Pengurus MUI PBD 2026-2031 Dikukuhkan, Gubernur Minta Jaga Toleransi dan Jadi Wadah Pembinaan Umat

SORONG – Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Papua Barat Daya masa khidmat 2026-2031 resmi dikukuhkan di Vega Prime Hotel, Kota Sorong, Minggu (22/11/2026). Pengukuhan tersebut menjadi momentum memperkuat peran ulama dalam membina umat sekaligus membangun sinergi dengan pemerintah daerah.

Penandatanganan berita acara pengukuhan oleh Wakil Sekjen MUI, Dr H. Muhammad Ziyad, MA

Pengukuhan dilakukan oleh Wakil Sekretaris Jenderal MUI Pusat, Dr. H. Muhammad Ziyad, MA. Dalam kesempatan tersebut, K.H. Abubakar Lodji dikukuhkan sebagai Ketua Umum MUI Provinsi Papua Barat Daya masa khidmat 2026-2031.

Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, dalam sambutannya berharap keberadaan kepengurusan MUI yang baru dapat menjadi mitra strategis pemerintah provinsi dalam mengedepankan nilai-nilai kebersamaan, persatuan, dan toleransi di tengah kehidupan masyarakat.

Ia juga berharap para ulama yang telah dikukuhkan dapat menjadi wadah pembinaan dan keberlangsungan kehidupan umat Islam di Provinsi Papua Barat Daya, sekaligus berkontribusi dalam menjaga keharmonisan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah dan ulama menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan daerah yang tidak hanya berorientasi pada kemajuan fisik, tetapi juga penguatan moral, spiritual, dan kehidupan sosial masyarakat.

Sementara itu, Wakil Gubernur Papua Barat Daya yang juga Ketua Dewan Pertimbangan MUI Papua Barat Daya, K.H. Ahmad Nausrau, memaparkan enam peran strategis MUI yang harus menjadi pedoman pengurus dalam menjalankan amanah organisasi.

Enam peran tersebut meliputi warasatul anbiya atau pewaris tugas para nabi, pemberi fatwa atau mufti, pemimpin dan pelayan umat (ra’in wa khadimul ummah), pelopor perbaikan umat (islahul ummah), penjaga kehidupan umat melalui pembinaan akhlak dan kerukunan, serta pengemban tanggung jawab kepemimpinan umat.

Ahmad Nausrau menegaskan MUI memiliki tanggung jawab besar dalam membimbing kehidupan keagamaan, memperkuat persatuan, menjaga toleransi, serta memberdayakan masyarakat.

Ia berharap pengurus MUI dapat membangun kemitraan yang kuat dengan pemerintah provinsi dan enam kabupaten/kota untuk menjalankan berbagai program keumatan.

“Sebagai mitra pemerintah atau shadiqul hukumah, sebagai khadimul ummah, Majelis Ulama Indonesia siap untuk bersama-sama dengan pemerintah membangun Papua Barat Daya yang semakin maju dan berkah,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum MUI Papua Barat Daya, K.H. Abubakar Lodji, menegaskan kepemimpinan MUI lima tahun ke depan akan berlandaskan dua prinsip utama, yakni khadimul ummah atau pelayan umat dan shadiqul hukumah atau mitra pemerintah.

Menurutnya, jabatan Ketua Umum merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan, bukan sekadar kehormatan untuk dibanggakan.

“Jabatan adalah amanah, bukan kehormatan untuk dibanggakan,” tegasnya.

Abubakar menjelaskan, sebagai pelayan umat, MUI akan menjalankan tiga langkah utama, yakni membimbing umat melalui fatwa dan tausiyah, melindungi umat dari paham ekstrem, narkoba, produk tidak halal dan hoaks, serta memberdayakan masyarakat melalui penguatan pendidikan, ekonomi, dan dakwah.

Pelayanan tersebut, katanya, harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk kampung-kampung pesisir, wilayah pedalaman, hingga masyarakat Muslim Orang Asli Papua.

“Karena itu, MUI harus hadir di tengah umat, bukan sekadar menunggu di kantor,”tandasnya.

