SORONG– Dengan menurunkan Ketua Pokja Pengawasan Ketersediaan Pangan Direktorat Ketersediaan Pangan, Badan Pangan Nasional, Tri Aris Indrayanto (Analisis Ketahanan Pangan Ahli Madya), satuan tugas (Satgas) pangan yang terdiri Badan Pangan Nasional (Bapanas) Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan Polda Papua Barat Daya memantau pemberlakuan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras di Provinsi Papua Barat Daya.
Sebelum turun ke lapangan (turlap), Satgas Pangan menggelar rapat koordinasi (Rakor) dengan mengundang para distributor, retailer modern serta instansi teknis terkait di Lantai 5 Rylich Panorama Hotel Kampung Baru, Kamis (23/10/2025).
Kepada media, Tri Aris Indrayanto menjelaskan, pihaknya menghadirkan pelaku usaha distributor, retailer moder, selain untuk mensosialisasikan HET beras juga untuk mendapatkan informasi, masukan atau saran dari pelaku usaha.
Untuk HET beras, terbagi dalam 3 zona, dimana Maluku dan Papua masuk dalam zona 3. Adapun HET beras premum Rp 15.800, HET beras medium Rp 15.500 dan HET beras SPHP Rp 13.500.
“HET ditetapkan untuk melindungi konsumen dari harga yang tidak wajar dan juga untuk menjaga ketersediaan beras di pasar. Oleh karena itu kami bersama Satgas Polda Papua Barat Daya turun untuk melakukan sosialisasi bahwa HET yang ditetapkan itu harus dipatuhi, apabila tidak maka akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,”ujar Tri Aris.
Dalam Rakor yang dipandu Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindag dan Koperasi Provinsi Papua Barat Daya, Winarsi, distributor seperti dari Delta, Mariat, Sulawesi, retailer modern seperti dari Paragon, Gota mengungkapkan kondisi yang dihadapi.
Perwakilan dari distributor Delta mengungkapkan, bahwa selama ini beras yang didatangkan dari Surabaya dimana menurutnya, dari pabrik yang langsung menentukan HET.
“Kalau kita di sini tinggal mengikuti, kalau dari Jawa sudah menentukan HET yang mereka tulis di karung jadi kita jual seperti harga itu. Tidak mungkin di karung dijual harga HET Rp 15.000 lalu kita menjual lebih tentu pembelinya komplain,”ujarnya.
Bahwa harga beras yang patok disesuaikan dengan harga beras dari Surabaya. Perwakilan dari disitributor Delta juga mengatakan, jika ingn harga beras rendah, tentunya tergantung dari pemerintah, kalau ada subsidi dari pemerintah jelas pihaknya akan menjual lebih murah dan terjangkau oleh masyarakat.
Untuk menstabilisasi harga beras, distributor Delta pun menyarankan agar ada tol laut karena selama ini biaya logistik dari Surabaya-Sorong diakuinya cukup mahal dan itu tentunya mempengaruhi harga beras.
Saat Ketua Pokja pengawasan ketahanan pangan menanyakan bagaimana dengan harga ongkot angkut, dikatakan selama ini tidak ada kenaikan. “Cuma yang naik itu harga beli berasnya, bukan biaya transportasi,”ujar perwakilan dari distributor Delta.
“Bagaimana dengan jadwal kapal bu, apakah ada keterlambatan angkutan dari Jawa Timur ke Sini (Sorong), kira-kira hal seperti itu pernah terjadi ngga,”tanya Kabid Perdagangan, Winarsih yang dijawab oleh perwakilan Delta “jarang terjadi”.
“Makanya beras tetap ada terus, cuma kendalanya saja yang harga ditentukan medium, premium,”tandasnya lagi. Lebih lanjut, saat perwakilan distributor Sulawesi dimintai tanggapannya, dikatakan bahwa umumnya permasalahan yang dihadapi sama, yakni adanya harga yang ditetapkan dari produsen.
