SORONG– Wali Kota Sorong Septinus Lobat, SH, MPA mengakui masalah banjir menjadi sorotan utama dalam pemandangan 5 fraksi DPR Kota Sorong pada Rapat Pleno XIV Paripurna XXII DPR Kota Sorong masa sidang tahun 2025 yang digelar, Jumat (12/9/2025).
Dikatakan oleh Wali Kota Sorong, penanganan banjir menjadi attensi bersama eksekutif dan legislatif. Hal ini tentu demi kenyamanan masyarakat di Kota Sorong.
“Karena banjir setiap saat selalu ada. Anggarannya masih dalam pembahasan. Kita mengambil langkah-langkah sesuai dengan kondisi daerah. Yang menjadi isu-isu utama itu tentunya akan menjadi perhatian lebih, dan penggarannya juga sudah tentu karena itu menjadi skala prioritas.Penanganan banjir, penanganan sampah, sekolah gratis, penataan kota juga jadi prioritas,”terang Wali Kota kepada media di DPR Kota Sorong, Jumat (12/9).
Dalam penanganan banjir, Pemerintah Kota Sorong membangun kanal dengan mulai dari lampur merah Km 10. “Perum Damri sudah mulai kita buka. Lebarnya, 3, 5 meter, kita usahakan sampai ke mall Jupiter itu masih tinggi. Kalau turun dari Kyriad itu tidak pernah turun ke lampu merah. Jadi sedikit-sedikit sudah kita lakukan, mudah-mdahan bisa mengurangi banjir,”ujar Septinus Lobat.
Dalam Rapat Pleno XV Paripurna XXII DPR Kota Sorong Masa Sidang Tahun 2025 dengan agenda penyampaian tanggapan Wali Kota Sorong terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPR Kota Sorong, terhadap Fraksi Golkar, Wali Kota Sorong, Septinus Lobat menegaskan komitmen untuk terus meningkatkan kualitas laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan.
Pemerintah Kota Sorong juga akan memperkuat mekanisme monitoring dan evaluasi agar laporan sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Selain itu, upaya optimalisasi PAD akan dilakukan melalui sistem pelaporan dan pelayanan digital, serta evaluasi perencanaan guna menekan SILPA. Pemerintah berkomitmen memperbaiki pengelolaan aset dengan sistem inventarisasi berbasis teknologi, menindaklanjuti temuan BPK secara konsisten, menjaga sinkronisasi RKPD dan RPJMD 2025–2029, serta meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran sampah dan transparansi pengelolaan utang–piutang daerah.
Menanggapi Fraksi PKS, Wali Kota menyatakan sepakat untuk mengoptimalkan PAD melalui reformasi pajak, retribusi, dan digitalisasi penerimaan. Belanja publik akan diperkuat dengan pendekatan berbasis kinerja sehingga lebih efektif dan efisien.
Pemanfaatan SAL juga akan dilakukan secara terukur, transparan, dan akuntabel. Laporan keuangan disebut telah disusun sesuai Permendagri 77/2020, sementara isu-isu strategis seperti pengelolaan sampah, revitalisasi pasar, pelayanan kesehatan, dan mitigasi banjir akan menjadi perhatian pemerintah.
Sementara itu, terhadap Fraksi Gerakan Indonesia Maju, Wali Kota menyampaikan apresiasi atas sorotan terhadap realisasi anggaran 2024.
Ia menjelaskan bahwa pembahasan lebih detail akan dilakukan pada rapat komisi maupun Banggar. Pemerintah melalui OPD teknis juga akan menyiapkan dokumen perencanaan infrastruktur yang dinilai lebih berdampak langsung bagi masyarakat.
Adapun terhadap Fraksi Amanat Perjuangan Persatuan Bangsa (APPSA), Wali Kota menegaskan bahwa laporan keuangan yang disampaikan telah diperiksa oleh BPK sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah juga akan memperkuat pengawasan PAD melalui sistem digitalisasi, serta memberi perhatian khusus pada sorotan mengenai anggaran banjir, pendidikan, dan kesehatan.
Selain itu, program prioritas sebagaimana disampaikan akan mulai dilaksanakan pada tahun anggaran 2025. (min)
