SORONG– Anggota Komisi VII DPR RI Dapil Papua Barat Daya, Rico Sia, M.Si menegaskan akan all out memperjuangkan aspirasi masyarakat yang menolak perusahaan tambang nikel di Kabupaten Raja Ampat.
Dikatakan oleh Rico Sia, bahwa seperti yang dilaporkan oleh Bupati Raja Ampat Orideko Burdam dalam pertemuan dengan Komisi VII DPR RI di Kota baru-baru ini, bahwa 97 % wilayah di Kabupaten Raja Ampat merupakan wilayah konservasi.
“Ditambah lagi pernyataan bahwa segitiga karang dunia itu adanya di Raja Ampat. Yang berikut terkait dengan Geopark yang sudah diberikan UNESCO untuk Kabupaten Raja Ampat sebagai tempat wisata Bahari dunia,”tandas Rico Sia.
Namun disisi lain , lanjut senator dua periode dari Partai Nasdem ini bahwa pertambangan yang dikatakan akan menambah pendapatan negara dan ijin pun sudah terbit beberapa waktu lalu.
“Dan sekarang apa yang menjadi keresahan masyarakat kunjungan kami di Dapil saya adalah penolakan terhadap tambang-tambang tersebut karena adanya pencemaran atau dampak pencemaran di kemudian hari,”tutur Rico Sia.
Dari perusahaan tambang yang ditolak masyarakat, Rico Sia menjelaskan bahwa dari pembuangan limbah atau tailing tentunya akan dibuang ke dasar laut. Dasar laut sekalipun yang paling dalam, itu ada namanya arus. Arus yang kemudian membawa semua limbah-limbah tadi untuk menutupi biota atau karang-karang yang ada.
“ Dampaknya akan merusak pariwisata atau ekosistem kelautan yang dimiliki oleh dunia, surga yang dimiliki oleh masyarakat Papua Barat Daya, khususnya lagi masyarakat Raja Ampat, dimana mereka menggantungkan hidupnya dari wisata bahari ini juga kehidupannya sebagai nelayan tentunya,”ujar Rico Sia.
Dari kehadiran perusahaan tambang di Raja Ampat, apakah itu yang melakukan eksplorasi dengan ijin dan yang tidak ada ijin, dinilai tetap mengganggu pariwisata dan rumah-rumah yang dibangun oleh kelompok wisatawan yang ada di Raja Ampat, seperti homestay-homestay yang saat ini belum maksimal karena baru selesai dari covid dan tentunya kedepannya akan semakin ramai dan sangat potensi adanya pendapatan yang cukup
“Yang harus kita pertimbangkan adalah apakah kita harus memilih sektor pertambangan ataukan sektor pariwisata. Poinnya pertambangan suatu saat akan habis, tapi yang ada adalah limbah dan kerusakan lingkungan,”tandas Rico Sia.
“Tapi kalau jadi pariwisata , destinasi wisata yang ekslusif, tentunya bisa undang investor-investor yang membangun hotel-hotel kelas bintang bahkan berkelas dunia untuk mendampinhgi para pekerja wisata yang ada di Raja Ampat. Seperti pemilik homestay, dan produk-produk UMKM dan lainnya. Hal ini lebih mendatangkan keuntungan bagi masyarakat, daerah maupun negara,”ulas Rico Sia.
Karenanya, lanjut Rico Si, pikiran kita “mau yang sesaat yang kemudian merusak ataukah kita mau yang berkelanjutan, semua kembali kepada negara”.
Diantara dua pilihan itu,pertambangan yang menghasilkan sesaat lalu kemudian saat tambangnya habis, lalu yang tertinggal adalah limbah dan kerusakan lingkungan.
“Atau kita memilih untuk mengajak investor yang bisa membangun hotel-hotel atau infrastruktur pariwisata yang ekslusif untuk mmendampingi para pelaku, pembisnis pariwisata, seperti contohnya didalamnya ada homestay, UMKM, tentunya sangat berkelanjutan sampai anak cucu,”ujar Rico Sia.
“Sebagai anggota DPR RI yang mewakili Dapil PBD yang punya sumpah jabatan dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat, saya tentunya akan memperjuangkan aspirasi yang menolak pertambangan dan kemudian meminta agar dapat dibuat atau mengundang investor-investor yang berkecimpung di dunia pariwisata, perhotelan , food and beverage, kalau UMKM kita serahkan ke dinas-dinas untuk mendidik para pelaku UMKM yang kemudian akan mensejahterakan masyarakat.”ujar Rico Sia.
