SORONG – Lanskap geografis Tanah Papua yang membentang dari gugusan kepulauan eksotis hingga pegunungan dan lembah pedalaman yang sulit dijangkau, ketersediaan data yang akurat dan terpadu selama ini menjadi tantangan klasik dalam merumuskan intervensi pembangunan.
Tidak tersedianya data yang akurat sering kali membuat alokasi program layanan dasar mulai dari pendidikan, penanganan stunting, hingga pengentasan kemiskinan ekstrem berjalan dalam sekat-sekat sektoral.
Namun babak baru tata kelola pemerintahan berbasis bukti (evidence-based policy) dimulai dari Provinsi termuda di Indonesia.pemerintah Provinsi Papua Barat Daya membuktikan komitmennya dengan meluncurkan Portal Cenderawasih (Central Data Terpadu dan Informasi Handal), sebuah terobosan simpul data daerah untuk mengatasi disparitas data dan informasi serta mengakselerasi kesejahteraan masyarakat.
Langkah strategis ini menjadi wujud konkret keselarasan inisiatif daerah dengan agenda prioritas nasional, khususnya Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI) dan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya selain membangun sistem aplikasi juga meletakkan fondasi regulasi yang kuat melalui Keputusan Gubernur Nomor 270 Tahun 2024 tentang Pembentukan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi, kemudian Keputusan Gubernur Nomor 131 Tahun 2026 tentang Satu Data Daerah, serta Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/170/9/2026 tentang Penetapan Daftar Data.
Regulasi-regulasi ini memastikan pengelolaan anggaran Otonomi Khusus (Otsus) dan implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) ke depan benar-benar berpijak pada data yang valid, terpilah, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Portal Cenderawasih (cenderawasih.papuabaratdayaprov.go.id) lahir dari proses panjang konsolidasi lintas instansi yang intensif. Dimulai dari pembentukan Forum Satu Data, perumusan standar metadata, penyusunan SOP dan rencana aksi, hingga pengujian alur verifikasi data yang berulang kali disempurnakan berdasarkan masukan langsung Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Melalui serangkaian bimbingan teknis bersama Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai Pembina Data dan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo) sebagai Walidata, paradigma aparatur didorong dari ego sektoral menuju budaya berbagi pakai data.
Kerja keras pemerintah Provinsi Papua Barat Daya ini membuahkan hasil nyata, dimana lebih dari 70% data OPD dari Daftar Data 2024 dan 2025 sukses diverifikasi, bahkan Papua Barat Daya berhasil memenuhi 9 dari 9 indikator kepatuhan Satu Data dan menembus jajaran peringkat terbaik nasional dalam kepatuhan administrasi Satu Data Daerah.
Capaian ini tidak lepas dari kolaborasi dan dukungan Program SKALA (Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar) sejak fase inisiasi, memfasilitasi dialog kebijakan lintas level, mendampingi penguatan kapasitas teknis admin dan operator data, hingga mengawal integrasi prinsip kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial (GEDSI) ke dalam arsitektur data daerah.
Sinergi ini memastikan bahwa data yang dihasilkan akan memotret secara utuh kebutuhan masyarakat secara luas dan khususnya Orang Asli Papua (OAP), termasuk kelompok rentan yang paling membutuhkan layanan dasar pemerintah di Papua Barat Daya.
Peluncuran Portal Cenderawasih berlangsung di Ballroom Lantai 5 Hotel Rylich Panorama, Kota Sorong, pada Kamis (22/10/2026).
Dihadiri Wakil Gubernur Papua Barat Daya mewakili Gubernur Papua Barat Daya, Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan dan Plt. Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital Kementerian PPN/Bappenas, Ketua DPRP Papua Barat Daya, Ketua MRP Papua Barat Daya, Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat
Daya, Forkopimda Papua Barat Daya dan undangan lainnya.
Seluruhnya ada 160 peserta yang menghadiri peluncuran Portal Cenderawasih pada hari ini, seperti dilaporkan Ketua Panitia, Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Papua Barat Daya, Eltje Salomina Doo.
