Dengar Curhatan Gubernur dan Bupati Raja Ampat, Komisi VII DPR RI : Sangat Miris !
SORONG- Kunjungan kerja dan reses Komisi VII DPR RI di Provinsi Papua Barat Daya merupakan momen penting, dimana dalam pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya serta unsur Forkopimda, Rabu (28/5) di Hotel Aston Kota Sorong, para wakil rakyat di Senayan merasa miris setelah mendengarkan curahan hati (curhat) dari Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, S.Sos dan Bupati Raja Ampat, Orideko I Burdam, S.IP MM.
Mirisnya itu karena seperti disampaikan oleh Gubernur Papua Provinsi Papua Barat Daya, Elisa Kambu, S.Sos, bahwa provinsi paling bungsu di republik ini yang sangat kaya, memiliki potensi alam yang melimpah ruah ternyata tidak bisa berbuat banyak karena hanya didanai dengan anggaran Rp`1,4 Triliun.
Bukan hanya itu, yang juga membuat Ketua Tim Dr Evita Nursanty, M.Sc dan anggota Komisi VII DPR RI lainnya merasa sangat trenyuh adalah saat mendengarkan penyampaian dari Bupati Raja Ampat, Orideko Burdam, bahwa Kabupaten Raja Ampat yang obyek wisatanya sudah mendunia itu, ternyata Pemda Raja Ampat hanya bisa jadi penonton, karena memiliki kewenangan yang terbatas.
Dari keberadaan perusahaan tambang nikel yang mulai marak di Raja Ampat, seringkali Pemda Raja Ampat tidak tahu menahu, tiba-tiba sudah beroperasi karena ijinnya dikeluarkan pemerintah pusat. Karena itu, dari hasil kunker dan reses ini, Komisi VII DPR RI menjadwalkan akan mengundang Gubernur Papua Barat Daya dan jajarannya serta pihak terkait lainnya dalam sidang komisi di DPR RI mendatang.
Berbicara soal Raja Ampat, anggota Komisi VII DPR RI Dapil Papua Barat Daya, Rico Sia, M.Si menegaskan bahwa Kabupaten Raja Ampat harus tetap dipertahankan sebagai daerah pariwisata.
Beberapa hari sebelumnya, Rico Sia mengaku menerima whatshap yang melaporkan adanya tambang illegal yang beroperasi di Kabupaten Raja Ampat. Kehadiran Perusahaan tambang nikel illegal itu dianggap telah mencemari lingkungan hingga mengancam kehidupan biota laut dan usaha homestay yang merupakan mata pencaharian masyarakat di sekitarnya. Karena itu masyarakat pun melancarkan aksi demo.
Dikatakan oleh Rico Sia, Raja Ampat adalah wisata bahari yang sudah mendunia. Karena itu pemerintah pusat harus lebih memperhatikan untuk pengembangan wisata di Kabupaten Raja Ampat.
“Sebab yang namanya pertambangan, energi fosil dan lainnya suatu saat akan habis. Kita boleh lihat negara Arab, mereka sadar betul dari 10 atau 15 tahun lalu, bahwa kekayaan alam mereka akan habis. Energi fosil yang mereka miliki itu akan habis, karena itu sudah dari 15 tahun lalu sudah beralih ke pariwisata,”ujar Rico Sia yang ditemui media usai pertemuan di Hotel Aston.
Karenanya menurut wakil rakyat dari Partai Nasdem ini, pariwisata merupakan satu target yang tentunya lebik baik dari pertambangan. “Karena satu, merusak lingkungan, apalagi wisata di Raja Ampat itu wisata kelas dunia, jadi sebaiknya pertambangan yang mengalah, jadi apa yang sudah ada ya sudah cukup itu saja. Jangan lagi keluarkan ijin, stop keluarkan ijin tambang sehingga sektor pariwisata di Raja Ampat akan berkembang dan tentunya mensejahterakan masyarakat, bukan mensejahterakan orang-orang tertentu,”tandas Rico Sia.
“Apa yang disampaikan Pak Bupati Raja Ampat, miris sekali, karena kita punya hasil kekayaan alam yang begitu besar tapi kita hanya sebagai penonton dan menikmati kerusakan lingkungannya saja. Jadi betul-betul saya berharap, dari aspirasi yang disampaikan pak gubernur, kita menjadwalkan mengundang para pelaku yang ada bersama-sama pimpinan daerah untuk membahas ini lebih lanjut,”ujar Rico Soa saat berbicara dalam pertemuan Komisi VII DPR RI dengan jajaran Pemrov Papua Barat Daya dan unsur Forkopimda.
Selain jajaran Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, dimana hadir Wakil Gubernur Ahmad Nausrau,S.Pd.I, Pj Sekda Jhoni Way, S.Hut M.Si dan para pimpinan OPD, pertemuan Komisi VII DPR RI turut dihadiri Kapolda Papua Barat Daya, Brigjen Pol Gatot Haribowo, S.IK, M.AP, Danrem 181/PVT, Brigjen TNI Totok Sutriono, S.Sos MM, anggota MRP Papua Barat Daya, anggota DPR Papua Barat Daya dan stakeholder lainnya.
Sementara dalam rombongan Komisi VII DPR RI, selain Rico Sia, M.Si (F.Nasdem), diantaranya hadir Dr Saleh Partaonan Daulay, M.Ag,M.Hum, MA (Wakil Ketua Tim/FPDIP), Rahayu Saraswati (Wakil Ketua Tim/F Gerindra), Hj Chusnunia CHalim, Ph.D ( Wakil Ketua Tim/F.PKB), Nila Yani Hardiyanti, S. I.KOM (anggota/PDIP), H. Ahmad Daeng Sere, S.Sos, M.AP (anggota/ F. Nasdem), Arjuna Sakir, SE MM (anggota/F.Nasdem). Selain itu juga hadir dari Kementerian Pariwisata. (min)
