SORONG– Diberhehtikannya sementara kegiatan operasi PT Gag Nikel oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia berdampak pada 900 pekerja. “Kami hentikan aktivitas sementara kegiatan
Bupati Raja Ampat Keluhkan Tak Berdaya Hadapi Tambang Nikel
SORONG– Bupati Raja Ampat, Orideko Burdam, mengungkapkan keresahannya atas aktivitas pertambangan nikel yang diduga mencemari lingkungan di wilayahnya. Ia menilai pemerintah daerah
PT Gag Nikel jadi “Kambing Hitam”
Rico Sia : Yang Dilaporkan Lain Yang Dibahas Lain SORONG– Masalah tambang nikel di Kabupaten Raja Ampat yang dilaporkan ke Komisi VII
PT Gag Nikel jadi “Kambing Hitam”, Rico Sia : Ini Pembohongan Publik
SORONG– Masalah tambang nikel di Kabupaten Raja Ampat yang dilaporkan ke Komisi VII DPR RI saat kunjungan kerja dan reses di Papua
Bahlil : Lifting Harus Dinaikkan 1 Juta Barel Tahun 2029
SORONG– Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Sabtu (7/6/20025) melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Arar Gas Field Petrogas, Kabupaten
WAHLI Temukan 3 Pulau di Raja Ampat Alami Kerusakan 300 hingga 400 Hektare Akibat Tambang Nikel
SORONG– Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WAHLI) Papua menyebutkan terdapat 3 Pulau di Raja Ampat, Papua Barat Daya, mengalami keruskan cukup parah akibat
Menteri ESDM Diteriaki Bahlil Penipu saat Tiba di Bandara Sorong
SORONG– Menteri Energi Sumber Daya Manusia (ESDM) Indonesia, Bahlil Lahadalia diteriaki penipu saat tiba di Bandara Deo Sorong, Papua Barat Daya, Sabtu
Tolak Tambang Nikel, Rico Sia akan All Out Perjuangkan Pariwisata di Raja Ampat
SORONG– Anggota Komisi VII DPR RI Dapil Papua Barat Daya, Rico Sia, M.Si menegaskan akan all out memperjuangkan aspirasi masyarakat yang menolak
Curi Solar di Perusahaan Sawit Inti Kebun Sejahtera, 11 Warga jadi Tersangka
SORONG– 11 warga di Sorong, Papua Barat Daya yang ditangkap polisi karena diduga mencuri Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar milik perusahaan
Gubernur Serahkan SK Pengangkatan 992 CPNS Pemprov Papua Barat Daya
SORONG- Sebanyak 992 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) formasi tahun 2024 di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menerima Surat Keputusan (SK)
- Sebelumnya
- 1
- …
- 3
- 4
- 5
- …
- 52
- Berikutnya
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.