Mewakili pemerintah pusat, sambutan dan arahan Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan, sekaligus Plt. Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital Kementerian PPN/Bappenas, Maliki, dengan tema Orkestrasi Kebijakan Data untuk Mendukung Tata Kelola Data Daerah.
“Orkestrasi kebijakan data bukan berarti seluruh instansi harus menggunakan satu aplikasi, satu sistem informasi, atau menyimpan seluruh data dalam satu tempat,”ujarnya.
Maliki menekankan bahwa Satu Data Indonesia bukan sekadar tentang menyatukan angka tetapi untuk menyatukan pemahaman, menyelaraskan kebijakan, dan memastikan bahwa setiap keputusan pembangunan didukung oleh data yang dapat dipercaya.
“Semoga peluncuran Portal Cenderawasih menjadi fondasi yang semakin memperkuat kolaborasi, meningkatkan kualitas kebijakan, dan menghadirkan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat Papua Barat Daya”.
Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Daya, Yakob Kareth, melaporkan Progres Satu Data Papua Barat Daya. Mengawali laporannya Sekda menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Program SKALA yang secara terus-menerus mendampingi Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya.
Sekda melaporkan bahwa “secara umum progres pengembangan portal Cenderawasih Papua Barat Daya menunjukkan kemajuan yang signifikan pada setiap pembentukan platform penyediaan database dan integrasi awal dengan portal data Kementerian Dalam Negeri.
Tersedianya 476 dataset, pengelompokan data berdasarkan urusan, dan OPD serta penampilan dari program strategis bagi OAP merupakan fondasi awal bagi penguatan ekosistem satu data”.
Prosesi peluncuran ditandai secara simbolis dengan penempelan telapak tangan di layar sentuh oleh Gubernur Papua Barat Daya yang diwakili oleh Wakil Gubernur, H. Ahmad Nausrau, bersama perwakilan pemerintah pusat dan mitra pembangunan.
Gubernur Papua Barat Daya dalam arahannya yang dibacakan oleh Wakil Gubernur, menegaskan bahwa kehadiran portal ini menjadi tonggak penting transparansi dan akuntabilitas kepemimpinannya dalam melayani masyarakat.
“Pemerintah ingin memastikan bahwa data itu harus disajikan secara transparan, akuntabel, serta memudahkan antar instansi, antar OPD untuk melaksanakan program-programnya, melaksanakan kegiatan-kegiatannya tanpa adanya tumpang tindih program antar satu OPD dengan OPD yang lainnya, termasuk di kabupaten kota”.
Lebih lanjut Wakil Gubernur mengatakan bahwa misi pemerintah adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berbasis e-Government. Ini tentu dimaksudkan agar antar OPD itu bisa saling terhubung, ya, bertukar data dengan mudah.
“Kita berharap, kita dengan me-launching program ini kita bisa melangkah berjalan lebih cepat di era keterbukaan ini, di era digital ini, kita bisa memanfaatkan kemudahan teknologi itu untuk memudahkan kerja-kerja kita, memudahkan layanan kita kepada masyarakat, untuk mempercepat capaian-capaian kinerja pemerintah,”ujarnya.
Wakil Gubernur menutup sambutannya dengan menyampaikan harapan agar kehadiran Portal Satu Data Cenderawasih ini memberi manfaat yang luas bagi layanan pemerintah dan memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat, untuk mempercepat pembangunan di Provinsi Papua Barat Daya.
Senada dengan hal tersebut, Team Leader Program SKALA, Petrarca Karetji, dalam sambutannya memberikan apresiasi tinggi sekaligus mengingatkan esensi utama keberadaan portal ini:
“Adanya Portal Cenderawasih tidak berarti OPD menyerahkan tanggung jawab kepada pengelola portal atau Diskominfo semata. Forum Satu Data justru hadir memastikan peran masing-masing OPD sebagai produsen data urusan masing-masing dan mencegah duplikasi data. Tujuan akhirnya adalah pemerintahan yang mengambil keputusan lebih baik karena memiliki data yang lebih baik, dan masyarakat yang menerima layanan lebih baik karena keputusan tersebut lebih tepat,”tandasnya
Mengakhiri sambutan Team Leader SKALA menyampaikan selamat kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya atas diluncurkannya Portal Cenderawasih. (**/min)
