston Kota Sorong, Papua Barat Daya.
Pelantikan ini menjadi momentum penting bagi HIPKA Papua Barat Daya untuk mengambil peran aktif dalam pembangunan ekonomi daerah, khususnya dalam pembinaan dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Ketua BPW HIPKA PBD, Nasir Silehu mengatakan pemerintah bersama perbankan, termasuk BNI, telah memiliki berbagai program pengembangan UMKM yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.
Terlebih di tengah kondisi krisis ekonomi, UMKM terbukti menjadi sektor yang paling mampu bertahan dan tetap menyerap tenaga kerja, sementara usaha menengah lainnya masih berupaya untuk tetap eksis.
HIPKA Papua Barat Daya pun hadir untuk mengambil bagian dalam upaya tersebut. Meski perannya masih terbatas, HIPKA menegaskan komitmennya untuk terlibat aktif dalam pengembangan UMKM.
Namun demikian, upaya ini tidak dapat dilakukan sendiri dan membutuhkan dukungan serta kolaborasi dari berbagai pihak.
“Kader-kader HMI tidak perlu diragukan mental dan daya juangnya. Mereka terbiasa hidup sederhana, pernah merasakan kesulitan, dan banyak di antaranya adalah mantan aktivis. Ini menjadi modal kuat untuk bangkit dan berkontribusi dalam pembangunan ekonomi,”ujarnya.
HIPKA juga mengajak seluruh pemangku kepentingan, khususnya industri keuangan seperti BTN, perbankan lainnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Bank Indonesia, untuk turun langsung ke lapangan bersama-sama mendorong produk dan program yang menyentuh kebutuhan masyarakat.
“Kondisi Indonesia saat ini membutuhkan kerja sama, kolaborasi, dan sinergi dari semua pihak untuk meningkatkan kemakmuran, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat,”lanjutnya.
Selain itu, HIPKA Papua Barat Daya membuka ruang sinergi dengan pemerintah daerah dan pemerintah provinsi.
Mengingat keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Papua Barat Daya yang berkisar Rp1,5 triliun dan sebagian besar terserap untuk belanja pegawai, diperlukan inovasi serta kolaborasi lintas sektor guna mengoptimalkan potensi ekonomi yang ada.
HIPKA diharapkan dapat menjadi wadah berkumpulnya para pengusaha dan profesional untuk menyalurkan serta mengimplementasikan ide-ide strategis demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Papua Barat Daya.
Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana, Alfaris Yasir, dalam laporannya menyampaikan bahwa Papua Barat Daya sebagai provinsi ke-38 dan provinsi termuda di Indonesia masih membutuhkan pembangunan menyeluruh di berbagai sektor, terutama sektor ekonomi dan pemberdayaan UMKM.
“Dengan kehadiran HIPKA, kegiatan ini bukan sekadar seremonial, tetapi merupakan bukti komitmen bersama untuk memulai, terlibat, dan berkolaborasi dalam pembangunan ekonomi daerah,”tandasnya. (**/min)
