Hidupnya Dijamin Perusahaan, Masyarakat Kawei Tolak Pencabutan Ijin PT Kawei Sejahtera Mining
SORONG– Pasca pemerintah mencabut ijin 4 perusahaan pertambangan di Raja Ampat, salah satunya adalah PT Kawei Sejahtera Mining (KSM), ratusan karyawan yang akan kehilangan pekerjaan dan masyarakat di sekitar Pulau Kawei Kabupaten Raja Ampat menolak keputusan pemerintah dengan menggelar aksi demo dan memalang Pulau Wayag.

Aksi demo berlangsung Kamis (12/6) saat sejumlah wartawan dari berbagai media datang ke lokasi perusahaan PT KSM. Di depan kantor PT KSM, karyawan dan masyarakat yang sudah berkumpul langsung membentangkan tripleks yang bertuliskan aspirasi mereka. Selanjutnya secara bergantian masyarakat Pulau Kawei dan perwakilan karyawan PT KSM menyampaikan aspirasinya.

Dalam orasinya, masyarakat Kawei, Vony Ayello mengaku sangat kecewa dengan keputusan pemerintah pusat mencabut ijin PT KSM.Dikatakan, sebelum ada PT Kawei, tidak ada yang memperhatikan masyarakat Kawei.
“Sebelum perusahaan tambang ini jalan,kami tidak merasakan sebagai pemilik tanah sendiri, tapi sesudah tambang ini jalan, kami senang, karena kami merasa sudah dijamin oleh PT Kawei Mining sejahtera. Anak- anak kami dijamin bahkan sampai perguruan tinggi,”ujarnya yang disambut dengan teriakan “betuul”.
“Kami dapat bantuan setiap bulan, setiap KK. Suami-suami kami dapat pekerjaan. Kalau tidak ada perusahaan ini anak-anak kami tidak dapat melanjutkan pendidikan karena pekerjaan kami terbatas,”tandasnya. Dari bantuan yang diterima, rekening bunyi bisa terima hingga Rp 20 Juta.
Merasakan langsung manfaat dari kehadiran PT KSK, Vonny Ayello saat menyampaikan aspirasi masyarakat Kaweii, dengan lantang meminta kepada pemerintah agar PT KSM dapat beroperasi kembali.
“Karena kami memperoleh langsung kompensasi adat atas hasil penambangan yang diberikan setiap bulan kepada masing-masing kepala keluarga yang termasuk masyarakat adat suku Kawei,”ujarnya.
Menyampaikan aspirasi masyarakat Pulau Kawei, Vonny Ayello juga mengatakan, tidak ada pencemaran lingkungan akibat penambangan nikel di sekitar Pulau Kawei. Hal ini karena masyarakat kata Vonny Ayello tahu bahwa dalam kegiatan penambangan, PT KSM memiliki kolam penampung limbah (sedimen pond).
Begitu besar manfaat yang diterima masyarakat dari kehadiran PT KSM, maka dalam aspirasinya, “Kami mohon kepada Bapak Menteri ESDM, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Kelautan dan Perikanan serta instansi lembaga, terkait agar PT Kawei Sejahtera Mining dapat beroperasi seperti sebelumnya, karena kami memperoleh manfaat langsung dari kompensasi adat atas hasil penambangan yang diberikan setiap bulan kepada masing-masing kepala keluarga yang termasuk masyarakat adat Pulau Kawei,”ujar Vonny Ayello membacakan aspirasi masyarakat Pulau Kawei.
Selanjutnya, secara bergantian, masyarakat dan karyawan pun maju menyampaikan aspirasinya pasca dicabutnya ijin PT Kawei Sejahtera Mining. Meski dengan muka marah dan penuh kekecewaan, aksi demo di depan Kantor PT KSM berlangsung aman.
Salah satu karyawan PT KSM , Benny mengungkapkan, kehadiran PT KSM sangat membantu masyarakat khususnya anak-anak muda Pulau Kawei mendapatkan pekerjaan.
Sebab meski dengan hanya ijasaah SMA ke bawah bisa bekerja di PT KSM . “Kami masuk dengan modal 2 surat saja,”KTP dan KK.,”ujarnya. “Betuulll;”sahut karyawan dan masyarakat Kawei yang berdiri di belakang secara serentak.
Ia juga mengatakan jumlah karyawan OAP (orang asli Papua) di PT KSM sangat banyak bahkan telah melebihi batas dari ketentuan Otsus.
“Kami minta kepada Bapak Presiden, tolong, besok ratusan karyawan akan pulang bertemu keluarga, istri dan anak-anak, apa yang akan kami sampaikan. KarenamMereka sudah tahu bahwa ijin ini sudah dicabut oleh Bapak Presiden. Saya minta dengan kerendahan hati, bapak tolong kembalikan ijin kami,”ujarnya.
Sementara itu, dalam orasinya, Petrus Burdam mengungkapkan, saat Ia dan anak-anak asli Papua di sekitar Pulau Kawei susah mendapatkan pekerjaan, PT KSM hadir memberikan kemudahan sehingga mereka bisa bekerja.
Selain itu, Ia juga mengatakan bahwa selama inin pariwisata tidak memberikan dampak bagi masyarakat pemilik hak ulayat. Kepada pemerintah, Bupati, Gubernur dan pemerintah pusat, Ia berharap datang ke PT KSM dan melihat kondisi sebenarnya. “Apakah benar seperti isu hoak, terumbu karang kami hancur, laut kami merah?, tidak ada, tidak ada,”ujarnya.
“Kami minta Bapak datang kemari lihat, mediasi dengan mereka ,pemilik hak ulayat adat. Kalian merasa rugi ada perusahaan atau tidak?,”tanyanya kepada masyarakat dan dijawab “tidakk”.
Sementara itu, atas nama anak adat Kampung Salio, Oto Ruben Dimalauw menilai Keputusan pemerintah mencabjut ijin perusahaan tambang PT KSM dilakukan sepihak. “Cabut ijin jangan sepihak, jangan sepihak. Kalau mau tutup, tutup semua. Kenapa PT Gag Nikel tidak ditutup,” tandasnya.
Mewakili ibu rumah tangga, salah satu masyarakat Pulau Kawei yang maju menyampaikan aspirasinya mengaku sejak PT Kawei Sejahtera Mining hadir, masyarakat hidup sejahtera.
“Kami minta supaya tambang harus dibuka. Kareana dulu sebelum ada tambang, kami punya anak-anak tidak melanjutkan pendidikan, dan juga kami punya orang-orang sakit tidak pernah diperhatikan oleh pariwisata. Kami masyarakat Suku Kawei merasa kesal dan kecewa,”ujarnya.
Ia juga mengatakan sejak adanya perusahaan tambang PT KSM, sebagai ibu rumah tangga, bendahara rumah tangga, Ia mengaku punya kantong tebal. Sebab setiap bulan masuk ke rekening bantuan dari PT KSM yang dipakai mencukupi kebutuhan keluarga.
“Kami hidup sejahtera , dulu kami hidup dengan keterbatasan. Dengan adanya perusahaan tambang ini, kami hidup sejahtera. Apakah bapak ibu pariwisata bisa mensejahtetarakan kami, masyarakat Kawei,”ujarnya dengan suara lantang. (min)