SORONG– Disaksikan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, Dr Drs Agus Fatoni, M.Si, Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu, S.Sos me-launching SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Online dan KKPD (Kartu Kredit Pemerintah Daerah, Jumat (7/8/2026) di Vega Prime Hotel.
Launching SP2D dan KKPD yang dihadiri Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Papua, Yuliana D. Yembise diawali dengan penandatanganan MoU (Memorandum of Understanding) dan PKS (Perjanjian Kerja Sama) antara Bank Pembangunan Daerah Papua dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya.
Penandatanganan MoU dan PKS dilakukan oleh Dirut Bank Pembangunan Daerah Papua, Yuliana Yembise dan Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu.
Terkait dengan peluncuran SP2D Online dan KKPD, dalam sambutannya, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni mengatakan, launching SP2D dan KKPD merupakan bentuk komitmen bersama dari pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan seluruh jajaran untuk bersama-sama melaksanakan peraturan perundang-undangan dalam rangka memujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel.
Dimana sesuai regulasi Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah mengamanatkan dan mewajibkan setiap pemerintah daerah dapat menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah.
Dikatakan, transformasi digital dalam pengelolaan keuangan daerah bukan lagi sekedar pilihan namun merupakan kebutuhan yang mendesak dimana pemerintah dituntut untuk bergerak lebih adaptif, bergerak lebih cepat, transparan, dan akutabel dalam memberikan pelayanan publik, menjawab tantangan setiap yang tipu di masyarakat.
“Melalui penerapan SP2D online yang terintegrasi dengan SIPD, akan memangkas birokrasi pencairan dana yang sebelumnya memakan waktu cukup lama. Karena dengan sistem ini, proses SP2D yang sebelumnya dilakukan secara manual kini dapat dilakukan secara real-time, paperless, terstandarisasi, sehingga mampu meningkatkan efisiensi, mengurangi potensi kesalahan administrasi, serta memperkuat akuntabilitas pelaburan,”ujatnya.
Lanjut dikatakan, SP2D online yang merupakan bagian dan terintegrasi dari sistem yang terintegrasi dengan SIPD Menghubungkan pemerintah daerah dengan perbankan secara langsung dalam mekanisme pencairan dana.
Ia juga mengungkapkan, saat ini SP2D online di seluruh Indonesia telah digunakan atau telah di launching di 311 pemerintah daerah dengan antaranya 29 provinsi, 64 kota, dan 265 kabupaten.
“Dan kami memberikan apresiasi dari provinsi yang sudah ada itu, Provinsi Papua Barat Daya hari ini telah melakukan launching,”imbuh Agus Fatoni.
Lebih lanjut dikatakan, dari seluruh perbankan di Indonesia, sudah ada 27 BPD yang terkoneksi dengan SIPD. Ini berarti secara keseluruhan SIPD sudah terkoneksi dengan BPD yang ada di Indonesia.
“Capaian ini menunjukkan bahwa implementasi SP2D online telah berkembang secara luas dan menjadi bagian penting dalam transformasi digital keuangan daerah,”tandasnya.
Gubernur Papua Bara Daya Elisa Kambu dalam sambutannya mengatakan, sebagai daerah otonom baru, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya harus adaptif dengan perkembangan teknologi, dan responsof terhadap kebutuhan masyarakat.
“Kita tidak boleh membangun tata kelola pemerintahan dengan pola lama yang lambat, berbelit-belit, terlalu bergantung pada dokumen fisik dan sulit dipantau,”ujar Gubernur.
Melalui sistem online proses pengajuan, penerbitan, penyampaian, verifikasi dan pemprosesan surat perintah pencairan dana dapat dilaksanakan secara elektronik dan terintegrasi antara Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, Kementerian Dalam Negeri dan Bank Papua.
“SP2D online juga akan meningkatkan keamanan transaksi karena seluruh proses tercatat secara elektronik, memiliki jejak digital , dapat dipantau dan dapat ditelusuri kembali apabila diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan maupun pengawasan,”ujar Elisa Kambu.
Dikesempatan tersebut, Gubernur Elisa Kambu menyampaikan beberapa pesan diantaranya agar Bank Papua harus menjamin keandalan sistem, keamanan data, perlindungan transaksi, kontinuitas layanan serta menyedaiakan layanan pengaduan dan penanganan gangguan secara cepat.
“Seluruh pihak harus menjaga kerahasiaan data, kode akses, kata sandi dan instrumen otorisasi lainnya. Kelalaian menjaga keamanan akses dapat menimbulkan risiko yang besar bagi keuangan daerah,”tegas Elisa Kambu.
Sementara itu, Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Papua, Yuliana D. Yembise dalam sambutannya mengatakan implementasi SP2D online melalui sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) akan menghadirkan proses pencairan dana yang lebih cepat, aman, transparan, dan akuntabel.
“Kerjasama ini merupakan satu kesatuan transformasi yang mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan berbasis teknologi sekaligus memperkuat kualitas pelayanan kepada masyarakat,”ujar Yuliana Yembise.
Ditegaskan Dirut Bank Papua bahwa bagi Bank Papua transformasi digital bukan hanya tentang menghadirkan teknologi tetapi tentang membangun kepercayaan bahwa setiap proses pengelolaan keuangan daerah dapat dilakukan secara aman, cepat, transparan dan memberikan manfaat nyata bagi pembangunan.
“Sebagai Bank Pembangunan Daerah, kami memiliki tanggungjawab untuk menghadirkan layanan perbankan yang inovatif, andal, dan adaptif terhadap kebutuhan pemerintah daerah. Oleh karena itu Bank Papua berkomitmen menjamin menjaga keandalan sistem, memperkuat keamanan transaksi, memberikan dukungan teknis serta terus mengembangkan layanan digital agar implementasi kerjasama ini berjalan optimal dan memberikan nilai tambah bagi Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya,”tandas Yuliana Yembise. (min)
