SORONG– Menerima kunjungan Komisi VII DPR RI, Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, S.Sos meminta dukungan untuk menghadirkan negara di tengah-tengah masyarakat dengan karya nyata membangun Provinsi Papua Barat Daya.
Memaparkan berbagai potensi yang dimiliki Provinsi Papua Barat Daya, khususnya disektor pariwisata, Gubernur Elisa Kambu mengungkapkan isu strategis pengembangan Bandara Dominie Eduard Osok (DEO) Sorong sebagai bandara internsional sehingga menjadi Bandara Embarkasi Haji di Tanah Papua, Maluku dan Maluku Utara.
Harapan itu disampaikan oleh Elisa Kambu dalam pertemuan yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Dr Evita Nursanti, M.Sc pada Rabu (28/5/2025) di Hotel Aston, Kota Sorong, Papua Barat Daya.
Salah satu pertimbangan untuk menjadikan Bandara DEO Sorong sebagai embarkasi haji karena diakui oleh gubernur, bahwa selama ini, calon jemaah haji yang diberangkatkan oleh Kementerian Agama Papua Barat menuju embarkasi Makassar membutuhkan biaya yang cukup besar.
Selain pertimbangan biaya, “daripada membelanjakan uang di Makassar sana, lebih baik jika perputaran uang itu di Sorong, belanja semua di Sorong, jadi ada perputaran ekonomi. Dan Makassar itu juga sudah sangat padat, karena dari Papua, Maluku semua ke Makassar,”tandas Gubernur.
Jika pemerintah membangun Bandara DEO sebagai Bandara embarkasi haji untuk wilayah Papua dan Maluku diyakini oleh gubernur sangat tepat karena letak Sorong yang strategis, berada di pintu gerbang Papua dan bertetangga dengan Provinsi Maluku dan Maluku Utara.
Untuk meyakinkan Komisi VII DPR RI, Gubernur Elisa Kambu pun minta Wakil Gubernur (Wagub) Papua Barat Daya, Ahmad Nausrau,S.Pd.I MM memaparkan potensi calon jemaah haji reguler yang diberangkatkan Kemenag Papua Barat (yang saat ini masih melayani calon jemaah haji d Barat Daya.
Berdasarkan data dari Kementerian Agama RI khusunya Keputusan Nomor 1196 tahun 2004 tentang kuota haji regular tahun 1446 H, tahun 2025 Masehi, kuota jemaah haji Papua Barat sebanyak 723 orang.
Dengan adanya rencana Papua Barat Daya memiliki Kantor Wilayah Kemeneterian Agama , maka Wagub memastikan Papua Barat Daya akan memiliki kuota jemaah haji sendiri.
Sehingga jika ditotal jumlah jemaah haji untuk wilayah Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Maluku dan Maluku Utara sebanyak 4.684 orang. “Dengan demikian sudah memenuhi syarat untuk menjadikan Bandara DEO sebagai embarkasi haji,”ujar Wagub Ahmad Nausrau yang memohon dukungan kepada Komisi VII DPR RI agar Bandara Sorong ditingkatkan statusnya jadi emberkasi haji, jadi tempat pemberangkatan calon jemaah haji di wilayah timur, khususnya dari Tanah Papua, Maluku dan Maluku Utara.
Mendengarkan paparan gubernur dan wakil gubernur, salah satu anggota Komisi VII DPR menyatakan setuju Sorong jadi embarkasi haji, sehingga calon jemaah haji dari tempat asalnya di Maluku Utara tidak perlu jauh-jauh ke Kota Daeng Makassar.
Selain isu strategis menjadikan Bandara DEO sebaga bandara Internasional, dalam paparannya, Gubernur Elisa Kambu juga mengungkapkan isu strategis lainnya yakni penambahan jalur penerbangan langsung dari Labuan Bajo- Sorong.
Saat ini Bandara DEO Sorong melayani 5 maskapai penerbangan yakni, Garuda Indonesia, Batik Air, Lion Air, Pelita Air, Wings Air, Superjet Air, dan Sriwijaya Air.
Selain jajaran Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, pertemuan Komisi VII DPR RI turut dihadiri Kapolda Papua Barat Daya, Brigjen Pol Gatot Haribowo, S.IK, M.AP, Danrem 181/PVT, Brigjen TNI Totok Sutriono, S.Sos MM, anggota MRP Papua Barat Daya, anggota DPR Papua Barat Daya dan stakeholder lainnya.
Sementara dalam rombongan Komisi VII DPR RI, selain Rico Sia, M.Si (F.Nasdem Dapil Papua Barat Daya), diantaranya hadir Dr Saleh Partaonan Daulay, M.Ag,M.Hum, MA (Wakil Ketua Tim/FPDIP), Rahayu Saraswati (Wakil Ketua Tim/F Gerindra), Hj Chusnunia CHalim, Ph.D ( Wakil Ketua Tim/F.PKB), Nila Yani Hardiyanti, S. I.KOM (anggota/PDIP), H. Ahmad Daeng Sere, S.Sos, M.AP (anggota/ F. Nasdem), Arjuna Sakir, SE MM (anggota/F.Nasdem). Selain itu juga hadir dari Kementerian Pariwisata.
Usai mengikuti pertemuan dengan jajaran Pemprov Papua Barat Daya, Kamis pagi (29/5/2025) rombongan Komisi VII DPR RI menuju Raja Anpat . (min)
