SORONG – Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Papua Barat Daya resmi meningkatkan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa di Sekretariat DPR Provinsi Papua Barat Daya Tahun Anggaran 2024 dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan.
Dirreskrimsus Polda Papua Barat Daya, Kombes Pol. Iwan P. Manurung, S.I.K., M.H., menjelaskan peningkatan status perkara dilakukan setelah penyidik Subdit III Tipidkor mengantongi lebih dari dua alat bukti melalui pemeriksaan terhadap 43 saksi, pengumpulan dokumen, serta hasil gelar perkara bersama BPK RI.
Proses penyidikan dipimpin oleh Kanit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Papua Barat Daya, IPTU Ihot R.P. Tampubolon, S.H., M.H., yang sebelumnya juga pernah bertugas sebagai Kanit I Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Papua Barat Daya.
Penyidikan mengungkap dugaan penyimpangan anggaran pengadaan barang dan jasa yang semula sebesar Rp505.194.000 dan berubah menjadi Rp8.061.031.500 dalam DPPA Tahun 2024. Dari nilai tersebut, tercatat pencairan dana sebesar Rp6.541.792.880 melalui empat perusahaan.
Penyidik menduga pekerjaan tidak dilaksanakan sebagaimana kontrak dan menemukan indikasi kerugian keuangan negara sementara sekitar Rp6.093.478.796.
Nilai kerugian tersebut masih menunggu hasil penghitungan resmi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Atas perkara tersebut, penyidik menerapkan Pasal 603 dan/atau Pasal 604 KUHP juncto Pasal 20 huruf c KUHP terkait tindak pidana korupsi. Ditreskrimsus menegaskan penyidikan akan dilakukan secara profesional, objektif, transparan, dan sesuai ketentuan hukum guna mengungkap seluruh pihak yang bertanggung jawab.
Sementara itu, Plt Kabid Humas melalui Kauren Bid Humas Polda Papua Barat Daya, Ipda Irvandy, mengimbau masyarakat untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan tidak berspekulasi terkait pihak-pihak yang diperiksa.
Polda Papua Barat Daya berkomitmen menyampaikan secara terbuka kepada publik dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. (**/min)
