SORONG – Kebijakan kerja sama publikasi Pemerintah Kota Sorong dengan sejumlah perusahaan media menuai sorotan.
Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Papua Barat Daya Muhammad Nasir Sukunwatan meminta Wali Kota Sorong Septinus Lobat, mengevaluasi kinerja Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Sorong James Burung.
Permintaan evaluasi tersebut muncul menyusul polemik kerja sama publikasi yang dinilai tidak transparan dan belum mengakomodasi seluruh media arus utama yang selama ini aktif melakukan peliputan di lingkungan Pemerintah Kota Sorong.
Nasir mengungkapkan, sebelum proses kerja sama dilakukan, Kadis Kominfo James Burung telah meminta dokumen administrasi perusahaan pers kepada sejumlah media yang selama ini meliput kegiatan pemerintahan di Kota Sorong.
Dari proses tersebut, sekitar 15 media diketahui telah menyerahkan dokumen perusahaan. Namun, ketika kerja sama publikasi direalisasikan, hanya delapan media yang akhirnya diakomodasi.
Terkait hal itu, James Burung disebut menyampaikan bahwa keterbatasan anggaran menjadi alasan pemerintah daerah hanya dapat menjalin kerja sama dengan delapan media.
Namun, alasan tersebut justru dipertanyakan Nasir. Menurutnya, apabila sejak awal anggaran memang terbatas, seharusnya Dinas Kominfo menyampaikan secara terbuka jumlah media yang dapat diakomodasi sehingga perusahaan pers lainnya tidak perlu bersusah payah melengkapi dokumen administrasi dengan harapan memperoleh kerja sama.
“Kalau memang anggaran tidak cukup, kenapa harus meminta dokumen-dokumen media? Alangkah baiknya langsung saja lakukan kerja sama dengan delapan media tersebut tanpa harus berjanji dan meminta dokumen dari media-media yang pada akhirnya tidak diakomodasi. Seharusnya ada keterbukaan sejak awal,” tegas Nasir.
Nasir yang juga menjabat Direktur PT Sorong Raya Cyber Media, pengelola media daring sorongraya.co, mengaku kecewa karena sebelumnya James Burung telah menyampaikan komitmen bahwa media yang sudah terdata dan menyerahkan dokumen perusahaan akan diakomodasi dalam kerja sama publikasi dengan Pemerintah Kota Sorong.
Namun, menurut Nasir, komitmen tersebut tidak terealisasi sebagaimana yang disampaikan, termasuk terhadap media sorongraya.co.
“Kalau memang tidak mengakomodasi media-media lainnya, kenapa harus meminta dokumen-dokumen media? Jangan juga berjanji akan mengakomodasi, tetapi pada akhirnya tidak direalisasikan. Ini namanya melakukan pembohongan kepada saya selaku pimpinan media,” ujarnya.
Ia menegaskan, persoalan tersebut bukan semata-mata menyangkut kepentingan perusahaan media untuk mendapatkan anggaran kerja sama dengan pemerintah. Lebih dari itu, terdapat persoalan transparansi, profesionalitas, dan keadilan dalam membangun hubungan kemitraan antara pemerintah daerah dengan perusahaan pers.
Sebagai Ketua SMSI Papua Barat Daya, organisasi konstituen Dewan Pers, Nasir juga menyarankan pimpinan redaksi media yang tidak diakomodasi agar menarik kembali dokumen administrasi perusahaan yang telah diserahkan kepada Dinas Kominfo Kota Sorong.
Menurutnya, dirinya tidak mempersoalkan media mana saja yang menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah. Namun, ia mempertanyakan mekanisme yang diterapkan Dinas Kominfo karena dinilai tidak terbuka dan terkesan dilakukan secara tertutup.
“Saran saya tarik kembali dokumen yang sudah dilengkapi. Sejak awal minta dokumen secara terbuka di rekan-rekan media, saat kerja sama justru terkesan sembunyi-sembunyi,” pungkasnya.
Lebih lanjut, Nasir mengingatkan bahwa media memiliki peran strategis dalam kehidupan demokrasi. Pers bukan sekadar sarana publikasi kegiatan pemerintah, melainkan salah satu pilar demokrasi yang menjalankan fungsi informasi, pendidikan, kontrol sosial, serta pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.
Karena itu, pemerintah daerah harus memahami bahwa media bukan alat kepentingan ataupun sekadar corong pemerintah. Pers memiliki independensi dan tanggung jawab profesional untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat, termasuk mengkritisi kebijakan pemerintah apabila dinilai tidak berpihak kepada kepentingan publik.
Menurutnya, kemitraan antara pemerintah dan perusahaan media harus dibangun berdasarkan prinsip keterbukaan, kesetaraan, profesionalitas, serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
Apabila pemerintah membutuhkan jasa publikasi melalui kerja sama media, prosesnya harus dilakukan secara transparan, objektif, dan berdasarkan kriteria yang jelas. Keterbatasan anggaran juga semestinya disampaikan sejak awal agar tidak menimbulkan kesalahpahaman maupun kekecewaan di kalangan perusahaan pers.
Nasir berharap Wali Kota Sorong, Septinus Lobat, memberikan perhatian serius terhadap persoalan tersebut dan mengevaluasi mekanisme kerja Dinas Kominfo, khususnya dalam membangun kemitraan dengan perusahaan media.
“Jangan sampai Dinas Kominfo yang seharusnya menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan media justru menjadi sumber persoalan. Wali Kota harus mengevaluasi kinerja Kadis Kominfo agar ke depan tidak ada lagi media yang merasa diperlakukan secara tidak adil,” harapnya.
Ia menambahkan, keterbukaan dalam proses kerja sama sangat penting untuk menghindari munculnya dugaan perlakuan pilih kasih terhadap perusahaan pers yang selama ini turut berkontribusi menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat.
Menurut Nasir, pemerintah daerah dan media seharusnya menjadi mitra strategis dalam membangun daerah. Namun, kemitraan tersebut harus tetap menghormati independensi pers dan tidak mengabaikan prinsip transparansi serta keadilan bagi seluruh perusahaan media.
Sementara itu Rosmini, Pemimpin Redaksi Suara Sorong.com menyesalkan sikap tertutup Kepala Dinas Kominfo Kota Sorong, James Burung yang tidak tmengundang media untuk menjelaskan terkait kerja sama media dengan Pemerintah Kota Sorong.
Terutama terkait dengan anggaran publikasi. Berapa sesungguhnya anggaran yang dialokasikan untuk publikasi sehingga sejumlah media yang telah diminta mengumpulkan berkas untuk kerjasama tidak diakomodir.
“Cara-cara begini yang bisa jadi temuan dan Kadis Kominfo bisa diperiksa KPK ini,”tandas Ros, sapaan akrabnya.
Ketua IJTI Papua Barat Daya, Chandry Suripatti dalam WA grup juga menyesalkan sikap tertutup Kadis Kominfo Kota Sorong James Burung dan menurutnya kinerjanya layak dievaluasi. (min)