Ditegaskan oleh Rico Sia bahwa yang paling penting adalah memperjuangkan kepariwisataan yang tentunya akan terus berkelanjutan dibanding membangun pertambangan yang hanya akan nantinya membuat kerusakan lingkungan dan setelah itu ditinggal pergi begitu saja.
“Oleh karenanya sekali lagi, saya akan memperjuangkan aspirasi masyarakat untuk keberlangsungan kehidupan anak cucu dari masyarakat kita yang tentunya dampaknya juga bagi daerah dan negara karena disitu ada juga pendapatan yang berkelanjutan untuk negara ini,”tandasnya.
Lebih lanjut, Rico Sia mencontohkan negara Arab Saudi, Dubai yang menyadari bahwa sektor unggukan perminyakan ada masa waktunya, karena itu 20 tahun terakhir ini mereka membangun pariwisata.
Kenapa? Karena mereka sadar betul bahwa sektor energi fosil yang mereka miliki suatu saat akan habis, sementara pariwisata ini akan berkelanjutan. Jadi dengan segala macam teknologi, strategi bisnis dan sebagainya mereka bangun dan kita lihat sekarang, semua mau berinvestasi kesana, bukan hanya karena minyak tapi karena wilayah alam yang mereka bangun sedemikian rupa yang menarik para investor datang ke sana.
“Kenapa tidak kita membuat Raja Ampat yang bagian dari NKRI ini, kemudian kita bangun jadi seperti dulu, misalnya Beverly hills, satu kawasan ekslusiuf dimana orang bisa merasa tersanjung tinggal di sana. Ini adalah surga yang begitu luar bisa hebatnya, segitiga karang dunia dan geoparknya dari UNESCO , daerah konservasi, nah itu tyang harus dipertahankan, bukan dirusak untuk kepentungan sesaat atau segelintor orang,”ucap Rico Sia.
Dari penolakan perusahaan tambang di Raja Ampat, Rico Sia saat ditanya bagaimana dengan PT Gag Nikel, dikatakan bahwa PT Gag Nikel sudah lama beroperasi, dan selama ini masih aman.
“ Yang saya maksudkan adalah sektor-sektor mana yang harus perlu kita pertimbangakan. Nah kalau itu memang ijinnya sudah berjalan ya silakan saja, tapi jangan merusak lingkungan. Tapi jangan lagi mucul ijin terbit yang baru. Kalau Gag Nikel sudah cukup jauh ya, sudah ada sejak dulu dan tidak merusak lingkungan disekitar wisata. Tapi kalau yang baru-baru yang masuk di pulau -pulau kecil, itu yang merusak. Kalau Gag Nikel itu sepertinya tidak mengganggu ya,”terang Rico Sia.
Menanyakan agenda selanjutnya pasca reses di Dapil Papua Barat, dikatakan bahwa dalam pertemuan dimana Komisi VII DPR RI bertemu dengan Gubernur Papua Barat Daya beserta jajaran, bupati beserta jajaran, MRP, DPRD daerah dari Raja Ampat beserta jajaran , juga beberapa aktifis lingkungan di Kabupaten Raja Ampat, telah disepakati bahwa masa sidang berikut, Komisi VII DPR RI akan mengundang pihak perusahaan tambang nikel dan pihak terkait lainnya guna membahas keberlanjutan pariwisata di Raja Ampat.
“Yang jelas, kami akan memperjuangkan infrastruktur dan pariwisata yang berkelanjutan. Dan pasti akan saya all out. Sudah saya sampaikan ke pimpinan dan seluruh anggota Komisi VII saat rapat bersama,”ujar Rico Sia.
Dikatakan bahwa dari masalah tambang di Raja Ampat yang ditolak masyarakat, telah ditanggai oleh Menteri ESDM dan akan segera ditinjau kembali.
“Kita berharap bukan masalajh ditinjau kembali. Kita berharap tidak ada lagi ijin-ijin tambang yang diterbitkan selain yang sudah ada. Dan kalau ada yang berada disekitar pulau yang berpotensi merusak biota laut ya sebaiknya dicabut ijinnya,”tegas Rico Sia.
Terkat dengan apakah kemudian ada hilirisasi yang kemudian menyerap tenaga kerja itu memang cukup bangus, tapi masalahnya adalah terkait dengan bagaimana keberlanjjutan pariwiosata di Kabupaten Raja Ampat.
“Sebagai daerah konservasi semestinya tidak diterbitkan ijin tambang. Kan ada 97 persen seperti yang disampaikan oleh pak Bupati Raja Ampat. Jadi 97 persen itu yang tidak bisa diganggu gugat lagi,”pungkasnya. (min)
