SORONG– Anggota Komisi V DPR RI Dapil Papua Barat Daya Faujia Helga Tampubolon Umlati tak dapat menahan rasa harunya ketika Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan akan memperbaiki semua tidak layak humi di pemukiman kumuh Kelurahan Malawei, Kota Sorong, Papua Barat Daya.
Dari data yang dilaporkan bahwa di Kelurahan Malawei ada 68 rumah tidak layak huni yang perlu mendapat perhatian dari pemerintah. Setelah meninjau langsung rumah kumuh yang berada di pinggir pantai itu, Menteri PKP sangat prihatin melihatnya.
Karena akses jalan berupa jembatan dari kayu saat dilewati sudah nyaris roboh, selain itu rumah kumuh yang dikunjungi Menteri PKP Maruarar Sirait dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian tidak ada WCnya dimana untuk BAB (buang air besar) lewat celah-celah papan belakang rumah dan langsung nyemplung ke laut.
Terkait dengan rumah tidak layak huni, Menteri PKP kepada media mengatakan untuk setiap 42 kabupaten/kota dialokasikan 500 unit rumah tidak layak hini akan dibedah/direnovasi. Khusus di Tanah Papua, pemerintah kata Maruarar Sirat akan merenovasi 21.000 unit rumah tidak layak huni, salah satunya di pemukimam kumuh yang berlokasi di tepi pantai Kelurahan Malawei Kota Sorong.
Mendengar Menteri PKP akan merenovasi semua rumah tidak layak huni di pemukiman kumuh Kelurahan Malawei, anggota Komisi V DPR RI Dapil Papua Barat Daya Faujia Helga Tampubolon Umlati tak dapat menahan rasa harunya, air mata pun meleleh di pipinya.
Dari kejauhan tersorot kamera, Helga tampak melap air matanya dengan tisu putih yang ada di genggam tangannya. Raha haru dirasakan karena baru pertama kalinya pemukiman kumuh di Kelurahan Malawei tersentuh program pemerintah pusat.
Kepada media, Helga mengatakan, dalam program Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman, ditegaskan bahwa sesuai program, sebenarnya kawasan kumuh tidak boleh ada di kota. Sehingga semestinya Kota Sorong itu tanpa kawasan kumuh.
Namun kondisi yang terjadi, bertahun-tahun warga tinggal di kawasan pemukiman.denga. lingkungan kumuh dan rumah tidak layak huni.
Karena itu, sebagai wakil rakyat di DPR RI, Helga Tampubolon Umlati pun tidak tinggal diam. Melalui Komisi V yang salah satunya membidangi perumahan rakyat, istri mantan Bupati Raja Ampat 2 periode ini pun memperjuangkan agar Kementerian PKP menyentuh Papua Barat Daya, melalui program bedah rumah dan penataan pemukuman kumuh.
“Ini yang diajukan kemarin 5-6 bulan yang lalu. Dan yang lolos tahun ini adalah daerah Malawei. Dengan kondisi perumahan yang akan dirubah adalah 44 di luar BSPS,”terangnya.
“Itu akan bergabung bersama-sama, itu di luar 44 karena pemukiman kumuh akan dirombak tempat jalannya diperbaiki, airnya diperbaiki, sanitasi, toilet, semua penerangan jalan akan diperbaiki. Semuanya akan diperbaiki untuk tidak akan terlihat kumuh lagi,”terang Helga Tampubolon Umlati yang ditemui media saat menanti kunjungan Menteri PKP Maruarar Sirait dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian di pemukuman kumuh Kelurahan Malawei belakang Ringo Kota Sorong, Senin (27/4/2026).
Dengan akan dibenahinya pemukiman kumuh di Kelurahan Malawei, Helga berharap kawasan itu menjadi tempat tumbuh yang baik untuk anak-anak yang sedang bertumbuh.
“Kalau tempat yang baik, sehat, pasti menumbuhkan anak-anak yang sehat dan baik pula,”ucapnya.
Menanyakan kapan direalisasikan, legislator dari Partai Demokrat ini mengatakan jika menteri sudah berkunjung itu sudah tanda bahwa aspirasi yang diajukan pasti akan dilaksanakan.
Yang pasti ditegaskan bahwa penataan pemukiman kumuh yang sedang diproses ini bukanlah hasil kerja satu-dua orang. Melainkan merupakan hasil kolaborasi dari pemerintah provinsi, pemerintah kota, RT, RW, masyarakat, DPR RI, dan DPD.
“Itu semua kerjasama kita. Tidak ada yang bisa berkata hanya satu, itu semua kerjasama bersama,”tandasnya. Dan penataan pemukiman kumuh di Kelurahan Malawei diakuinya yang pertama. Kita doakan untuk tahun depan ada lagi dan tahun-tahun depan akan ada lagi.
Terkait dengan data yang diajukan dalam upaya mendapatkan program di pemerintah pusat, Helga Tampubolon dengan suara lirih Ia minta maaf karena ini sangat sensitif dan jadi beban buatnya.
Karena ketika Ia harus memberikan program dari transmigrasi, Kementerian desa untuk BUMDES, dimana satu desa dianggarkan Rp 75 juta, Helga mengaku tidak bisa memasukkan Provinsi Papua Barat Daya.
Hal ini karena data-data yang diajukan belum terkoneksi dengan baik sehingga ditolak oleh sistem yang ada. “Karena, ya mungkin karena kita provinsi baru ya, jadi masih memperbaiki data-data yang ada. Saya berharap pemerintah yang ada, kita sama-sama ayo kita perbaiki data untuk banyak program yang dari pusat yang bisa kita bawa,”ujarnya.
Untuk jajaran pemerintah provinsi, kota dan kabupaten di Papua Barat Daya, diharapkan untuk memperbaiki data yang diajukan karena jika tidak, maka tidak akan pernah bisa isi di dalam sistem . “Dan otomatis saya ditolak,”ujar Helga.
“Sistem bisa kita enter untuk kota ini, untuk kota ini. Tapi di Sorong tidak bisa, untuk jalan pun Sorong tidak masuk. Saya mohon,teman-teman ini pemerintah baru, Jjangan saling menyalahkan. Ayo, pemerintah RT, RW, distrik kita kerjasama, kita perbaiki, kita bangun Papua Barat Daya Lebih hebat lagi,”pungkas Helga Tampubolon Umlati. (min)
