SORONG– Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, S, Sos minta kepada pemerintah pusat agar dalam penentuan pengalokasian dana Otonomi Khusus (Otsus) sepenuhnya diserahkan kepada bupati/walikota di Papua khususnya di Provinsi Papua Barat Daya.
Hal ini dikatakan gubernur karena berbeda dengan sumber dana lainnya, dana Otsus merupakan pemberian dari pemerintah pusat kepada masyarakat Papua karena adanya tuntutan politik, minta merdeka.
Selama ini menurut Elisa Kambu, dana Otsus disalurkan dengan mandatoring yang begitu ketat dan rinci.
“Boleh kasi mandatoring tapi jangan terlalu rinci, karena yang tahu kebutuhan itu orang di daerah, bupati, walikota. Otsus itu dikasi karena kami mau Merdeka, dana yang lain boleh, silahkan. Dana lain, mandatoring ko kasi rinci silahkan, tapi dana Otsus itu tidak,”ujar Gubernur Elisa Kambu dalam rapat kerja kepala daerah (Rakerda) se-Papua Barat di Vega Prime Hotel, Senin (16/6/2025).
“Dikasi mandatoring oke, kita setuju, pendidikan sekian , kesehatan sekian, tapi beri keleluasan kita di daerah sesuai kebutuhan,”imbuh gubernur.
Dalam penggunaan dana Otsus, lanjut yang tidak boleh itu digunakan untuk memperkaya diri pribadi. “Jadi yang lain silahkan mandatoring, tapi yang ini (dana Otsus) tidak boleh,”tandasnya.
Dalam paparannya pada Raker pertama Kepala Daerah se-Papua Barat Daya, gubernur menjelaskan 12 program prioritas Pemprov Papua Barat Daya, diantaranya pendidikan gratis, sekolah rakyat, sekolah garuda, kesehatan gratis, penyediaan dokter, dokter spesialis dan tunjangan profesi, UMKM dan tenaga kerja, keamanan wilayah , penurunan angka kemiskinan dan lainnya.
Untuk koperasi desa, koperasi merah putih, gubernur memberikan apreseasi kepada Pemda Raja Ampat yang telah melaksanakan musyawarah, dan membentuk 24 koperasi.
Selain itu, apreseasi juga diberikan kepada Pemda Maybrat. Yang telah melaksanakan musyawarah di seluruh wilayah Kabupaten Maybrat. Dan dari 259 koperasi yang dibentuk yang sudah siap 25 koperasi.
Dalam sambutannya saat membuka Rakerda perdana se-Provinsi Papua Barat Daya, gubernur mengatakan, untuk meningkatkan pemerataan pembangunan saat ini, 5 poin yang harus diprioritaskan yakni peningkatan kapasitas kerja,meningkatkan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur dasar, pelestarian budaya dan lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal.
Elisa Kambu menegaskan upaya untuk mensejahterakan masyarakat, perlu konsistensi kinerja semua elemen pemerintah, dan bukan hanya sekedar ditulis di atas kertas namun ,harus benar-benar menjadi tindak bukti kerja yang nyata. (Cr-5)
