SORONG– Menjelang penerimaan siswa baru yang akan berlangsung Juni 2025, dilakukan penandatanganan komitmen bersama pelaksanaan Sistem Penerimaan Siswa Baru (SPMB) Tahun 2025 Provinsi Papua Barat Daya di Vega Prime Hotel Kota Sorong, Selasa (27/5).
Penandatanganan komitmen bersama pelaksanaan SPMB dilakukan mulai dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat Daya, Ombudsmen, perwakilan TNI Polri, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten dan Kota di Provinsi Papua Barat Daya, para Kepala Bidang SD, SMP, SMA, Ketua PGRI dan pihak terkait lainnya.
Dalam rangkaian penandatanganan komitmen bersama pelaksanaan SPMB tahun 2025, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat Daya, Adolof Kambuaya, SH M.Si membacakan deklarasi yang menegaskan bahwa SPMB dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah.
” Kami berkomitmen bahw seluruh proses seleksi akan :
1. Dilaksanakan secara objektif berdasarkan ketentuan dan kriteria yang telah ditetapkan tanpa intervensi dari pihak menapun.
2. Berjalan secara transparan, dapat dipantau oleh publik dan seluruh informasi seleksi tersedia secara terbuka.
3. Dilakukan secara akuntabel dengan mekanisme pertanggungjawaban yang jelas dari setiap tahapan seleksi.
4. Berprinsip berkeadilan, memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh anak bangsa tanpa memandang latarbelakang sosial, ekonomi maupun asal daerah.
5. Tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun dengan menjamin hak setiap anak untuk memperoleh pendidikan yang layak dan bermutu.
Melalui deklarasi ini Adolof Kambuaya mengajak Kepada seluruh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, Inspektorat Daerah, pihak TNi,Polri , Satuan Pendidikan, orang tua, masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama mengawal dan memastikan proses seleksi berjalan dengan jujur, adil dan berintegritas demi masa depan pendidikan yang lebih baik di Provinsi Papua Barat Daya.
Deklarasi komitmen bersama pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru tahun 2025 ditandai dengan pemukulan tifa tiga kali oleh Kadis Pendidikan Provinsi Papua.Barat Daya, Adolof Kambuaya, SP M.Si.
“Kami mengimbau kepada kepala- Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten dan Kota di wilayah Provinsi Papua Barat Daya agar deklarasi yang tadi dilakukan agar ditindaklanjuti di daerahnya masing-masing,”ujar Adolof Kambuaya.
Selain itu, Ia berharap kepada jajaran satuan pendidikan di Provinsi Papua Barat Daya agar dalam sistem Penerimaan
siswa baru diberlakukan asas pemerataan dan keadilan.
“Karena tujuan pendidikan adalah untuk seluruh warga masyarakat yang ada di Provinsi Papua Barat Daya ini. Artinya peserta usia sekolah, jadi tidak ada batasan, tidak ada persyaratan-persyaratan yang terlalu sulit tapi semua warga negara punya hak untuk mengakses pendidikan di Provinsi Papua.Barat Daya,”ujar Adolof Kambuaya kepada media SuaraSorong.com.
Dikatakan bahwa pendidikan ditujukan untuk semua anak bangsa. Karena itu penyelenggara pendidikan dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten dan Kota wajib untuk mensosialisasikan hal ini.
Deklarasi komitmen bersama dihadiri Ombudsmen Provinsi Papua Barat, Amos Atkana, S.Pt M.Si, Kepala Dinas Pedidikan Kota Sorong Arby W. Mamangsa, S.Pd dan pejabat di lingkup satuan pendidikan kabupaten dan kota serta pihak terkait lainnya. (min)
