SORONG – Rapat lanjutan Tim Formatur Musyawarah Daerah (Musda) I Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Papua Barat Daya akhirnya menetapkan susunan Dewan Pimpinan MUI Papua Barat Daya periode baru.

Dalam rapat yang berlangsung di Kota Sorong, yang dilaksanakan dua hari yaitu Selasa (7/7/2026) dan Rabu (8/7/2026), dimana Abu Bakar Lodji, Ketua MUI Kabupaten Raja Ampat ditetapkan sebagai Ketua Umum MUI Papua Barat Daya periode 2026 – 2031.
Selain menetapkan Ketua Umum, tim formatur juga memilih Bacharudin Batjo Saimima sebagai Wakil Ketua 1, Ismail Agia sebagai Wakil Ketua 2, Muhammad Sanusi sebagai Sekretaris Umum, Nursanti sebagai Bendahara Umum, serta Ahmad Nausrau sebagai Ketua Dewan Pertimbangan MUI Papua Barat Daya.
Ketua Tim Formatur MUI Papua Barat Daya, Ahmad Nausrau, dalam keterangan persnya, Kamis (9/7/2026) menjelaskan bahwa proses penetapan tersebut merupakan tindak lanjut dari Musda I MUI Papua Barat Daya yang telah dilaksanakan pada 19–20 Juni 2026 yang digelar di salah satu hotel Kota Sorong.
Ia mengatakan pembukaan Musda pada 19 Juni sempat diwarnai sejumlah dinamika, namun seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan hingga selesai. Selanjutnya, pada 20 Juni, sidang Musda dilaksanakan sesuai pedoman organisasi dengan membentuk Tim Formatur yang beranggotakan 15 orang, terdiri atas unsur Dewan Pimpinan MUI, perwakilan pondok pesantren, organisasi kemasyarakatan Islam, akademisi dan cendekiawan Muslim.
Menurut Ahmad Nausrau, yang juga menjabat sebagai Wakil Gubernur PBD, pada saat itu Tim Formatur didampingi langsung oleh perwakilan Dewan Pimpinan Pusat MUI untuk wilayah Papua, yakni Buya Muhammad Zaitun Rasmin dan Buya Muhammad Asrul Tanjung.
Sebelum pemilihan, seluruh anggota formatur diberikan arahan agar menggunakan hati nurani dalam menentukan pilihan sesuai ketentuan organisasi.
Pemilihan dilakukan dua mekanisme yaitu musyawarah mufakat dan voting. Dimana peserta forum memilih untuk melalui mekanisme voting yang disepakati bersama.
Dari 15 suara yang masuk saat itu, terdapat empat nama yang memperoleh dukungan, yakni Ahad Saka (1 suara), Abu Bakar Lodji (3 suara), Ismail Agia (5 suara), dan Bacharudin Batjo Saimima (6 suara).
Namun, setelah penghitungan suara dan Ketua Tim Formatur bersama Rektor IAIN ijin meninggalkan forum karena ada kegiatan mendesak dan ditunggu pesawat dijam yang sama, muncul perbedaan pandangan di antara anggota Tim Formatur mengenai hasil pemilihan tersebut.
Kondisi itu membuat DPP MUI memutuskan hasil pemilihan belum dapat diumumkan dan penetapan Ketua Umum ditunda hingga diperoleh penyelesaian sesuai mekanisme organisasi.
“Musda selesai sesuai jadwal, tetapi hasil pemilihan Ketua Umum belum diumumkan karena masih terdapat perbedaan pandangan di antara anggota Tim Formatur. Sebagai Ketua tim formatur, Saya diamanahkan DPP untuk segera menyelesaikan,” ujar Ahmad Nausrau.
Ia menjelaskan bahwa setelah dilakukan komunikasi dan koordinasi lanjutan bersama DPP MUI, akhirnya digelar rapat lanjutan.
Tim Formatur yang diikuti 15 anggota, terdiri atas 14 peserta hadir secara langsung dan satu peserta mengikuti secara daring.
