SORONG – Menyusul adanya Surat Keputusan DPP Partai Golkar yang menetapkan Ketua DPR Kota Sorong bukan asli Papua, menuai reaksi dan aksi demo damai di Kantor DPR Kota Sorong, Senin (1/9/2025).
Dengan membawa beberapa pampflet, Forum Gerakan Peduli Papua (FGPP) menyampaikan 4 poin aspirasi kepada DPR Kota Sorong. “Kami atas nama seluruh orang asli Papua yang ada di wilayaj Kota Sorong dengan ini menolak dan tidak menerima Keputusan DPP Partai Golkar terkait pemberian SK Ketua DPRD Kota Sorong kepada orang yang bukan asli Papua atau yang diakui sebagai orang Papua berdasarkan garis keturunan yang tidak sesuai,”ucap Sekretaris Forum Gerakan Peduli Papua, Andreas Sowe saat berorasi di depan pimpinan dan anggota DPRD Kota Sorong.
Dalam aspirasinya, FGPP minta kepada DPP Partai Golkar untuk segera melakulan revisi terkait surat Keputusan Ketua DPRD Kota Sorong yang seharusnya diberikan kepada OAP.
“Sehubungan dengan telah ditetapkannya unrus pimpinan wakil ketua I dan wakil ketua II DPRD Kota Sorong yang telah diduduki oleh teman-teman nusantara maka dengan ini kami meminta kepada DPP Partai Golkar agar kursi Ketua DPRD Kota Sorong wajib diberikan kepada Orang Asli Papua,”tandas Andreas.
Dikatakan oleh Andreas. 29 kursi anggota DPRD Kota Sorong, 22 kursi diduduki oleh non OAP . “Kami tidak mempersoalkan, ini persoalan demokrasi. Tetapi hari ini kami datang menjawab keresahan hati kami. Kami me,lihat bahwa kursi Ketua DPRD Kota Sorong telah jatuh kepada saudara kami dari nusantara,”ujarnya.
Sebelum Rapat Paripurna pelantikan Ketua DPRD Kota Sorong, FGPP minta agar meninjau kembali surat Keputusan itu,
Wakil Ketua II DPRD Kota Sorong, Michael Ricky Taneri saat menanggapi aksi demo mengatakan menerima aspirasi yang disampaikan. “Kami menerima aspirasi ini dengan baik, selepas rapat ini kami akan melakukan rapat-rapat untuk menindaklanjuti ini. Tapi sebagai informan yang baik kami menyampaikan sistem yang ada, bahwa aspirasi yang disampaikan sebenarnya adanya hak dari partai masing-masing. Tapi karena sudah ada tuntutan yang masuk maka kami akan melakukan sesuai mekanisme DPR,”ujar Ricky Taneri didampingi pimpinan dan anggota DPRD Kota Sorong.
Setelah Wakil Ketua I Ricky Taneri menanggapi aspirasi yang disampaikan, Sekretaris FGPP minta agar anggota DPRK yang asli Papua ikut bicara. Akhirnya Derek Fredrik Wamea, S.Pd, M.Si menanggapu aspirasi massa degan mengatakan tidak akan memihak kepada siapa pun dan tetap ada dalam mekanisme yang berjalan.
“Tapi masalah hak silakan tuntut. Tetapi mekanisme yang ada di dalam sini (DPRK) kita juga harus patuh, harus mendengarkan. Point penting adalah penghargaan terhadap Undang-Undang dan penghargaan terhadap hak kita masing-masing,”ujarnya.
Sesuai mekansikme yang telah disampaikan oleh pimpinan Dewan, lanjut Derek bahwa hal ini lebih ke urusan partai tapi karena apirasi sudah sampai ke Dewan maka wajib ditindaklanjuti,”tandas Derek Fredik Wamea. (min)