Ia juga menegaskan MUI bukan bagian dari birokrasi maupun oposisi, melainkan mitra pemerintah yang mendukung kebijakan selama membawa kemaslahatan bagi masyarakat. Namun, MUI tetap memiliki tanggung jawab memberikan nasihat secara santun apabila terdapat kebijakan yang perlu diluruskan.

Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal MUI Pusat, Dr. H. Muhammad Ziyad, MA, dalam pesannya menyampaikan sembilan orientasi perkhidmatan MUI yang harus menjadi landasan pengurus dalam menjalankan tugas organisasi.

Sembilan orientasi tersebut meliputi:

1. Diniyah, berlandaskan nilai dan ajaran Islam secara menyeluruh dalam setiap aktivitas.
2. Irsyadiyah, mengajak umat kepada kebaikan melalui amar makruf nahi mungkar.
3. Istijabiyah, responsif dan memberikan jawaban positif terhadap berbagai persoalan umat.
4. Hurriyah, bersikap independen, bebas, dan tidak terpengaruh pihak lain dalam mengambil keputusan.
5. Ta’awuniyah, mengedepankan semangat tolong-menolong dalam kebaikan serta membela kaum dhuafa.
6. Syuriyah, mengutamakan musyawarah dalam merumuskan keputusan dan langkah organisasi.
7. Tasamuh, menjunjung tinggi toleransi dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.
8. Qudwah, memberikan keteladanan dalam sikap, akhlak, dan kepemimpinan.
9. Duwaliyah, memiliki wawasan global serta berperan dalam mendorong perdamaian dunia.

Sembilan orientasi tersebut diharapkan menjadi pedoman bagi seluruh pengurus MUI dalam memberikan pelayanan kepada umat, menjaga independensi organisasi, serta membangun kehidupan masyarakat yang harmonis.

Abubakar Lodji menambahkan, MUI Papua Barat Daya juga siap bersinergi dengan pemerintah dalam penguatan sumber daya manusia, pendidikan, ketahanan keluarga, pencegahan stunting, kerukunan antarumat beragama, pengembangan jaminan produk halal, zakat, wakaf, dan ekonomi syariah.

Menurutnya, ulama dan pemerintah harus berjalan beriringan dalam mendukung pembangunan daerah.

“Ulama dan umara ibarat dua dayung dalam satu perahu. Bila dikayuh seirama, perahu pembangunan Papua Barat Daya akan sampai ke tujuannya,” tutupnya.

Dengan dikukuhkannya kepengurusan MUI masa khidmat 2026-2031, diharapkan organisasi tersebut semakin memperkuat peran keulamaan, pelayanan umat, serta kontribusi nyata dalam mewujudkan Papua Barat Daya yang rukun, maju, dan penuh keberkahan.

Adapun dalam susunan kepengurusan MUI PBD, Ketua Umum KH Abubakar Lodji, S.Ag, M.Pd didampingi 2 Wakil Ketua Umum yakni KH Ismail Agia, S.Sos, dan KH Baeharuddin, Lc. MA.

Selain itu dilengkapi 7 ketua yakni Dr Surahman Amin, Lc.MA, KH Sugiarto, Drs H.Tupono, Dr Indria Nur, S.Ag, M.Pd.I, Dr Sudirman, Dr Ambo Tang, Le.M.Pd, dan H.Iim Abdul Hosim, SE,MH.

Pengurus MUI PBD dilengkapi 6 orang sekretaris dimana sebagai Sekretaris Umum, M. Sanusi, S.Pd.I. Sedangkan Bendahara Umum adalah Nursanti, S.Kom, dengan 2 bendahara yakni H.Hanifah Karim, dan Sutan Pattawara, SJ.Kom.

Pengurus MUI PBD 2026-2031 dilengkapi 9 Komisi diantaranya Komisi Fatwa, Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat, Komisi Ukhuwah Islamiah, Komisi Perempuan, Remaja dan Keluarga dan 5 komisi lainnya. (**/min)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.