SORONG– Kepala Dinas (Kadis) Pendidikan Kota Sorong, Arby William Mamangsa, S.Pd mengakui, adanya program sekolah gratis membuat pendaftaran murid baru di sekolah-sekolah negeri membludak.
Hal ini dikatakan Kadis Pendidikan usai memantau penerimaan murid baru yang secara serentak dimulai hari ini, Senin (16/6/2025) di semua tingkatan mulai dari TK hingga SMA dan SMK.
“Hari ini kita melakukan monitoring, pada sekolah-sekolah yang secara serentak mulai dari TK, SD, SLTP hingga SMA melakukan pendaftaran penerimaan murid baru. Dan secara spesifik, tadi saya di sekolah-sekolah negeri, kita pastikan bahwa tidak ada pungutan dan masyarakat dilayani per wali,”ungkap Kadis Pendidikan Kota Sorong Arby W. Mamangsa kepada media disela Raker Kepala Daerah se- Papua Barat Daya di Vega Prime Hotel, Senin (16/6/2025).
Dalam sistem penerimaan murid baru (SPMB) diakui oleh Kadis Pendidikan bahwa yang namanya dinamika itu selalu ada.
Hal ini karena jumlah sekolah negeri terbatas, sementara setiap tahun ada sekitar 16.000 sampai 17.000 peserta siswa baru, sedangkan daya tampung di sekolah negeri hanya 8.600.
Karena itu lanjut Arby Mamangsa, tidak semua siswa yang mendaftar di sekolah tujuan itu diterima.
“Kita tetap berpedoman pada Permen No 3 tahun 2025, tentang Peraturan Walikota (Perwali) dimana sistem penerimaan ada 4 jalur, yakni jalur domisili, jalur prestasi, afirmasi dan jalur mutasi.
“Sampai hari ini, saya melihat semua normal. Kalapun Ada sekolah-sekolah yang jumlah calon siswanya cukup banyak, saya pikir dengan tahun lalu tidak terlalu beda jauh. Hanya karena antusias masyarakat dengan sekolah gratis, maka semua mau daftar di sekolah negeri,”terang Arbu Mamangsa.
Karena sekolah sekolah negeri tidak bisa menampung semua calon siswa baru, maka ada 158 sekolah swsasta di Kota Sorong yang bisa menjadi sasaran peserta didik baru.
“Secara hirarki, rapat-rapat pertemuan dan sosialisasi perwali nomor 6 itu telah kita lakukan ke pemimpin-pemimpin Yayasan, pengelola sekolah swasta. Sudah 2 kali dan terakhir Jumat kemarin (13/6) kita rapat juga dengan semua pengelola swasta,”tutur Kadis Pendidikan.
Dari hasil rapat dengan ketua-ketua yayasan sebagai pengambil policy, kebijakan di sekolah swasta, dikatakan oleh Kadis Pendidikan Kota Sorong bahwa bantuan pemerintah ke sekolah-sekolah swasta adalah bantuan subsidi berupa pakaian, buku cetak siswa dan subsidi uang pembangunan.
Untuk bantuan subsidi uang pembangunan dari pemerintah Rp 500.000 per siswa. Bagi sekolah yang biaya pembangunannya lebih dari Rp 500.000 per siswa, Kadis Pendidikan mengatakan, sekolah swasta bisa membahasnya dengan orang tua siswa, dalam hal ini komite sekolah.
“Untuk mengurangi beban, pakaian, buku cetak itu dari sekolah. Kan tidak semua item dibiayai pemerintah, makanya untuk sekolah swasta masih bisa memungut biaya komite atau SPP sepanjang itu tidak menyalahi aturan,”ujar Arby Mamangsa.
“Agar jangan ada kesan pungli, harus diatur dengan baik oleh pengelola sekolah swasta. Untuk penerimaan siswa baru, pemerintah subsidi uang pembangunan Rp 500.000 per anak, sedangkan sekolah swasta yang biaya pembangunanya Rp 1 juta kekurangannya itu bisa dipungut dari komite,”ujar Kadis Pendidikan Kota Sorong, Arby Mamangsa.
Dalam pungutan kepada komite itu sepenuhnya diserahkan atas hasil kesepatan bersama. “Tapi jangan sampai menyalahi aturan, jangan sampai pungli maka harus melibatkan pihak-pihak yang terlibat untuk menentukan aturan agar pungutan menjadi legal,”pungkas Arby Mamangsa. (min)
