SORONG – Kabupaten Sorong berusia yang ke-59 pada tanggal 14 Juni 2026. Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) tahun ini mengusung tema “Bersatu dan Melayani untuk Membangun Tanah Malamoi”.
Puncak perayaan tahunan ini dipusatkan di kawasan pemerintahan Aimas. Rangkaian acara inti diawali dengan Upacara Resmi yang digelar secara khidmat di halaman Hotel Aimas, dipimpin langsung oleh Bupati Sorong serta dihadiri oleh unsur Forkopimda.
Ditemui usai upacara, Bupati Sorong Johny Kamuru mengungkapkan rasa sukacita dan syukurnya atas usia baru kabupaten tertua di tanah Malamoi ini.
Menurutnya, usia 59 tahun merupakan sebuah perjalanan yang panjang dan penuh sejarah, termasuk keberhasilan melahirkan Provinsi Papua Barat Daya.
“Harapan artinya tentu kita hari ini bersuka cita, bersyukur kepada Tuhan. Tuhan baik. Kita 59 tahun tentu bukan waktu yang singkat, ini sudah perjalanan panjang. Kabupaten sudah tua, kabupaten ini melahirkan Provinsi Papua Barat Daya ini. Ke depan kita terus membangun daerah ini bersama-sama, berpartisipasi sesuai dengan sumber daya yang ada pada kita,” ujar Johny Kamuru.
Di tengah momentum perayaan ini, Bupati Johny Kamuru tidak menampik adanya keluhan dari masyarakat terkait dinamika pembangunan di dua periode kepemimpinannya yang dinilai sebagian pihak mengalami penurunan.
Secara blak-blakan, ia membeberkan tantangan berat berupa pemangkasan anggaran daerah secara drastis dari pemerintah pusat yang berimbas langsung pada pelayanan publik.
Johny menjelaskan bahwa postur anggaran Kabupaten Sorong yang dulunya mampu mencapai angka Rp1,6 triliun hingga Rp1,7 triliun, kini merosot tajam menjadi sekitar Rp1,2 triliun lebih.
Penurunan ini diperparah dengan anjloknya Dana Bagi Hasil (DBH) Migas yang dialami oleh seluruh pemerintah daerah, termasuk Kabupaten Sorong.
“Anggaran kita dipangkas loh, dipangkas besar-besar, dipangkas luar biasa. Dulu kita penganggaran besar, kita bisa melayani dan membangun masyarakat. Sekarang ini 1,2 (triliun) lebih. Dan kita parah, susah, masyarakat menderita. DBH Migas semua menurun. Memang keadaan dan kondisi seperti begitu yang kita alami,” katanya.
Ia pun menyadari bahwa keterbatasan ini memicu berbagai reaksi dari masyarakat. “Pasti di kondisi begini, semakin banyak masyarakat yang mungkin marah, sumpah pemerintah, ya sudah. Kalau yang mengerti mungkin mereka paham, tapi kalau tidak mengerti pasti (marah),” katanya.
Meski dihadapkan pada keterbatasan fiskal, Johny menegaskan pemerintah daerah tidak tinggal diam. Terkait penanganan banjir yang kerap dikeluhkan warga, ia menyatakan bahwa upaya penanganan sudah mulai berjalan di beberapa titik krusial secara bertahap.
“Beberapa titik kita sudah memulai. Mudah-mudahan ke depan titik-titik ini akan terurai dengan sendirinya. Ada beberapa titik sudah (dikerjakan), tinggal nanti ke depan,” jelasnya.
Selain infrastruktur, tata kelola keuangan juga menjadi sorotan setelah Kabupaten Sorong menyandang predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK selama tiga tahun berturut-turut akibat dampak efisiensi anggaran. Johny mengakui masih ada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang belum maksimal dan disiplin, namun ia berjanji akan melakukan evaluasi total.
“Pasti kita akan ke depan melakukan perbaikan. Ada beberapa OPD yang memang belum maksimal dan belum disiplin. Tapi nanti kita akan ke depan untuk perbaiki, ada evaluasi,” tegasnya..(min)
