SORONG– Berbicara tentang tata kelola pemerintahan yang baik, pasangan calon (paslon) gubernur-wakil gubernur Papua Barat Daya, Abdul Faris Umlati, SE MM M.Pd- Petrus Kasihiuw (ARUS) mengatakan, debat kedua yang digelar KPU Provinsi Papua Barat Daya di ACC, Rabu lalu (30/10), lebih santai, rileks karena materi debat semuanya sudah dilakukan saat menjabat sebagai bupati Raja Ampat dan bupati Teluk Bintuni.
“Apa yang sudah kami sampaikan itu dapat dipertanggung jawabkan secara akuntabel, penyampaian visi misi. Tema terkait dengan tata kelola pemerintahan, terkait dengan pengelolaan anggaran, dan penyerapan anggaran itu sudah kami lakukan,”ujar Cagub Abdul Faris Umlati yang akrab disapa Afu.
Hal yang terpenting, lanjut Afu, secara bukti , saat jadi Bupati Raja Ampat, Ia menerima 9 WTP, sehingga hal ini jadi bukti tata kelola pemerintahan yang baik telah dilaksanakan,.
“Saya kira itu bukan sebuah hadiah, itu terbukti bahwa pengelolaan keuangan daerah dalam tata kelola pemerintahan yang baik secara good goverment itu semua sudah kita lakukan,”ujar Cagub Afu kepada media.
Lebih lanjut, Cagub Afu juga menegaskan bahwa , tugas dan tanggung jawab seorang gubernur tidak terlalu seperti apa yang dilakukan di kabupaten/kota .
“Tapi bagaimana kita mengkolaborasi , mengajak para bupati dan walikota untuk mensinergitas program-program prioritas dan strategis, baik itu di kabupaten kota maupun di provinsi,”jelas Abdul Faris Umlati.
Sementara itu, Cawagub Petrus Kasihiuw, mengatakan, debat publik kedua dinikmati dan merasa enjoy karena Ia dan Cagub Faris Umlati sudah pengalaman dalam memimpin Kabupaten Raja Ampat dan Kabupaten Teluk Bintuni.
“Hari ini kita enjoy, kita menikmati debat ini karena kita berpengalaman. Kalau bicara pemerintahan, kita dua periode di pemerintahan masing-masing, kita sudah lakukan banyak hal,”ujar Petrus Kasihiuw. Lanjut dikatakan, saat menjabat Bupati Bintuni, ada sejumlah inovasi yang mendapatkan penghargaan di daerah hingga dunia .
“ Bapak Gubernur telah mendapatkan penghargaan pengelolaan kawasan pariwisata di tingkat nasional, saya mendapat penghargaan PBB eliminasi malaria. Dan hari ini jadi contoh bagi dunia, bagaimana menurunkan malaria di Papua dan banyak hal lagi”ujar Petrus Kasihiuw.
Menyangkut pemerintahaan, Petrus Kasihiuw mengaku menerima WTP (wajar tanpa pengecualian) sebanyak 8 kali.
“Pemerintahan yang baik ditentukan oleh birokrasi yang baik. Untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, melaksanakan visi dan misi gubernur dan wagub, itu sudah kita lakukan,”ujar Piet Kasihiuw.
Dalam debat publik kedua, Cagub Faris Umlati – Petrus Kasihiuw mengungkapkan pencapaian ARUS juga t elihat dari indeks pembangunan manusia (IPM). Bahwa tata kelola pemerintahan yang baik juga dilihat dari IPM. Ukurannya IPM, kenapa? IPM jadi ukuran. Itulah bentuk kesejahteraan yang bisa digambarkan dan secara dini diakui IPM.
“ Itu secara dunia diakui , IPM Kota Sorong 88, Kabupaten Sorong 68, da Kabupaten aja Ampat 66 dan itu selanjutnya menurun. Kota di Bintuni menduduki peringat ke 4 IPM di Papua Barat dan Papua Barat Daya. IPM itulah ukuran kesejahteraan yang makro. Semua diakui oleh dunia. (ros)
