Desember, Dukcapil PBD Target Data Penduduk OAP Valid

SORONG–  Ditandai dengan penabuhan tifa 5 kali, Gubernur Papua Barat Daya yang diwakili Pj Sekda Drs Yakob Kareth, M.Si membuka kegiatan Rapat Evaluasi Pendataan Penduduk Orang Asli Papua (OAP) Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan Sipil Kabupaten Kota Se-Provinsi Papua Barat Daya, di M-Hotel, Rabu (5/11/2025.

Pj Sekda Drs Yakob Kareth, M.Si (kiri) saat tampil sebagai narasumber. (rosmini/SS)

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Provinsi Papua Barat Daya (PBD), Nikolas Asmuruf, SE, M.AP mengatakan, kegiatan ini merupakan  tindaklanjut dari kegiatan Evaluasi Pendataan Pendudukan OAP  pertama yang  digelar di SwisBell Hotel beberapa waktu lalu,

Menghadirkan  Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Kota se Papua Barat Daya, Nikolas Asmuruf mengatakan kegiatan ini digelar karena sampai saat  ini, pendataan Penduduk OAP belum valid.

“Kira belum tahu jumlah penduduk OAP itu sebenarnya berapa. Ini Program Pak Gubernur, bagaimana sampai Bulab  Desember, itu kita sudah tahu pasti jumlah penduduk orang asli Papua itu berapa yang valid,”ujar Kadis Dukcapi PBD.

Dikatakan Nikolas Asmuruf,  Dukcapil Kabupaten Kota  turun melakukan validasi data OAP dan menurutnya, dalam rapat evaluasi jumlah penduduk OAP secara lisan sudah disampaikan oleh masing-masing kepala dinas Dukcapil Kabupaten Kota tapi secara tertulis belum.

“Nanti tertulis  itu kami akan melakikan rapat atau koordinasi lagi ketiga kalinya itu pada minggu keempat bulan  November  atau minggu kedua bulan Desembe. Di situ nanti kita akan menginput data jumlah  pendududuk per kabupaten kota secara khusus orang asli Papua untuk kami serahkan kepada Bapak Gubernur ,”terang Nikolas Asmuruf.

Data penduduk OAP akan dibutuhkan oleh lembaga-lembaga terkait seperti Kementerian Dalam  Negeri, Bappenas, Menteri Keuangan khususnya dalam penyaluran dana Otsus.

Berdasarkan data yang  dimiliki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Provinsi Papua Barat Daya, untuk sementara ini, ungkap Nikolas Asmuruf,  dari Januari hingga Oktober 2025, jumlah penduduk  Provinsi Papua Barat Daya sebanyak 622.238.

Dari jumlah penduduk tersebut,  untu OAP 297.474 dan non OAP 324.764 dengan presentase OAP terhadap  jumlah penduduk  400 % dan non OAP 200 %. Secara lebih rinci, dari data tersaji persentase OAP terbanyak yakni 93 %  (43.335)  ada di Kabupaten  Maybrat sedangkan non OAP 7 % (3.269).

Setelah Kabupaten Maybrat, presentase OAP terbanyak kedua di Kabupaten Tambray yakni  OAP 84 % (25.357)  dan non OAP 16 % (4.736). Sementara di Kota Sorong,  terbanyak non OAP yakni 73 %  (208.253) sedangkan OAP 27 % (77.775).

Diakuinya, karena data penduduk itu selalu berubah, sehingga data penduduk OAP yang dimiliki itu belum final dan data valid akan didapatkan   pada Desember 2025.

Dalam sambutannya, Pj Sekda mengatakan, dana Otsus merupakan insstrumen penting yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan, meningkatkan kesejahteraan  dan menjamin keberpihakan kepada masyarakat  OAP.

“Namun efektifitas penggunaan dana Otsus  sangat bergantung pada akurasi  data penduduk OAP sebagai dasar perencanaan dan pembagiannya.  Oleh karena itu pendataan yang valid dan transparan parsipatif menjadi  kunci  utama agar kebijakan yang kita ambil  benarp-benar menyentuh masyarakat yang berhak,”ujar Pj Sekda,

“Kita diharapkan punya data yang valid, data yang pasti dalam rangka kebijakan-kebijakan pemerintah pusat dalam alokasi dana Otsus. Walaupun efisiensi dong potong habis juga tapi kita tetap semangat saja,”imbuh Yacob Kareth.

Pendataan penduduk OAP untuk memastikan orang Papua yang kulit hitam rambut keriting
ini tersebar di 6 provinsi di Papua. 

“Dari pendataan penduduk OAP akan diketahui secara keseluruhan, laki-laki berapa, perempuan berapa. Laki-laki yang kawin  keluar berapa, perempuan kawin keluar berapa,”ujar Sekda.

Dalam Rapat Evaluasi Pendataan Penduduk OAP, masing-masing kepala dinas Dukcapil kabupaten kota di Papua Barat Data diberikan kesempatan untuk berbicara menyampaikan informasi ataupun persoalan pendataan yang dihadapi selama ini.

Sementara narasumber yang dihadirkan selain dari Bapperida dan BPKAD Provinsi Papua Barat, secara langsung Pj Sekda Yakob Kareth juga tampil sebagai narasumber .  (min)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.