SORONG — Managemen PT Inti Kebun Sejahtera (IKSJ) menyatakan sedang mempelajari tuntutan masyarakat Adat Suku Moi, khususnya marga Klagilit Maburu/Mawera, yang melakukan aksi pemalangan di pabrik kelapa sawit PT IKSJ di Kampung Klasof, Distrik Moisegen, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya, Selasa (13/10/2026).
Pernyataan ini.disampaikan James E.P. Simanungkalit, selaku Manajer Umum (General Manager) PT Inti Kebun Sejahtera (IKSJ), setelah mendapat informasi mengenai aksi pemalangan yang dilakukan masyarakat adat.
James menjelaskan bahwa pihaknya masih melakukan koordinasi dengan pimpinan perusahaan untuk menindaklanjuti tuntutan masyarakat.
Menurutnya, manajemen perlu mempelajari persoalan tersebut berdasarkan data dan kondisi faktual di lapangan sebelum memberikan tanggapan lebih lanjut.
“Selamat malam, Pak. Saya sementara koordinasikan dengan pimpinan. Kami lagi pelajari tuntutan tersebut dengan data lapangan. Nanti setelah ada petunjuk dari pimpinan terlebih dahulu, saya sendiri juga belum mendapat data lapangan tentang makam dan penanaman 18 pohon sawit. Saya harus memastikan dulu supaya tidak ada informasi yang keliru,”ujar James melalui pesan tertulis.
Ia menegaskan bahwa pihaknya perlu memastikan informasi mengenai keberadaan makam dan penanaman 18 pohon kelapa sawit yang menjadi bagian dari persoalan tersebut.
Langkah ini dinilai penting agar informasi yang disampaikan perusahaan nantinya sesuai dengan fakta di lapangan.
Sikap manajemen tersebut menunjukkan bahwa tuntutan masyarakat adat masih dalam tahap koordinasi dan penelaahan internal perusahaan. Hingga pernyataan itu disampaikan, James belum memberikan penjelasan lebih jauh mengenai hasil pemeriksaan lapangan maupun keputusan pimpinan perusahaan terkait tuntutan tersebut.
Sebelumnya, Masyarakat Adat Suku Moi dari marga Klagilit Maburu/Mawera melakukan aksi pemalangan terhadap pabrik kelapa sawit PT Inti Kebun Sejahtera (IKSJ) yang berlokasi di Kampung Klasof, Distrik Moisegen, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya dini hari.
Namun, rincian mengenai tuntutan masyarakat, termasuk kronologi persoalan makam dan penanaman 18 pohon kelapa sawit, masih perlu dikonfirmasi lebih lanjut berdasarkan keterangan masyarakat adat serta hasil pemeriksaan di lapangan. (**/min)