“Kita tahu bahwa barang ke Timur itu ongkosnya kan mahal ya. Kalau memang bisa ditekan, harga bisa turun. Kuncinya dari produsen saja menurut saya. Kalau produsen ada barang, harganya murah, saya rasa HET tidak ada masalah. Kalau kondisi barang ngga ada, kita minta barang ke mereka ngga ada barang, ini yang jadi kendala sebenarnya,”ujar perwakilan dari distributor Sulawesi.
Dari distributor yang diundang, hampir semuanya mendatangkan beras dari Surabaya. Saat Ketua Pokja Tri Aris menanyakan saat musim panen apakah ada perbedaan harga dari produsen. Dikatakan pasti ada.
“Umumnya sih ada, kenaikan. Kita kan tergantung dari mereka (produsen), mereka juaknya berapa, kalau cocok dengan harga ya kita distribusi, tapi kalau harga tidak cocok ya agak susah,”ujar perwakilan dari distributor Sulawesi.
Sementara itu retailer modern perwakilan Paragon mengatakan, untuk harga yang dijual tergantung dari distributor. Saat ditanya tentang ketersediaan beras, dikatakan yang susah didapatkan adalah beras pemerintah seperti beras SPHP. Yang dijual beras dari distributor Bone, Mariat.
Dalam rakor, distributor Delta mengungkapkan bahwa beras yang paling banyak diminati adalah beras medium (karung kuning) yang dijual Rp 287. 000, sekitar Rp 15. Ribu/Kg dalam kemasan karung 19 Kg.
“Baru dengar kalau ada 19 Kg,”timpal Ketua Pokja yang dijawab oleh perwakilan Delta bahwa dari informasi yang didapatkan berang kuning yang memang sudah ada tertulis 19 Kg itu mau dihabiskan dan akan diganti dengan beras kuning 20 Kg.
Agar harga beras bisa turun dan terjangkau masyarakat, selain mengusulkan adanya tol laut, distributor juga minta agar bisa langsung berhubungan dengan sentra-sentra produksi beras yang ada di Surabaya.
Sementara itu, perwakilan distributor Toko Bone Indah yang datang terlambat mengungkapkan beras yang dijual didatangan dari Makassar karena Bone Indah punya penggilingan padi di Makassar.
Untuk harga beras, perwakilan Bone Indah mengatakan yang mempengaruhi pertama adalah biaya kontainer dari Makassar ke Sorong. “Kalau di Makassar, saat kami belum dapat lagi bahan pokok jadi semeentara stok yang ada di gudang. Jadi untuk harga sementara masih itu (harga saat ini) karena belum ada pengiriman dari gudang,”ujarnya.
Dalam rakor terungkap jika yang menaikkan harga beras dari HET biasanya bukan distributor tapi dari para pengecer. Karena itu, dinas terkait merasa perlu mengetahui pengecer dari masing-masing distributor.
Selain itu juga disarankan agar mengintesifkan beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dam Harga Pangan) yang stoknya melimpah di Bulog. Dengan harga Rp 12.500/Kg disarankan untuk membuat atura bahwa retailer besar wajib membeli bers SPHP. “Saran saya nanti ada aturan yang fleksibel,koordinasi dengan dinas di kota,kabupaten dan provinsi untuk bisa mengambil beras SPHP dengan tonase yang tidak dibatasi,”ujar salah satu peserta rakor.
Kembali ke soal HET beras, karena masih Dalma tahap sosialisasi, Ketua Pokja mengatakan masih mengingatkan kepada para distributor untuk tidak lagi menjual beras diatas HET. Jika waktu yang ditentukan masih juga melanggar maka sangsi akan dikenakan sesuai Undang-Undang yang berlaku.
Setelah menggelar rakor, Satgas Pangan melanjutkan pemantauannya dengan turun langsung ke beberapa distributor beras di Kota Sorong, Papua Barat Daya. (min)