Rapat tersebut juga dihadiri secara virtual oleh unsur DPP MUI, yakni Buya Muhammad Zaitun Rasmin, Buya Azrul Tanjung dan Buya Amirsyah Tambunan, untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai pedoman organisasi.
Melalui musyawarah lanjutan itu, Tim Formatur akhirnya mencapai kesepakatan yaitu menetapkan dua nama sebagai calon ketua umum MUI PBD yaitu Abu Bakar Lodji dan Ismail Agia untuk dilaksanakan voting.
Dari hasil voting, Abu Bakar Lodji meraih 9 suara dan 6 suara untuk Ismail Agia. Sehingga disepakati Ketua Umum MUI PBD adalah H. Abu Bakar Lodji.
Selain itu tim formatur menetapkan susunan kepengurusan lainnya yaitu Muhammad Sanusi sebagai Sekretaris Umum, Nursanti sebagai Bendahara Umum, serta Ahmad Nausrau sebagai Ketua Dewan Pertimbangan, Bacharudin Batjo Saimima sebagai Wakil Ketua 1 dan Ismail Agia sebagai Wakil Ketua 2.
“Keputusan ini sudah final dan mengikat dengan persetujuan 15 formatur, ” ungkap Ahmad Nausrau Ahmad Nausrau berharap seluruh dinamika yang terjadi selama proses Musda dapat menjadi pembelajaran dan tidak lagi menjadi perdebatan di tengah umat.
“Ini menunjukkan besarnya kecintaan umat kepada Majelis Ulama Indonesia. Aspirasi yang berkembang hendaknya dimaknai sebagai bentuk kepedulian terhadap MUI. Sekarang pengurus baru sudah terbentuk, mari seluruh pimpinan ormas Islam, para ulama, kiai, pimpinan pondok pesantren, perguruan tinggi Islam, cendekiawan Muslim, dan seluruh umat bersama-sama memberikan dukungan kepada kepengurusan yang baru,” katanya.
Ia menegaskan MUI memiliki peran strategis sebagai wadah umat sekaligus mitra pemerintah dalam memberikan bimbingan, pencerahan, dan menjaga syiar Islam. Karena itu, menurutnya, keberhasilan MUI tidak dapat terwujud tanpa dukungan seluruh elemen umat Islam di Papua Barat Daya.
“Semoga dengan kepengurusan yang baru dapat menguatkan peran Majelis Ulama Indonesia sebagai mitra pemerintah yaituShodiqul Hukumah dan pelayan bagi umat atau Khadimul Ummah guna. Oleh karena itu kami mengajak seluruh umat untuk bersatu mendukung kepengurusan yang baru agar MUI dapat menjalankan amanah organisasi dan syiar dakwah dengan lebih baik demi kemaslahatan umat di Papua Barat Daya,” harapnya.
Selanjutnya tugas Ketua Umum terpilih dan Dewan Pertimbangan adalah menyusun Pengurus harian yaitu wakil-wakil Ketua Dewan Pertimbangan, Wakil Sekretaris Umum dan Wakil Bendahara Umum dengan masa tunggu 30 hari guna menerima SK DPP MUI Pusat.
Sementara ketua-ketua dan anggota bidang akan di SKkan oleh DPW MUI Papua Barat Daya. Komposisi tim formatur terdiri atas unsur pengurus MUI Papua Barat Daya yakni Plt Ketua MUI Papua Barat Daya Ahmad Nausrau, Sekretaris Sanusi, dan Bendahara Nursanti.
Dari unsur Dewan Pengarah MUI terdapat Kisman Rahayaan. Sementara dari unsur MUI kabupaten dan kota terdiri atas Ketua MUI Raja Ampat, Abu Bakar Loji, Ketua MUI Kota Sorong, Abdul Manan Fakaubun, Ketua MUI Kabupaten Sorong, Ahmad Sakka, Ketua MUI Tambrauw, Ibrahim Yenggren, serta Ketua MUI Sorong Selatan, Rifai Rumalean.
