SORONG– Dalam persiapan menuju Pilkada serentak tanggal 27 November 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Sorong telah melakukan berbagai persiapan.
Dan sesuai tahapan dan jadwal, proses pencalonan akan mulai dilaksanakan di bulan Agustus 2024. Ketua KPU Kota Sorong, Balthasar Kambuaya mengatakan, pihaknya sudah banyak melakukan sosialisasi dan kegiatan secara kelembagaan kepada seluruh masyarakat Kota Sorong.
Dari padatnya kegiatan, diakuinya, salah satu yang jadi perhatian adalah melakukan pencocokan data pemilih. Dan proses ini telah diselesaikan oleh Pantarlih.
“Dalam pencocokan data pemilih, DP4 (Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan ) yang kami terima dari Kemendagri melalui KPU Provinsi secara berjenjang yaitu sebanyak 210.800 daftar pemilih potensial. Dan itu semua sudah dilakukan pencocokan data pemilih dan sudah 100 persen terpenuhi,”jelas Balthasar Kambuaya yang ditemui di Kantor Walikota Sorong belum lama ini.
Dibanding Pemilu legislatif lalu, untuk Pilkada November mendatang, sesuai dengan DP4 yang diterima , ada peningkatan sekitar 5.000 pemilih. “Karena DPT Pemilu kita yang terakhir itu kan di 205.507 jadi ada peningkatan sekitar 5.000, itu yang sudah kami lakukan pencocokan data pemilih,”tandas Balthasar Kambuaya.
Jumlah pemilih potensi yang mengalami penambahan sekitar 5.000 pemilih itu dalam waktu dekat akan diplenokan di tingkat kelurahan, distrik, dan di tingkat KPU Kota Sorong. “Jadi kami akan memplenokan daftar pemilih sementara, itu yang harus kami lakukan,”tandasnya.
Berkaca pada Pileg lalu, dimana kinerja KPU Kota Sorong paling banyak disoroti, Balthasar Kambuaya mengakui dalam Pileg penetapan lalu, memang ada sedikit trouble atau masalah namun sudah dapat diselesaikan.
“Memang secara marwah kelembagaan produk hukum KPU dalam penetapan hasil itu tidak bisa kami tarik, dan itu dalam koordinasi berjenjang pun kami telah melakukan, sehingga hasil dimana dalam proses itu tidak bisa memuaskan satu pihak, dalam hal ini peserta Pemilu, tapi dalam konteksnya bahwa dalam proses SK penetapan inu, kami telah melihat dan tentu kami berpatokan pada rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya. Sehingga dalam proses pencermatan perbaikan itu telah kami laksanakan,”terang Balthasar Kambuaya.
Lanjut dikatakan, proses Pemilu legislatif telah menghasilkan produk hukum penetapan hasil Pemilu dalam kursi dan juga nama caleg. Untuk pleno penetapan caleg terpilih DPRD Kota Sorong, masih menunggu petunjuk teknis dari KPU RI.
Perubahan siginifkan apa yang ada d KPU Kota menjelang Pilkada serentak?
Mungkin kalau secara jenjang koordinasi dan juga pengalaman yang telah kami laksanakan, Pilpres dan Pileg lalu kan bersentuhan jauh antara pemilih dengan calon, tapi besok Pilkada ini interes calon dengan masyarakat ini kan skop lokal kita langsung, Kota Sorong, jadi pasti kami tidak pungkiri, tekanan dan juga hal-hal dimana terjadi persoalan tidak mungkin tidak ada, tapi kami mengantisipasi jauh-jauh hari, tetap berkoordinasi dengan pihak keamanan dan juga kami penguatan kapasitas kelembagaan untuk bagaimana kami kerja secara maksimal sesuai aturan dan regulasi sehingga apa nyang dihasilkan nanti itu benar-benar diterima oleh masyarakat Kota Sorong dan sesuai dengan aturan, dan regulasi .
Menyinggung bagaimana ketua dan komisioner KPU Kota Sorong menjaga independensi, dikatakan oleh Balthasar Kambuaya, pihaknya terikat dalam tugas, wewenang dan tanggung jawab.
“Jadi asas-asas yang melekat pada tahapan Pemilu ataupun Pemilikada wajib kita pegang, yaitu integritas, proporsional dan juga profesional dan juga ada kepastian hukum dalam kita dan bekerja dengan jujur dan adil,”tandasnya.
Ia berharap kepada seluruh masyarakat Kota Sorong, bahwa proses Pilgub dan Pilkada Walikota dan Wakil Walikota Sorong menjadi milik bersama. “Suksesinya tahapan Pemilikada bukan suksesinya kami KPU saja tapi sulsesi seluruh masyarakat Kota Sorong. Dan kita kerja, kita buat Kota Sorong jadi baromter di provinsi ini dan jadi contoh bagi seluruh kabupaten kota di Papua Barat Daya,”pungkas Ketua KPU Kota Sorong, Balthasar Kambuaya. (ros)
