SORONG– Sebagai Daerah Otonom Baru (DOB) yang baru berusia2 tahun 6 bulan, Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, S.Sos minta kepada pemerintah pusat untuk memberikan perhatian penuh kepada Provinsi Papua Barat Daya dan DOB lainnya di Tanah Papua.
Hal ini dikatakan Elisa Kambu Dalma acara silaturahmi bersama Wakil Ketua MPR RI, Abcandra Muhammad Akbar dan sejumlah anggota DPD RI di Marina Resto, Kota Sorong belum lama ini.
Dikatakan oleh Gubernur Elisa Kambu, perlakuan terhadap DOB dengan daerah lain yang lebih dulu sudah ada hendaknya berbeda.
“Perlakuan untuk DOB tidak boleh disamakan dengan provinsi-provinsi lain yang sudah ada lama. Yang semua infrastrukturnya sudah tersedia. Atau kabupaten/kota yang sudah lama yang infrastrukturnya sudah tersedia,”ujar Elisa Kambu.
Ia mengatakan sudah menyampaikan hal ini kepada Komisi II, Komisi VII, Komisi XIII DPR RI saat berkunjung di Kota Sorong belum lama ini.
“ Jadi kita sudah sampaikan semua. Mohon berkenan, supaya perlakuan untuk DOB harus beda. Jadi dibuka ruang untuk supaya penataan dana untuk pembangunan perkantoran. Ini hal yang menjadi penting.”tandas Elisa Kambu.
Gubernur mengatakan hal ini, karena Provinsi Papua Barat Daya yang berumur 2 tahun 6 bulan dan merupakan provinsi termuda di tanah air sampai saat ini belum ada progress yang berarti.
Dikatakan, pemerintah telah melahirkan 4 DOB untuk tanah Papua, termasuk Provinsi PBD. Penetapan Undang-Undang tentang Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya sudah berjalan 2 tahun 7 bulan.
“Kalau di Undang-Undang itu disebutkan bahwa pemerintah pusat berkewajiban untuk menyiapkan infrastruktur pemerintahan yakitu pembangunan kantor gubernur, kantor DPR dan Kantor MRP Papua Barat Daya,”tandas gubernur.
“Dalam UU disebutkan, pemerintah pusat bertanggungjawab selama 3 tahun menyediakan fasilitas, tahun ini adalah tahun terakhir. Progres kita hari ini belum sampai 17 %. mungkin masih 15 %, karena UUnya sudah dikunci apakah kalau molor bisa buka slop lagi. Ini agar menjadi perhatian pemerintah pusat,”ujar Gubernur PBD, Elisa Kambu.
Lanjut dikatakan, dari pembetukan DOB , Pemprov Papua Barat Daya melahirkan 22 perangkat daerah. “Seluruh perangkat daerah kita tata. Kita punya semangat untuk membangun tapi kapasitas fiskal kita sangat minim. Untuk satu provinsi PBD ini kita punya APBD tahun ini, Rp 1,4 T,”imbuh gubernur.
Dengan anggaran Rp 1,4 T dengan cakupan daerah 6 dengan 22 OPD dengan kebutuhan masyarakat yang begitu banyak. Maka Pemprov Papua Barat Daya menunggu segala sesuatu dari pusat, sebagai penyelenggara pemerintahan.
“ Kasarnya masyarakat bilang “barang ini dong bikin betuk ka atau dong main-main, karena belum ada aktifitas yang nyata disitu. Itu rakyat kita kira-kira kalau tanya seperti itu. Karena ini wibawa negara.maka kita minta perhatian dari pemerintah pusat,”ujar Gubernur Elisa Kambu.
Dikatakan oleh Elisa Kambu, bahwa jajaran Pemprov Papua Barat Daya mempunyai semangat yang sama untuk membangun Provinsi Papua Barat Daya.
“Tapi kita punya kewenangan terbatas dan kemampuan fiskal terbatas, sehingga keinginan juntuk memajukan Indonesia mulai dari penjuru unjung timur di republik ini berjuang dengan segala keterbatasan, tapi kami terus selalu hadir,”ujar Elisa Kambu.
Bahwa Papua Barat Daya adalah bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dari NKRI. “Spirit ini yang membuat kita di daerah selalu berjuang dengan segala keterbatasan Dalma menghadirkan negara di tengah-tengah masyarakat,”ujar gubernur.
Tugas-tugas pelayanan,hak-hak dasar masyarakat telah dipenuhi, meskipun belum sepenuhnya sesuai harapan rakyat.(min)
