Dalam Kegiatan Diseminasi Permen ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2024
SORONG– Ditandai dengan penabuhan tifa, Inspektur Jenderal Kementerian ATR/BPN, Komjen Pol Drs Wahyu Widada, M. Phil membuka kegiatan Diseminasi Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nomor 14 tahun 2024, tentang Penyelenggaraan Administrasi dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, sekaligus dialog bersama para pemangku kepentingan di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya.

Kegiatan berlangsumg Rabu (18/11/2026) di SwissBell Kota Sorong, Papua Barat Daya.
Wakil Gubernur (Wagub) Provinsi Papua Barat Daya, Ahmad Nausaru, S.Pd.I, MM dalam sambutannya menegaskan, tanah ulayat memiliki nilai yang sangat penting karena berkaitan erat dengan hak-hak masyarakat adat, wilayah adat, hubungan kekerabatan serta warisan leluhur yang harus dijaga.

Karenanya tegas Wagub, pengadministrasian dan pendaftaran tanah ulayat harus dilaksanakan secara cermat, transparan, partisipatif dan menghormati hak-hak masyarakat hukum adat.
“Bahwa kepastian administrasi dan perlindungan hukum terhadap tanah ulayat merupakan langkah penting untuk mencegah terjadinya sengketa pertanahanan.”ujar Wagub.
Sementara itu, Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Papua Barat Daya, Brigjen Pol. Dr. Hengki Haryadi, S.I.K., M.H mengatakan, kegiatan ini menjadi wadah penting untuk memperkuat pemahaman bersama mengenai perlindungan hak masyarakat hukum adat, khususnya terkait pengadministrasian dan pendaftaran tanah ulayat sebagai bagian dari upaya memberikan kepastian hukum serta mencegah terjadinya konflik pertanahan.
Kapolda hadir bersama sejumlah pejabat utama Polda Papua Barat Daya, yakni Dirreskrimum Kombes Pol. Junov Siregar, S.H., S.I.K., M.K.P., Dirreskrimsus Kombes Pol. Iwan P. Manurung, S.I.K., M.H., Kabidkum AKBP Sahat Maruli Hamonangan Siregar, S.H., serta Wakapolresta Sorong Kota AKBP Gleen Rooi Molle, S.I.K.
Turut hadir Inspektur Jenderal Kementerian ATR/BPN Komjen Pol. Drs. Wahyu Widada, M.Phil., Staf Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Reformasi Birokrasi Ir. Deni Santo, S.T., M.Sc., IPU., ASEAN Eng., Staf Khusus Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Reforma Agraria Rezka Oktoberia, S.H., S.M., M.H., QCRO., serta Direktur Pengaturan Tanah Pemerintah, Tanah Ulayat dan Tanah Komunal B. Wijnarko, A.Ptnh., M.M., QCRO.
Kegiatan ini juga dihadiri Kakanwil BPN Provons Papua Barat, anggota DPD RI, Paul Finsen Mayor. anggota BP3OKP Drs Otto Ihalauw. tokoh adat, serta perwakilan masyarakat hukum adat dari Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya.
Lebih lanjut Kapolda menyampaikan bahwa tanah ulayat di Papua bukan sekadar aset atau bidang tanah, melainkan bagian dari identitas, martabat, sejarah, dan kehidupan masyarakat hukum adat yang wajib dihormati serta dilindungi.
Bahwa persoalan tanah ulayat masih menjadi salah satu tantangan yang perlu mendapatkan perhatian bersama. Berbagai permasalahan seperti tumpang tindih klaim kepemilikan, perbedaan batas wilayah adat, tuntutan kompensasi, hingga pemalangan fasilitas umum dan lokasi pembangunan dapat menimbulkan konflik apabila tidak ditangani secara tepat.
Menurut Kapolda, kehadiran Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 14 Tahun 2024 merupakan langkah strategis dalam memberikan perlindungan terhadap hak masyarakat hukum adat sekaligus menghadirkan kepastian hukum melalui penyelenggaraan administrasi dan pendaftaran tanah ulayat.
Melalui pengadministrasian yang baik, diharapkan batas-batas wilayah adat dapat menjadi lebih jelas, potensi sengketa dapat diminimalkan, serta tersedia basis data pertanahan yang dapat menjadi pedoman bagi pemerintah, masyarakat adat, maupun pihak-pihak yang berkepentingan.
Kapolda juga menekankan pentingnya membangun sinergi antara Polri, pemerintah daerah, Kementerian ATR/BPN, lembaga adat, dan seluruh elemen masyarakat. Dalam penyelesaian persoalan pertanahan, pendekatan yang dikedepankan harus mengutamakan prinsip humanis, dialogis, serta menghargai kearifan lokal yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat Papua.
Kapolda mengajak seluruh pemangku kepentingan menjadikan kegiatan diseminasi dan dialog tersebut sebagai momentum untuk memperkuat kesepahaman antara hukum negara dan hukum adat, sehingga perlindungan hak masyarakat adat, kepastian hukum, dan pembangunan di Papua Barat Daya dapat berjalan secara beriringan.
Sementara itu, Staf Khusus Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Reforma Agraria, Rezka Oktoberia, dalam sambutannya menyampaikan bahwa Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memberikan perhatian besar terhadap perlindungan tanah ulayat dan hak-hak masyarakat hukum adat.
Kementerian ATR/BPN hadir untuk memastikan bahwa hak masyarakat adat tetap terlindungi. Inventarisasi dan identifikasi tanah ulayat di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya telah dilaksanakan sejak tahun 2021 sebagai bagian dari langkah awal dalam membangun administrasi pertanahan yang lebih tertata.
Ia menegaskan bahwa tidak terdapat niat untuk menjadikan tanah ulayat sebagai milik negara. Sebaliknya, upaya yang dilakukan adalah membangun sinergi antara hukum adat dan sistem hukum pertanahan nasional.
Pendaftaran tanah ulayat juga dijelaskan sebagai hak masyarakat adat, bukan kewajiban. Langkah tersebut memiliki empat manfaat utama, yakni memberikan kepastian hukum, melindungi aset masyarakat adat, mencegah terjadinya sengketa dan konflik pertanahan, serta menghindari hilangnya tanah ulayat.
Inspektur Jenderal Kementerian ATR/BPN Komjen Pol. Drs. Wahyu Widada, M.Phil., dalam sambutan sekaligus membuka kegiatan tersebut, menyampaikan bahwa persoalan pertanahan masih sering menjadi sumber konflik di tengah masyarakat.
Oleh sebab itu, diperlukan pembaruan sistem administrasi dan pengelolaan pertanahan yang mampu menyesuaikan dengan perkembangan kehidupan masyarakat. Dalam penyusunan kebijakan terkait tanah ulayat, keterlibatan masyarakat adat menjadi hal penting agar setiap aturan yang dihasilkan tetap memperhatikan hak, kepentingan, serta nilai-nilai adat yang berlaku.
Melalui kegiatan diseminasi dan dialog ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan memperoleh pemahaman yang sama mengenai regulasi penyelenggaraan administrasi dan pendaftaran tanah hak ulayat masyarakat hukum adat, sekaligus memperkuat koordinasi dalam mengantisipasi dan menyelesaikan berbagai persoalan pertanahan di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penyerahan plakat dari Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya kepada Kementerian ATR/BPN, serta penyerahan plakat dari Kementerian ATR/BPN kepada Gubernur Papua Barat Daya dan Gubernur Papua Barat, dilanjutkan dengan sesi foto bersama. (min)






