SORONG – Mengusung tema “Perempuan Berdaya dan Berkarya Menuju Indonesia Emas 2045,”, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya (Pemprov PBD) menggelar peringatan Hari Ibu ke-97 Tahun 2025 yang berlangsung di salah satu hotel di Kota Sorong, Papua Barat Daya, Senin (22/12/2025).
Peringatan Hari Ibu ke -97 diinisiasi oleh Tim Penggerak PKK Papua Barat Daya bekerja sama dengan Badan Kerja Sama Organisasi Wanita (BKOW) Papua Barat Daya serta Dharma Wanita Persatuan (DWP) Papua Barat Daya, dengan melibatkan berbagai organisasi perempuan se-Papua Barat Daya.
Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu dalam kesempatan tersebut membacakan sambutan tertulis Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia.
Dalam sambutannya disampaikan bahwa peringatan Hari Ibu merupakan momentum bersejarah yang lahir dari perjalanan panjang perjuangan perempuan Indonesia dalam memperjuangkan hak, kesetaraan, dan kebebasan untuk berkontribusi bersama laki-laki dalam membangun bangsa.
“Peringatan Hari Ibu setiap 22 Desember bukan sekadar seremoni, dan bukan pula perayaan Mother’s Day sebagaimana dipahami di beberapa budaya, melainkan bentuk penghargaan bangsa terhadap perjuangan dan pengabdian perempuan Indonesia dalam seluruh peran dan kapasitasnya,” ujar Gubernur PBD Elisa Kambu membacakan sambutan Menteri PPPA.
Dijelaskan pula bahwa sejarah Hari Ibu berakar dari Kongres Perempuan Indonesia pertama pada tahun 1928 di Yogyakarta, yang menjadi tonggak lahirnya gerakan perempuan secara nasional. Momentum tersebut kemudian ditetapkan sebagai Hari Ibu melalui Keputusan Presiden Nomor 316 Tahun 1959.
Dalam lintasan sejarah bangsa, perempuan Indonesia telah menjadi agen perubahan yang berperan dalam inovasi, perjuangan keadilan, penguatan nilai kemanusiaan, serta pembangunan ekonomi dan sosial.
Meski menghadapi tantangan seperti beban ganda, stigma, keterbatasan akses, hingga kekerasan berbasis gender, perempuan terus menunjukkan ketangguhan dan daya juang yang luar biasa.
Tema peringatan Hari Ibu ke-97 Tahun 2025 dinilai sejalan dengan agenda nasional, termasuk implementasi Asta Cita dan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC), khususnya dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan sistem perlindungan, penghapusan diskriminasi, serta percepatan pemberdayaan perempuan di berbagai sektor.
Pemerintah, lanjutnya, terus memperkuat kerangka hukum dan kebijakan melalui Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), serta pengarusutamaan gender dalam seluruh proses pembangunan.
“Perempuan bukan hanya penerima manfaat pembangunan, tetapi merupakan motor utama perubahan menuju Indonesia Emas 2045,” tegasnya. (**/min)