Unsur organisasi kemasyarakatan Islam diwakili Ketua PW Muhammadiyah Papua Barat Daya Mungawan dan Sekretaris NU Papua Barat Daya Azis Silehu.
Dari kalangan perguruan tinggi Islam dan akademisi diwakili Rektor IAIN Sorong Dr. Suparto Iribaram. Adapun perwakilan organisasi Islam lainnya adalah Ketua ICMI Papua Barat Daya, Iim Abdul Hosim dan Ahmad Loji dari Majelis Muslim Papua (MMP). Sementara unsur pesantren diwakili Ismail Agia dari Pondok Pesantren Emeyodere.
Sementara itu anggota formatur dari MMP Ahmad Lodji juga membenarkan bahwa dinamika yang muncul di Musda MUI Papua Barat Daya sudah berakhir.
Dari hasil pemilihan ulang semua sudah legowo, dimana H. Abu Bakar Lodji terpilih dengan 9 suara dan H. Ismail 6 suara. “Langsung disahkan disitu dan itulah yang dilaporkan ke MUI Pusat,”tutur Ahmad Lodji.
Dikatakan oleh Ahmad Lodji, bahwa awalnya, H. Abu Bakar Lodji tidak ada keinginan untuk maju yang terbukti pada pemilihan awal Abu Bakar Loji hanya memperoleh 3 suara.
“Tetapi ternyata pada akhirnya beliau yang terpilih. Kalau diberikan amanah, beliau terima, jadi bukan dari beliau yang mau mencalonkan diri atau digadang-gadang begitu,”ujar Ahmad Lodji.
Terpilih dengan 9 suara, menurut Ahmad Lodji, formatur tentu tidak hanya sekedar memilih. Tapi pasti sudah mengetahui trade record dari H. Abu bl akar Lodji.
“Beliau ini kan, sebelumnya pernah menjabat sebagai Sekretaris MUI Kota Sorong di jamannya alm Pak Koya, kemudian beliau di tahun-tahun 70an-80an pernah menjadi qori terbaik mewakili Provinsi Irian Jaya saat itu untuk keluar ke daerah-daerah. Kemudian aktifitas sehari-hari, beliau juga karyawan di PT Pertamina sehingga beliau dikenal di generasi-generasi usia 40 tahun, 50 tahun ke ataslah sudah pernah mendengar latar belakang pak Abu Bakar mewakili Provinsi Irian Jaya dalam hal MTQ,”tutur Ahmad Lodji.
Dengan pendidikan S2, dan pengalaman organisasi serta sangat dekat hal-hal keumatan, dikatakan Ahmad Lodji bahwa H. Abu Bakar Loji sangat tepat memimpin MUI Provinsi Papua Barat Daya lima tahun kedepan.
“Harapan saya sebagai pribadi dan juga sebagai formatur, kita mengacu pada aspirasi yang diinginkan oleh teman-teman, bapak-bapak dari di Muslim Papua di Papua Barat Daya yang menginginkan figur berasal dari sini (Papua) itu sudah sesuai dengan keinginan kita. Dengan terpilihnya pak H. Abu Bakar Lodji asal dari Raja Ampat, agar membawa MUI lebih dekat dengan masyarakat, terutama muslim yang ada di Papua Barat Daya baik itu dalam hal-hal misi keagamaan, keumatan, dalam hal-hal kemanusiaan dengan berbagai kondisi di Papua Barat Daya. Juga menjalin kerjasama dengan semua stakeholder,dengan semua komponen baik itu organisasi-organisasi paguyuban, organisasi bawahan seperti MUI kabupaten, kota maupun ormas Islam di Papua Barat Daya, sehingga MUI yang pertama kali hadir di Papua Barat Daya ini bisa merasa dimiliki oleh masyarakat secara umum khususnya umat muslim yang ada di Papua Barat Daya,”pungkas Ahmad Lodji. (**/min)





