SORONG – Difasilitasi Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Sorong, dr Felix Duwith, Sp.PD, M.Sc, Ketua DPR Provinsi Papua Barat Daya (PBD) Ortis F. Sagrim bertemu dengan perwakilan Organisasi Profesi Tenaga Kesehatan , di Vega Prime Hotel, Kamis (7/5/2026).
Dalam pertemuan yang dipandu Plt Sekwan DPR Provinsi PBD, Eltje Salomina Doo, sejumlah perwakilan organisasi profesi kesehatan mengungkapkan berbagai persoalan yang dihadapi.
Ditemui media usai pertemuan, Ketua DPR PBD, Ortis F.Sagrim menegaskan, persoalan kesehatan di Provinsi Papua Barat Daya tidak bisa lagi dipandang sebagai masalah biasa.
Karena itu, pertemuan tersebut menjadi forum strategis antara DPR dan organisasi profesi kesehatan untuk membahas berbagai persoalan mendasar pelayanan kesehatan di Papua Barat Daya, mulai dari stunting, kualitas layanan dasar, hingga kesejahteraan tenaga kesehatan.
Dalam dialog itu, Ortis mengatakan DPR memiliki tanggung jawab melalui fungsi anggaran, regulasi dan pengawasan untuk memastikan persoalan kesehatan mendapat perhatian serius.
“Ketika saya melakukan reses, banyak penyampaian masyarakat terkait pelayanan kesehatan dasar. Selama ini masalah kesehatan di tanah Papua, khususnya Papua Barat Daya, sering hanya dilihat dari pandangan umum saja. Misalnya kasus stunting hanya dilihat dari data kementerian atau BPS, padahal ada masalah substansi yang sedang berjalan dan menjadi ancaman serius,” ujarnya.
Menurutnya, berbagai persoalan kesehatan yang disampaikan organisasi profesi membuka mata DPR bahwa ancaman kesehatan di Papua Barat Daya sudah berada di depan mata dan membutuhkan langkah mitigasi segera.
Ia juga menyoroti besarnya dana Otonomi Khusus, yang telah dialokasikan melalui mandatory spending sektor kesehatan, namun persoalan di lapangan justru dinilai belum menunjukkan perbaikan signifikan.
“Dengan dana Otsus yang besar, seharusnya persoalan ini bisa ditekan. Tetapi kenyataannya justru meningkat. Ini yang harus kita lihat bersama,” katanya.
Ortis menegaskan, hasil pertemuan tersebut akan ditindaklanjutinya melalui mekanisme kelembagaan, termasuk kemungkinan mendorong regulasi khusus terkait kesejahteraan tenaga kesehatan.
“Kesejahteraan tenaga kesehatan ini penting. Saya minta organisasi profesi menyusun pokok-pokok pikiran dan masukan regulasi agar bisa diproses sesuai mekanisme penerbitan regulasi di DPR,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Kota Sorong dr Felix Duwit menyatakan, Papua Barat Daya saat ini sedang menghadapi kondisi darurat kesehatan.
Kondisi darurat kesehatan itu dari adanya penyakit.menular dan tidak menular yang dikatakan luar biasa.. “Belum lagi ditambah stunting, belum lagi ada mal fungsi layanan kesehatan,”ujar Felix Duwith.
Ia mengapresiasi langkah Ketua DPR Papua Barat Daya, yang dinilai untuk pertama kalinya mempertemukan organisasi profesi tenaga kesehatan dengan pengambil kebijakan daerah dalam satu forum resmi.
“Ini forum pertama kali organisasi profesi duduk bersama pengambil kebijakan daerah dalam hal ini Ketua DPR. Ada banyak pergumulan antara kebijakan dan implementasi pelayanan kesehatan di masyarakat,” kata Felix.
Menurutnya, berbagai persoalan pembangunan dan pelayanan kesehatan di Papua Barat Daya membutuhkan kesepakatan bersama agar bisa ditindaklanjuti secara konkret.
“Kami berharap dari pertemuan ini ada satu kesepakatan yang bisa dihasilkan demi perbaikan pelayanan kesehatan masyarakat di Papua Barat Daya,” pungkasnya. (**/min)
